KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengganti penggunaan Liquified Petroleum Gas (Elpiji) ke Dimethyl Ether (DME) sebagai konsumsi gas masyarakat.
Nantinya masyarakata diharapkan bisa beralih dari gas Elpiji ke DME.
Lalu, apa perbedaan DME dan gas Elpiji?
Baca juga: Apa Itu DME yang Disebut Bakal Gantikan Gas Elpiji?
1. Sumber bahan
Melansir laman Kementerian ESDM, 12 Januari 2011, elpiji adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya dengan komponen utama propana (C3H8) dan butana (C4H10) atau campuran keduanya.
Untuk mempertahankan gas elpiji agar tetap cair pada suhu kamar, elpiji harus disimpan dalam tangki bertekanan (pressurized tank). Beberapa jenis proses yang dapat digunakan untuk mengolah gas bumi sehingga diperoleh produk LPG, antara lain proses absorpsi dan kriogenik.
Sementara, DME merupakan gas olahan dari batubara berkalori rendah.
Ahli ESDM yang pernah menjabat sebagai Plt. Inspektur Jenderal, Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA., mengatakan, pada dasarnya DME dan elpiji memiliki karakteristik yang sama.
"Serupa, dipakai sebagai energi. Tak sama dari proses pembuatannya," kata Andy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/11/2021).
Andy menyebutkan, komponen DME sama dengan elpiji, yakni butana dan propana.
2. Penggunaan dan risiko
Kementerian ESDM melakukan uji terap pemakaian DME di wilayah Kota Palembang dan Muara Enim selama Desember 2019 hingga Januari 2020, dengan melibatkan 155 kepala keluarga.
Sebelumnya, uji terap DME 20 persen, 50 persen dan 100 persen dilakukan di Jakarta tepatnya di Kecamatan Marunda, kepada 100 kepala keluarga pada 2017.
Dari hasil uji terap menurut rumah tangga yang menggunakan DME, ini yang dirasakan:
- Mudah dalam menyalakan kompor,
- Stabilitas nyala api normal,
- Mudah dalam pengendalian nyala api,
- Warna nyala api biru,
- Waktu memasak lebih lama dibandingkan Elpiji.
- Waktu memasak lebih lama 1,1 sampai 1,2 kali dibandingkan dengan menggunakan LPG.
Mengenai risiko, selama ini terjadi beberapa kasus kebakaran dan ledakan akibat tabung gas elpiji. Andy berpendapat bahwa risiko ini juga bisa saja terjadi pada penggunaan DME.
"Ya, itu sih sama saja. Selama ada bahan bakar, oksigen dan api. Tinggal bagaimana Safety Handling-nya saja," ujar Andy.
Baca juga: Mengenal Apa Itu DME, Calon Pengganti Elpiji
3. Kualitas api dan disebut ramah lingkungan
Kementerian ESDM menyebut bahwa DME mudah terurai di udara sehingga tidak merusak ozon dan meminimalisir gas rumah kaca hingga 20 persen.
"Kalau Elpiji per tahun menghasilkan emisi 930 kg CO2, nanti dengan DME hitungannya akan berkurang menjadi 745 kg CO2. Ini nilai-nilai yang sangat baik sejalan dengan upaya-upaya global menekan emisi gas rumah kaca," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) ESDM Dadan Kusdiana.
Dadan menambahkan, kualitas nyala api yang dihasilkan DME lebih biru, stabil, tidak menghasilkan partikulat matter (pm) dan NOx, dan tidak mengandung sulfur.
Kendati demikian, batubara yang menjadi bahan utama DME, merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari dalam bumi yang tidak dapat diperbarui lagi dalam waktu singkat.
Mengenai klaim green energy, menurut Andy, tergantung bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengelolanya.
"SDA (sumber daya alam) kita kan serba marginal, tidak huge kan? Jadi exploitasi SDA harus lebih bijak dan smart," ucap dia.
Ia menyebutkan, cadangan batubara Indonesia hanya sekitar 38,8 miliar ton, dengan rata-rata produksi 500-600 juta ton per tahun.
"Dari situ kan ketahuan berapa tahun bisa dimanfaatkan, 65-70 tahun lagi," kata Andy.
"Sampai tahun 2050 apakah kebutuhan batubara RI masih tinggi, dengan macam-macam alasannya, alasan export seperti devisa, kebutuhan dalam negeri seperti listrik, DME, dan lain-lain. Kalau masih seperti itu, ya tergantung dari prioritas negara melalui pemerintah terhadap sumber daya alam yang satu ini," jelas dia.
Baca juga: 6 Fakta DME Pengganti Elpiji, Efisiensi hingga Harganya
4. Skema industri
Diberitakan Harian Kompas, 22 Desember 2020, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pertama kali menginisiasi proyek gasifikasi batubara adalah PT Bukit Asam Tbk.
Melalui proyek strategis nasional, pemerintah menggandeng sejumlah perusahaan, seperti Pertamina dan Air Products. Air Products sendiri merupakan perusahaan pemilik teknologi gasifikasi asal Amerika Serikat.
PT Bukit Asam menargetkan proyek ini beroperasi komersial pada 2024 dengan produksi 1,4 juta ton DME.
Sementara untuk elpiji, sekitar 70 persen dari total konsumsi elpiji nasional berasal dari impor. Elpiji yang beredar di Indonesia dalam tabung 3 kilogram masih disubsidi negara.
Jika proyek pergantian dari elpiji ke DME berjalan, maka kemungkinan diperlukan subsidi lainnya apabila DME benar-benar ditujukan untuk mengganti elpiji.
"Yang menjadi pertanyaan, apakah kapasitas produksi DME bisa menggantikan jumlah elpiji yang diimpor, sekitar 70 persen kebutuhan nasional," kata Andy.
Mengenal DME yang Disebut Akan Gantikan Elpiji
5. Anggaran biaya
Terkait penggunaan elpiji, pada 2019, dari 7,6 juta ton elpiji yang dikonsumsi di dalam negeri, 5,7 juta ton diimpor PT Pertamina (Persero), dengan nilai impor 2,7 miliar dollar AS.
Adapun konsumsi elpiji bersubsidi di tahun itu sebanyak 6,84 juta ton. Dengan konsumsi per tahun 6-7 juta ton, subsidi elpiji bisa lebih dari Rp 36 triliun per tahun.
Pada 2018, subsidi elpiji mencapai Rp 58,1 triliun dan pada 2019 tak jauh beda, yaitu Rp 58 triliun.
Sementara, terkait DME, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyinggung mengenai gasifikasi dalam acara ”The 5th Save Indonesian Coal”.
Dalam acara yang digelar Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) pada 14 September 2020, Luhut menyatakan, gasifikasi batubara menjadi DME memerlukan kajian lebih lanjut.
Termasuk kajian keekonomiannya. Beberapa penelitian menyatakan, biaya yang dikeluarkan DME dari hasil gasifikasi batubara lebih mahal ketimbang membeli elpiji.
Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan subsidi baru. Harus dibuktikan bahwa proyek ini bukan hanya memberi keuntungan sepihak bagi perusahaan tambang batubara.
Lebih dari itu, skema dan mekanisme penggunaan gas masyarakat perlu mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan hak asasi manusia.