KOMPAS.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan adanya peningkatan suhu udara di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang semakin panas.
Temperatur rata-rata di Jawa Tengah dan DIY mengalami tren kenaikan selama 30 tahun terakhir, sejak 1990.
Kenaikan tersebut tidak terjadi secara merata namun tengah wilayah daratan mengalami kenaikan lebih tinggi daripada pesisir.
Baca juga: Joe Biden Sebut Jakarta Tenggelam 10 Tahun Lagi, Ini Kata Ahli Hidrologi
Penyebab meningkatnya suhu di Jateng dan DIY
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut, meningkatnya suhu di Jateng dan DIY tersebut selain disebabkan tingginya laju perubahan penggunaan lahan juga diakibatkan karena peningkatan emisi gas rumah kaca.
"Secara mikro di kawasan Gunung Merapi, kenaikan suhu udara di sekitar wilayah Merapi ada tren kenaikan selama 30 tahun sebesar 0,7 derajat Celsius," ujarnya sebagaimana rilis yang diterima Kompas.com, Senin (11/10/2021).
Selain di kawasan Gunung Merapi, tren suhu di perkotaan dipantau juga menunjukkan tren kenaikan temperatur khusus Kota Yogyakarta dari 2007.
"Ternyata memang ada korelasi khusus antara penutup lahan dengan kenaikan suhu," ungkapnya.
Baca juga: Ramai di Twitter, Ini Penjelasan Pihak Pengelola soal Embun Es di Dieng
Sementara itu, mengacu pada Perjanjian Paris, seluruh negara diharuskan membuat kebijakan dan aksi iklim untuk mencegah suhu Bumi tidak melewati ambang batas 2 derajat Celsius dan berupaya maksimal untuk tidak melewati ambang batas 1,5 derajat Celsius dibandingkan masa pra-industri.
"Saat ini BMKG tengah mengupayakan pengumpulan data lebih jauh ke belakang yaitu selama kurun waktu 50 tahun guna melihat signifikasi perubahannya," katanya lagi.
Dwikora menambahkan, dari pantauan stasiun cuaca menunjukkan tren kenaikan temperatur khususnya di Kota Yogyarkata dari 2007 memang ada korelasi khusus antara penutup lahan dengan kenaikan suhu.
Baca juga: Soal Aktivitas Kegempaan dan Letusan Merapi, Ini Analisis BPPTKG
Tren peningkatan suhu udara
Secara ekologis, kawasan lindung Gunung Merapi merupakan kawasan yang memengaruhi kondisi terutama kualitas lingkungan secara luas di kawasan Gunung Merapi berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.
"Jika kawasan ini rusak, maka akan mempengaruhi kemampuan kawasan di sekitarnya dalam hal adaptasi perubahan iklim," kata dia.
Menurut Dwikorita, tren peningkatan suhu udara seperti ini juga terjadi di kota-kota besar lainnya.
Baca juga: Melihat Cara Belanda Mengatasi Banjir...
Oleh karena itu, tren tersebut harus direspons semua pihak karena bisa membawa dampak pada keberlangsungan hidup manusia.
Khusus wilayah Yogyakarta, komponen ekologis di kawasan lindung Gunung Merapi harus menjadi perhatian serius, utamanya perubahan penutup lahan.
"Pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat harus melakukan upaya-upaya mitigasi sebagai bentuk tanggungjawab serta kepedulian terhadap kualitas lingkungan," pungkasnya.
Baca juga: Mengenal Sabo Dam, Solusi Penanggulangan Banjir Lahar Gunung Merapi...
Pengelolaan kawasan Gunung Merapi
Sementara itu, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai mengatakan, hasil analisis yang dilakukan BMKG dan BIG tersebut nantinya dapat dipergunakan oleh Keraton Yogyakarta secara luas dalam pengelolaan kawasan Gunung Merapi dan kawasan Kagungan Dalem dan kebijakan pengelolaan Kawasan Kagungan Dalem.
Selain itu, tindak lanjut lainnya yakni membangun komunikasi intensif dengan Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam sharing data yang diperlukan dalam analisis perubahan penutup lahan pada Kawasan Gunung Merapi.
Pihak Keraton Yogyakarta sendiri berjanji akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terkait dengan adanya perubahan penutup lahan di kawasan Merapi tersebut.
Baca juga: Banjir Semarang, Apa Penyebabnya? Ini Analisis Ahli Hidrologi UGM...
Hal itu diungkapkan Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi (GKR) Mangkubumi sewaktu mengunjungi kawasan Bendungan Kali Gendol Yogyakarta bersama dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai, Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT) BIG Lien Rosalina pada Sabtu (10/10/2021).
GKR Mangkubumi menjelaskan, kawasan Gunung Merapi secara administrasi ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga sebagian besar ada di Provinsi Jawa Tengah.
“Semoga ini juga menjadi concern dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena kondisi di Klaten dan Magelang juga sudah memprihatinkan. Hasil ini tentunya akan menjadi support membangun kesepakatan kami dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dan kami mempunyai pijakan dalam pengelolaan penataan di Kawasan Gunung Merapi,” kata dia.
Baca juga: Viral, Video Rombongan ABG Sebut Diri Mereka Mendaki hingga Pasar Bubrah Merapi karena Gabut