KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia akan membangun kerja sama keamanan di Indo-Pasifik untuk mengimbangi pengaruh China yang terus meningkat di kawasan itu.
Kemitraan itu diumumkan secara virtual oleh Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Rabu (15/9/2021).
Diberitakan Antara, Kamis (16/9/2021), di bawah kerja sama tersebut, AS dan Inggris akan memberikan teknologi dan kemampuan kapal selam bertenaga nuklir kepada Australia.
Ketiga pemimpin negara itu menekankan, Australia tidak akan memasang senjata nuklir, tetapi menggunakan sistem propulsi nuklir pada kapal selam untuk menghadapi ancaman pada masa datang.
Australia akan menjadi negara kedua setelah Inggris pada 1958 yang diberi akses ke teknologi nuklir AS untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir.
Baca juga: Calon Panglima TNI, Siapa Sosok Terkuat Pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto?
Apa dampaknya untuk Indonesia?
Kebijakan pertahanan negara
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, kehadiran kapal selam nuklir Australia tentu akan berdampak signifikan pada arah kebijakan pertahanan Indonesia.
Menurut dia, peta dan skenario ancaman bisa berubah, yang diikuti oleh penyesuaian-penyesuaian dalam pembangunan postur pertahanan.
"Kehadiran kapal selam nuklir itu jelas merupakan potensi ancaman langsung bagi kedaulatan Indonesia," ujar Fahmi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (18/9/2021) pagi.
Selama ini, kata dia, Indonesia dihadapkan pada banyak tantangan dan gangguan di perairan yang sangat luas, baik di atas maupun di bawah permukaan.
"Ke depan, sulit membayangkan pergerakan armada itu (kapal selam nuklir), nantinya tidak akan mengganggu dan merepotkan," kata Fahmi.
Baca juga: Daftar Negara dengan Militer Terkuat di Dunia 2021, Indonesia Juara 1 di ASEAN, 20 Besar di Dunia
Menurut Fahmi, rencana Australia membangun armada kapal selam nuklir itu bukan hanya menjadi ancaman bagi Indonesia, tetapi juga bagi kawasan Asia Pasifik.
"Terutama terhadap masa depan zona bebas nuklir Asia Tenggara, serta meningkatkan ketegangan," kata dia.
Menurut Fahmi, langkah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI agar Australia mempertimbangkan kembali rencananya, sejauh ini sudah tepat.
Perairan Indonesia, kata Fahmi, merupakan bagian dari zona damai dan bebas nuklir Asia Tenggara, sehingga negara tidak mungkin tinggal diam.
"Antisipasi yang harus dilakukan pemerintah ya dengan reorientasi kebijakan pertahanan, penyesuaian dalam pembangunan kekuatan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan penegakan kedaulatan," ujar Fahmi.
Baca juga: Ramai Isu Denjaka Mendarat di Papua Tumpas KKB, Ini Kata Marinir dan TNI AL
Tanggapan Kemenlu
Sementara itu, Indonesia menyampaikan keprihatinan atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan, menyusul pengumuman Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir.
"Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir," kata Kemenlu RI dalam keterangan resmi yang dirilis Jumat (17/9/2021).
Indonesia mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation.
Indonesia mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai.
Kemenlu RI menyebutkan, terkait ini, Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di Kawasan.
Baca juga: Menguak Arti Jalesveva Jayamahe, Slogan yang Digaungkan Warganet Kenang Hilangnya KRI Nanggala-402
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.