BULAN-bulan ini kita memasuki musim penghujan. Badan Meterologi dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan durasi panjang La Nina setidaknya hingga Juni 2022.
La Nina merupakan fenomena Suhu Muka Laut (SML) di Samudera Pasifik bagian tengah yang mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya.
Pendinginan Suhu Muka Laut (SML) ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum.
Di awal La Nina tahun 2021 ini, negeri kita sudah diterpa bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung.
Hampir sebulan Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat tergenang banjir. Beberapa waktu lalu Kota Malang dan Batu juga dilanda banjir bandang.
Di beberapa tempat seperti Lampung Tengah, Padang, Buleleng, dan Mamuju diterpa angin puting beliung yang mengakibatkan kerusakan rumah rumah warga.
Sesungguhnya banyak daerah daerah lain yang kerap menjadi langganan banjir, bahkan kawasan ibu kota negara. Bencana hidrometeorologi ini juga menelan kerugian harta benda, bahkan kematian warga.
Catatan Bappenas, kerugian finansial akibat bencana alam dalam kurun waktu 2002-2015 mencapai 1,26 miliar dolar AS per tahun, setara Rp 17,64 triliun/ tahun.
Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2020 menyebutkan, dari 514 kabupaten/ kota di Indonesia terdapat 237 kabupaten kota yang berada pada kelas indeks risiko tinggi dan 277 yang berada pada kelas indeks risiko sedang.
Tiga kabupaten/ kota dengan skor yang paling tinggi adalah Maluku Barat Daya - Provinsi Maluku (skor 223,20), Majene - Provinsi Sulawesi Barat (skor 216,08), dan Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara (skor 215,60).
BNPB juga telah membuat kuadran bencana. Periode 2015-2020 memperlihatkan, risiko tertinggi bencana di negeri kita adalah bencana hidrometeorologi. Skor risiko tertinggi adalah banjir bandang dan tanah longsor.
Keduanya diletakkan oleh BNPB sebagai rsiko tinggi sebab intensitasnya tinggi dan tanpa ada peringatan dini (early warning).
Di bawahnya adalah badai, banjir, dan kebakaran hutan. Ketiga bencana ini intensitasnya juga paling tinggi namun masih disertai dengan deteksi dini sehingga memungkinkan adanya early warning.
Bencana telah silih berganti, seolah berpacu antara bencana alam dengan bencana akibat salah kita mengelola alam.
Upaya kita mengejar kemakmuran dengan mengabaikan kelangsungan ekologis pada akhirnya harus kita bayar mahal.
Lebih kejam lagi kita mewariskan bencana itu kepada generasi mendatang, padahal mereka tidak ikut menikmati pesta kemakmuran itu.
Bijak membangun
Saya sekadar mengingatkan atas rencana pembangunan kita. Ada tujuh agenda pokok dalam rencana pembangunan kita diperiode 2020-2024.
Di antaranya adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Kita tidak sedang bernegosiasi dengan alam.
Oleh karena itu syarat bijak dalam kita membangun adalah kemutlakan.
Dengan demikian, arah pembangunan kita harus konsisten meninggikan penghormatan terhadap alam.
Konkretnya, arah kebijakannya ditujukan untuk mencapai:
(1) menjaga laju deforestasi terhadap tutupan hutan primer. Luasan tutupan hutan primer kita mencapai 189,6 juta ha akan tetapi terus mengalami penurunan luasan.
Luas tutupan hutan primer yang pada 2000 mecapai 27,7 persen, diperkirakan hanya tinggal 18,4 persen. Targetnya, kita minimal mempertahankan 43 juta ha atau 22,7 persen.
(2) Merestorasi lahan gambut menjadi kawasan hutan. Fungsi lahan gambut untuk menjaga tata air di kawasan sekitarnya. Sebaliknya bila dibakar akan menyumbang emisi gas rumah kaca yang terbesar.
Target restorasi lahan gambut pada 2020 mencapai 1.784.353 ha, tapi realisasinya hanya 143.448 ha. Tak ada artinya dibentuk Badan Restorasi Gambut (BRG).
