KOMPAS.com - Ada peristiwa menarik yang terjadi dalam Kongres Ekonomi Umat Islam II Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Jumat (10/12/20021).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.
Saat berpidato, Jokowi mengaku sengaja tak membaca teks sambutan yang sudah disiapkan demi menjawab kritik yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas.
Salah satu kritikan Anwar Abbas kepada Jokowi adalah soal kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Menurut Anwar, sebagian besar lahan di Indonesia dikuasai oleh kalangan tertentu saja.
Jokowi pun langsung menjawab kritikan itu dan menegaskan bahwa pembagian lahan tersebut bukan dilakukan pemerintahannya.
Baca juga: Saat Jokowi dan Waketum MUI Anwar Abbas Lempar-Jawab Kritik
Ciri khas Jokowi
Menanggapi lempar-jawab kritik antara Presiden Jokowi dan Anwar Abbas, pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, apa yang dilakukan Jokowi merupakan ciri khasnya sejak dulu.
"Yang terjadi kemarin, langsung menanggapi kritikan Anwar itu ciri khas Jokowi yang lama kita tahu," kata Hendri kepada Kompas.com, Selasa (14/12/2021).
Menurut Hendri, jawaban langsung Jokowi itu menunjukkan bahwa dirinya tidak antikritik dan menghindari polemik yang berlarut-larut.
Karena itu, apa yang dilakukan Jokowi menggambarkan keindahan demokrasi Indonesia.
"Bisa berdialog langsung di depan umum. Kyai Anwar Abbas juga menyampaikan kritikan itu tidak mengada-ada. Jadi itu sih menurut saya baik sekali, tidak ada sentimentil," jelas dia.
Hendri berharap, pemerintah lebih sering menjalin komunkasi dengan organisasi masyarakat (ormas) dan tokoh agama.
Baca juga: Anwar Abbas: Janganlah sampai Mengira Saya Memusuhi Jokowi
Kelanjutan dialog
Hendri mengatakan, hal yang tak kalah penting setelah kejadian tersebut adalah kelanjutan dari dialog itu dan beberapa hal yang dijawab oleh Jokowi.
"Nah Pak Jokowi juga menjanjikan beberapa hal terkait penguasaan lahan, kita tunggu saja apa kelanjutan dari perbincangan itu," kata Hendri.
Sebelumnya dalam pidatonya di acara MUI, Jokowi mengatakan akan mencabut hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HBG) atas tanah yang terlantar.
Sehingga pemerintah tidak bisa memberikannya ke pihak-pihak yang membutuhkan.
Presiden Jokowi pun mempersilakan MUI menyampaikan ke pemerintah jika memerlukan lahan dalam jumlah sangat besar.
"Kalau Bapak, Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar silahkan sampaikan kepada saya, akan saya carikan, akan saya siapkan," kata Jokowi.
Baca juga: Waketum MUI Anwar Abbas: Saya Tahu Jokowi Terbuka dan Tak Alergi Kritik
"Berapa? 10.000 hektar? Bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar? Tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang feasible," ucapnya.
Namun, Jokowi menekankan, penggunaan lahan dan studi kelayakan pada rencana atau proyek yang diajukan harus jelas.
Tentang HGU dan HGB
Dikutip dari Kontan, HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai negara. Hak menguasai lahan negara ini biasanya paling lama 25 tahun.
Biasanya tanah tersebut digunakan untuk keperluan usaha di sektor pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan.
Skala kepemilikan HGU ini mulai dari 5 hektar.
Namun bila luas HGU tersebut sudah melebihi 25 hektar, biasanya membutuhkan mekanisme untuk mendapatkannya. Salah satu syarat mendapatkannya adalah harus melalui mekanisme penanaman modal.
Ini biasanya dilakukan perusahaan dengan syarat HGU hanya dapat diberikan untuk warga negara Indonesia, atau badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Nah kelebihan HGU ini adalah dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Nah hak ini dapat beralih atau dialihkan ke pihak lain.
Baca juga: Analisis BMKG soal Penyebab Gempa Magnitudo 7,4 yang Guncang NTT
Sementara HGB adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah atau suatu hak yang didapatkan untuk menggunakan sebuah lahan yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu 30 tahun.
Namun karena atas permintaan pemilik bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut, hak menggunakan tanah tersebut dapat diperpanjang 20 tahun.
Dalam kondisi ini, pemilik HGB sebenarnya hanay memiliki hak atas bangunan saja, sedangkan tanahnya milik negara.
Biasanya, pengembang menggunakan lahan berstatus HGB untuk mendirikan unit perumahan dan apartemen.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.