KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, aplikasi PeduliLindungi berpotensi untuk menjadi alat pembayaran digital di masa depan.
Dilansir Kompas.tv, Kamis, 23 September 2021, pernyataan tersebut disampaikan Luhut dalam acara Pembukaan Karya Kreatif Indonesia (KKI).
Menurut Luhut, PeduliLindungi saat ini telah banyak digunakan oleh masyarakat. Dia berharap digitalisasi ini dapat memberikan semangat bagi pelaku UMKM untuk terus menghasilkan produk yang memiliki daya saing tinggi.
Meski begitu banyak warganet mengiritiknya. Ada yang tidak percaya, karena data di PeduliLindungi sempat bocor.
Ada juga yang berpendapat itu tidak perlu, karena sudah ada produk-produk serupa di Indonesia, jadi PeduliLindungi sebaiknya tetap menjalankan fungsinya.
Baca juga: Daftar Lengkap 107 Pinjol Terdaftar dan Berizin di OJK
Tanggapan Kemenko Marves
Kompas.com menghubungi Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi untuk memperjelas tentang apa yang dimaksud Luhut dalam pernyataannya itu.
Jodi menyampaikan bahwa pernyataan Luhut baru sebatas wacana, sehingga belum ada detail rencananya.
"Baru ide atau wacana aja," kata Jodi pada Kompas.com, Jumat (24/9/2021).
Pakar digital: fokus kesehatan dulu
Dihubungi terpisah, Pakar digital forensik Ruby Alamsyah menanggapi tentang rencana tersebut. Menurutnya PeduliLindungi harusnya fokus pada tujuannya semula
"Menurut saya PeduliLindungi lebih baik fokus dahulu di core service-nya, yaitu membantu pemerintah untuk bidang Kesehatan terkait tracing dan tracking, serta mengoptimalkan tingkat keamanan sistemnya," kata Ruby pada Kompas.com, Sabtu (25/9/2021).
Selain itu dia menyoroti aplikasi tersebut masih ada celah keamanannya.
"Kita lihat masih banyak kekurangan di PeduliLindungi, termasuk keamanan sistemnya (NIK dan sertifikat vaksin presiden bocor)," ujar Ruby.
Lanjut Ruby, jika PeduliLindungi diperluas karena user-nya (pengguna) banyak, itu mengesankan bahwa alat pembayaran digital milik BUMN, LinkAja, tidak berhasil mendapatkan banyak user.
"Karena kalau saat ini PL mau merambah alat pembayaran digital, terkesan PL ada ambisi komersil yang mana mestinya PL sebagai alat bantu pemerintah dalam bidang kesehatan saja," imbuh Ruby.
Lalu, jika PeduliLindungi akan menambah fitur sebagai alat pembayaran dan hanya bekerjasama dengan produk LinkAja milik BUMN, maka menurut Ruby pemerintah tidak fair (adil).
"Tidak menciptakan Level Playing of Field yang sama di industri alat pembayaran digital," pungkas Ruby.
Baca juga: Daftar Lengkap 107 Pinjol Terdaftar dan Berizin di OJK
Banyak masalah di aplikasi PeduliLindungi
Founder of Drone Emprit and Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi juga mengatakan, sebaiknya PeduliLindungi fokus saja di bidang kesehatan dan permasalahan terkait aplikasi PeduliLindungi saat ini.
Selain itu menurut dia, karena Luhut menyampaikan ide itu di forum UMKM, kemungkinan itu spontanitas. Kemungkinan itu hal yang bisa dikembangkan ke depan untuk membantu UMKM.
"Kalau menurut saya ini sangat belum siap, kalau saya lihat PeduliLindungi sebagai hub berbagai macam pihak yang kaitannya dengan kesehatan, harusnya fokus saja dengan yang kesehatan," ujar Ismail saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (25/9/2021).
Masih dengan Ismail, jika itu dilakukan, ditakutkan fokus PeduliLindungi akan pecah. Padahal menurut dia masih banyak masalah yang harus diselesaikan.
"Karena kalau ada wacana yang lain-lain takutnya fokus pecah, sementara masih banyak yang harus dipecahkan dari PeduliLindungi, masih banyak kekurangan," kata Fahmi.
Beberapa masalah itu antara lain masyarakat Indonesia yang memiliki HP baru sekitar 58,6%, sehingga walaupun orang-orang telah divaksin, mereka tidak bisa mengakses aplikasi PeduliLindungi.
Baca juga: Penjelasan Kemendikbud Ristek soal 1.000 Lebih Sekolah PTM Klaster Covid-19
Selain itu, ada juga yang HP-nya tidak support, ada yang tidak selalu memiliki pulsa/kuota, ada juga yang sinyalnya hilang ketika sampai di basement mal, dan banyak lagi.
"Masyarakat sudah mau divaksin, eh mau belanja nggak boleh, ini kan nggak fair. Bukan karena nggak mau divaksin kan tapi karena tidak punya PeduliLindungi, pemerintah harus bikin solusi dulu untuk mereka yang tidak bisa mengakses PeduliLindungi," tutur Fahmi.
Ismail juga mengungkapkan aplikasi PeduliLindungi masih memiliki celah, karena otentifikasinya di HP user.
Dia menawarkan solusi membalik proses otentifikasinya, yakni dengan verifikasi menggunakan KTP. Caranya dengan scan KTP ketika masyarakat hendak mengakses fasilitas umum.
"Jadi orang yang sudah divaksin juga dihargai," imbuh Fahmi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.