KOMPAS.com - Dalam sepekan ini, Pemerintah mengubah sejumlah kebijakan terkait aturan perjalanan selama Pandemi Covid-19.
Perubahan itu di antaranya mencabut aturan sebelumnya yaitu syarat perjalanan kendaraan pribadi jarak 250 kilometer atau 4 jam yang diwajibkan memiliki hasil tes negatif PCR atau Antigen.
Aturan lainnya yang juga diubah dalam waktu dekat ini adalah syarat penumpang pesawat di wilayah Jawa-Bali yang sebelumnya wajib PCR, kini boleh diganti Antigen. Kewajiban PCR hanya bagi calon penumpang yang baru satu kali mendapatkan vaksin Covid-19.
Hal itu belum termasuk penurunan harga tes PCR yang turun setelah mendapat banyak kritikan dari masyarakat.
Baca juga: Aturan Wajib PCR/Antigen Perjalanan Darat 250 Km Dicabut, Ini Revisinya
Bagaimana akademisi melihat perubahan kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam waktu singkat tersebut?
Kredibilitas pemerintah
Terkait perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut, Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Gabriel Lele menilai gonta ganti kebijakan akan melahirkan isu kredibilitas pemerintah.
Hal itu membuat sebagian masyarakat menilai Pemerintah plin-plan dan tidak konsisten dalam membuat aturan.
"Sebenarnya pemerintahnya serius atau tidak, mikir atau tidak, punya arah kebijakan atau tidak? Sayangnya, ketika pemerintah mau responsif dengan cepat mengambil kebijakan, ia akan kehilangan kredibilitasnya karena dianggap plin-plan," kata Gabriel kepada Kompas.com, Rabu (3/11/2021).
Baca juga: Syarat Perjalanan Berubah-ubah, Satgas Covid-19: Menyesuaikan Dinamika
Menimbulkan kebingungan
Di sisi lain, gonta-ganti aturan dalam waktu singkat juga dapat menimbulkan kebingungan masyarakat.
Terutama bagi mereka yang bersinggungan dengan kebijakan tersebut sehari-hari.
Sebab dampak dari perubahan itu adalah kebijakan yang belum tersosialisasikan secara optimal kepada masyarakat hingga belum menjangkau seluruh kalangan.
Banyak ditemukan, masyarakat yang bingung dan belum mengetahui jika aturan atau kebijakan yang ada ternyata sudah berubah.
Misalnya aturan soal syarat perjalanan udara yang mengalami beberapa kali perubahan dalam waktu sepekan.
"Itu risiko rentang kendali yang luas dengan teknologi diseminasi yang tidak merata. Pemerintah perlu lebih gencarkan ini," ujar Gabriel.
"Pemerintah juga perlu siapkan mekanisme untuk mengelola lag (kesenjangan) informasi ini," kata dia.
Baca juga: Resmi Berlaku Mulai Hari Ini, Penumpang Pesawat Tak Wajib Tes PCR
Adaptasi dan keterbukaan
Meskipun demikian, di sisi lain, perubahan yang dilakukan pemerintah setelah mendapat banyak kritikan masyarakat bisa dipandang sebagai bentuk keterbukaan pembuat kebijakan terhadap kritik.
Selain juga bentuk adaptasi dari perkembangan situasi yang terjadi.
Menurut Gabriel, situasi pandemik memang mensyaratkan kecepatan pemerintah dalam merespons segala perubahan.
"Perubahan itu dapat ditafsir sebagai bentuk kalkulasi yang kurang matang, tapi juga dapat dilihat sebagai bentuk upaya pemerintah untuk terus melakukan penyesuaian, apalagi di tengah tekanan publik yang kuat," kata dia.
Baca juga: Berubah lagi, Aturan Terbaru Naik Pesawat Kini Boleh Pakai Antigen
Pihaknya menyebut kondisi yang terjadi saat ini, yaitu seringnya aturan dan kebijakan mengalami penyesuaian, menurut dia lebih baik daripada tidak sama sekali.
"Lebih baik punya pemerintah yang responsif-adaptif walau kadang dinilai tidak konsisten, ketimbang pemerintah yang hanya sekadar mau jaga konsistensi, termasuk konsisten dalam kesalahannya dan tidak responsif terhadap perubahan," ujar dia.
Ia mencontohkan harga PCR yang kini sudah diturunkan seiring perkembangan situasi pandemi di Tanah Air.
"Jika mau konsisten, ketentuan dan hsrga PCR tidak usah diubah. Padahal banyak hal sudah berubah, seperti tingkat penyebaran yang menurun dan vaksinasi yang naik," sebut dia.
Baca juga: Syarat Perjalanan Sering Berubah-ubah, Kemenhub: Kebijakan Mengikuti Situasi Pandemi