KOMPAS.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini boleh memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Diberitakan Kompas.com, Minggu (10/10/2021), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinuligga menjabarkan apa alasannya.
Menurut dia, kondisi keuangan para pemegang saham perusahaan konsorsium proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami kemacetan akibat pandemi Covid-19.
Baca juga: Kata Satgas Covid-19 soal PeduliLindungi yang Tak Lagi Jadi Syarat Naik Kereta dan Pesawat
Awalnya proyek ini direncanakan memakan biaya 6,07 miliar dollar AS ekuivalen Rp 86,5 triliun, tetapi kini menjadi sekitar 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun.
Walhasil, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Beleid yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu merevisi sejumlah ketentuan, di antaranya pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung pakai APBN, dari sebelumnya sempat tidak diperbolehkan.
Baca juga: Viral, Video Detik-detik Seorang Perempuan Tewas Tertabrak Kereta Api Sesaat Setelah Selfie di Rel
Dampak menggunakan APBN
Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pembangunan di daerah, utamanya di luar Jawa masih membutuhkan dana yang tidak sedikit, khususnya dari APBN.
Pada rentang 2014-2019, kata Bhima, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di pedesaan sebanyak 11,1 juta sambungan rumah (22.647 desa).
Kemudian pembangunan 24 pelabuhan strategis untuk tol laut dengan nilai Rp 243 triliun, ditambah 13 kawasan industri dan sarana pendukungnya di luar Jawa yang jika ditotal kebutuhan anggarannya Rp 55,4 triliun.
"Ini menjadi masalah ketika proyek Kereta Cepat didanai oleh APBN, berarti bisa mengancam alokasi dana pemerintah di proyek-proyek yang ada di luar Jawa," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/10/2021).
Baca juga: Viral, Video Railfans Berdiri di Tengah Rel demi Rekam Momen Kereta Melintas, Begini Kata PT KAI
Jebakan utang
Dampak berikutnya, menurut Bhima, yakni adanya beban terhadap utang pemerintah yang meningkat secara langsung maupun tidak langsung.
Ia mengatakan, meski konsorsium yang menerbitkan utang dengan jaminan pemerintah sekalipun, akan terdapat risiko kontijensi, yaitu risiko yang muncul ketika BUMN mengalami tekanan, dan berakibat pada neraca anggaran pemerintah.
Hal itu yang disebut sebagai debt trap atau dengan kata lain jebakan utang.
"Dibuat proyek yang secara feasibility study atau studi kelayakan bermasalah, biaya proyek membengkak, kemudian ujungnya pemerintah harus turun tangan," tutur Bhima.
"Akhirnya kesulitan melanjutkan proyek ini menyita pajak masyarakat plus utang baru," imbuh dia.
Baca juga: Video Viral Cara Menghentikan Kereta Api, Ini Kata KAI
Membahayakan APBN
Menurutnya, beban utang yang meningkat tentu akan membahayakan APBN dalam jangka panjang, terlebih 2022 target defisit anggaran masih berada pada level 4,85 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Sehingga, pemerintah juga harus menanggung pembayaran bunga utang Rp 405 triliun.
Ia mempertanyakan apakah proyek kereta cepat ini sudah diperhitungkan dalam APBN 2022 atau belum.
"DPR diminta melakukan evaluasi dulu sebelum menyetujui masuknya investasi pemerintah ke kereta cepat. Bongkar dulu penyebab anggaran kereta cepat membengkak kenapa?" saran Bhima.
Kemudian, ia juga menyarankan untuk dilakukan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau membentuk Panitia Khusus (Pansus).
"Jangan asal suntik proyek yang sebenarnya manfaat ekonomi nya kecil dan akan jadi beban jangka panjang bagi fiskal negara," kata dia.
Indonesia sentris hanya ilusi
Lebih lanjut Bhima mengatakan, adanya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menunjukkan janji pembangunan Indonesia sentris hanyalah ilusi.
Menurutnya, gap atau jarak ekonomi antara Jawa dan luar Jawa masih lebar, salah satunya karena ketimpangan pembangunan infrastruktur.
Ia menjabarkan, kontribusi Jawa dalam PDB sebesar 57,8 persen pada kuartal ke-II 2021, Maluku dan Papua hanya berkontribusi 2,4 persen, dan Kalimantan 8,2 persen.
"Ketimpangan ini tidak akan selesai kalau Jawa yang jadi fokus pembangunan," ucap Bhima.
Baca juga: KAI Luncurkan KA Airlangga Rute Surabaya Pasar Turi-Pasar Senen, Berapa Harga Tiketnya?
Terlebih lagi konteks Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dibangun saat akses jalan tol Cipularang sudah memadai untuk angkutan maupun mobil pribadi.
Padahal, menurut Bhima, daerah lain di luar Jawa, masalah jembatan saja sebagian masih ada yang masuk kategori rusak dan rusak berat.
"Ini sangat tidak adil, terlebih pembangunan kereta cepat berorientasi bukan angkutan logistik tapi angkutan massal atau penumpang," kata dia.
"Masalahnya kan ada di biaya logistik yang mahal, ini malah dibangun high-speed rail untuk penumpang kelompok menengah-atas. Jelas tidak nyambung," lanjut Bhima.
Baca juga: Viral, Video Masinis Dilempar Batu hingga Terluka saat Berdinas, Begini Ceritanya
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.