(3) Kenaikan tinggi gelombang laut akibat perubahan iklim telah mendorong perubahan kemiringan lereng pantai dan lingkungan pantai akibat banjir dan perubahan suplai sedimen.
Tinggi muka air laut pada 2040 diproyeksikan akan mengalami kenaikan hingga 50 cm dibandingkan tahun 2000.
Daerah pemukiman yang berpotensi terkena efek abrasi/akresi sepanjang 253 km. Sedangkan daerah pemukiman yang perlu waspada akan dampak abrasi/akresi sepanjang 155 km. Kawasan ini harus jadi target pengurangan risiko abrasi.
(4) Diperkirakan luas wilayah kritis air meningkat dari 6 persen di tahun 2000 menjadi 9.6 persen di tahun 2045.
Saat ini ketersediaan air sudah tergolong langka hingga kritis di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali. Sementara, diperkirakan Sumatera bagian selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi bagian selatan akan langka/ kritis air di tahun 2045.
Agar kelangkaan air tidak sampai menghambat pembangunan maka wilayah aman air secara nasional perlu dipertahankan seluas minimal 175,5 juta ha (93 persen dari luas wilayah Indonesia). Sedangkan ketersediaan air pada setiap pulau harus dipertahankan di atas 1.000 m3/ kapita/ tahun.
(5) Indonesia pada pertemuan UNFCCC COP21 tahun 2015 di Paris berkomitmen meningkatkan target penurunan emisi menjadi minimal 29 persen di tahun 2030.
Untuk mencapai target penurunan emisi 29 persen (skenario fair/ minimal) maka emisi gas rumah kaca harus dipertahankan di bawah 1.825.374,5 Giga gr CO2/ tahun pada tahun 2030.
Adapun intesitas emisi gas rumah kaca harus dipertahankan di bawah 261,1 ton CO2/ miliar Rupiah pada 2030.
(6) Untuk pengelolaan sampah, saat ini baru 60,63 persen sampah yang terkelola (59,08 persen pengangkutan dan 1,55 persen reduksi), sehingga masih ada gap sekitar 39,37 persen menuju 100 persen sampah terkelola dengan baik.
Timbulan sampah Indonesia juga berkontribusi terhadap terbentuknya Great Pacific Garbage Patch di Samudera Pasifik.
Kerjasama internasional
Sungguh disayangkan saat Greenpeace Indonesia dan pemerintah berpolemik di panggung COP26 tahun 2021 di Glasgow.
Polemik itu kontraproduktif, tidak mengubah laju deforestasi kita.
Segenap kekuatan strategis harusnya bersatu padu. Musuh-musuh kita adalah ketamakan dan kerakusan, apapun itu entitasnya. Yang kita butuhkan saat ini kolaborasi, keterbukaan, sekaligus kearifan.
Saya berharap pemerintah membuka pintu lebar bagi dunia internasional untuk berkontribusi pada perbaikan ekologis kita. Sejak awal Indonesia telah menunjukkan komitmen internasional.
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim).
Terbaru, Indonesia juga meratifikasi Paris Agreement. Isinya antara lain mendorong negara-negara pihak untuk menerapkan dan mendukung kerangka kerja berdasarkan perjanjian untuk kegiatan-kegiatan terkait reducing emission from deforestation and forest degradation dan konservasi serta pengelolaan hutan yang didasarkan pada prinsip keberlanjutan.
Komitmen Paris ini diratifikasi menjadi Undang-Undang No 16 tahun 2016 tentang Ratifikasi Perjanjian Paris.
Langkah nyata Indonesia ini dapat menjadi modal dalam kerjasama internasional.
Mendorong keterlibatan banyak pihak, terutama negara maju yang memiliki kecanggihan teknologi, dan anggaran yang besar untuk membantu investasi hijau di Indonesia.
Selain itu, juga Ikut membantu transformasi ekonomi Indonesia dari energi fosil ke energi baru terbarukan yang rendah emisi, membantu menahan laju deforestasi, teknis pengolahan sampah dan limbah, dan membangun sistem pengurangan resiko bencana (disaster reduction risk).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.