KOMPAS.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tengah menjadi sorotan. Rencananya, proyek yang dimulai pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo itu ditargetkan rampung pada 2020.
Akan tetapi, hingga saat ini, proyek tersebut tak kunjung selesai.
Selain itu, biaya pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini mengalami pembengkakan dari 6,07 miliar dollar AS menjadi 8 miliar dollar AS.
Artinya, terdapat kenaikan sekitar 1,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 27.09 triliun.
Di tengah kondisi keuangan BUMN yang pas-pasan, Presiden Jokowi kini mengizinkan penggunaan APBN untuk proyek tersebut melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021.
Padahal, Jokowi sebelumnya enggan menggunakan uang rakyat untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini.
Baca juga: 4 Fakta Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Akan Pakai APBN
Apa catatan tentang proyek ini sehingga tak sesuai rencana?
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah perlu membuat kajian soal tiga opsi terkait proyek kereta cepat ini.
Pertama, menunda proyek dan menghitung untung rugi dari penundaan itu.
Kedua, proyek dilanjutkan dengan dana APBN atau penjaminan pemerintah.
Ketiga, proyek terminasi atau penghentian secara penuh.
"Ketiga opsi ini harus dijabarkan kepada publik sebagai bentuk transparansi," ujar Bhima kepada Kompas.com, Jumat (15/10/2021).
Ia menilai, awal masalahnya adalah proyek disetujui dengan studi kelayakan yang bermasalah.
Jika pemerintah sejak awal menggunakan model business to business (B2B), menurut dia, hitungan bisnisnya pun harus masuk akal.
"Kenapa pinjaman dari China Development Bank disetujui, pasti ada pertimbangan return on investment (ROI) dari proyek kereta cepat bentuknya komersil," kata Bhima kepada Kompas.com, Jumat (15/10/2021).
Baca juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mau Pakai APBN, Apa Dampaknya?
"Maka dari itu, jelas proyek ini sedari awal proyek komersial alias tujuan cari untung. Tiba-tiba sekarang disuntik APBN tentu jadi tanda tanya besar," sambungnya.
Bhima mengatakan, alih-alih memberi subsidi pada kereta cepat, pemerintah seharusnya lebih memilih subsidi kereta reguler kelas ekonomi yang jauh lebih bermanfaat.
Karena kesalahan manajemen, ia menilai, proyek kereta api cepat ini akan menyita pajak masyarakat dan tambahan utang baru.
Padahal, beban utang yang meningkat tentu akan membahayakan APBN dalam jangka panjang, terlebih target defisit anggaran 2022 masih berada pada level 4,85 persen dari PDB.
Oleh karena itu, Bhima meminta agar DPR melakukan evaluasi sebelum menyetujui masuknya investasi pemerintah dalam proyek kereta cepat.
"Bongkar dulu penyebab anggaran kereta cepat membengkak kenapa? Kemudian lakukan audit dari BPK juga atau bentuk Pansus," jelas dia.
"Jangan asal suntik proyek yang sebenarnya manfaat ekonominya kecil dan akan jadi beban jangka panjang bagi fiskal negara," kata Bhima.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.