KOMPAS.com - Pemindahan ibu kota negara (IKN) merupakan salah satu proyek ambisius Presiden Joko Widodo pada periode kedua masa jabatannya.
Jokowi menjanjikan bahwa ibu kota baru yang terletak di Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, nantinya menjadi kota modern.
Bahkan, seperti diberitakan Kompas.com, 27 Februari 2020, Jokowi berani menjamin ibu kota baru akan terbebas dari banjir dan kemacetan.
"Ibu kota yang hijau. Tidak banjir dan tidak macet," kata Jokowi saat menyampaikan pidato kunci dalam acara Indonesia Digital Economy Summit yang digelar Microsoft di Jakarta.
Baca juga: Benarkah Ibu Kota Baru Memindah Masalah Jakarta ke Kalimantan?
Ketika itu, sebagian peserta acara yang merupakan para pelaku ekonomi digital menanggapi pernyataan Jokowi dengan gelak tawa.
Pasalnya, dua hari sebelumnya, yakni pada 25 Februari 2020, ibu kota DKI Jakarta dilanda banjir di sejumlah titik.
Jaminan bahwa ibu kota baru akan terbebas dari banjir juga sempat diucapkan Jokowi saat membuka acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara, Jakarta, pada 24 Januari 2020.
Baca juga: Benarkan Gerhana Bulan Sebabkan Banjir Rob, Ini Penjelasan BMKG
Konsep ibu kota baru dengan energi terbarukan
Diberitakan Kompas.com, 24 Januari 2020, pada momen itu, Jokowi menjelaskan bahwa ibu kota baru akan ditenagai dengan memanfaatkan energi terbarukan.
Transportasi massal akan menjadi kendaraan utama dan semuanya akan ditenagai oleh listrik. Begitu juga kendaraan pribadi, Jokowi tak ingin lagi ada yang menggunakan energi fosil.
"Banyak orang jalan kaki, banyak orang bersepeda. Enggak ada banjir, enggak ada macet," sambung Jokowi disambut tepuk tangan peserta yang hadir.
Namun, berselang hampir dua tahun kemudian, wilayah Penajam Paser Utara yang dijamin bebas dari banjir itu justru terendam banjir cukup parah.
Baca juga: Soal Jabatan Wakil Panglima TNI, Matahari Kembar dan Ibu Kota Baru...
Banjir di Penajam Paser Utara, Kaltim, merendam 101 rumah
Melansir Antara, 18 Desember 2021, sedikitnya 101 rumah yang tersebar di dua desa dan satu kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, terendam banjir.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Penajam Paser Utara Nurlaila mengatakan, banjir terjadi pada 17 Desember 2021 akibat hujan dan pasang air laut.
"Banjir terjadi akibat hujan pada pukul 14.00 Wita yang bersamaan dengan pasang tinggi air laut mulai pukul 16.00-18.00 Wita," kata Nurlaila.
Baca juga: Banjir Semarang, Apa Penyebabnya? Ini Analisis Ahli Hidrologi UGM...
Ia mengatakan, akibat kondisi itu, air sungai meluap sehingga berdampak pada naiknya tinggi muka air dan masuk ke rumah warga.
Luapan air sungai terutama berdampak pada warga yang bermukim di dekat bantaran sungai atau dekat saluran air yang meluap.
Menurut Nurlaila, 101 rumah yang terdampak banjir itu berlokasi di Desa Bukti Raya (56 rumah), Desa Sukaraja (5 rumah), dan Kelurahan Sepaku (40 rumah).
Ia menambahkan, hujan lebat bersamaan adanya air laut pasang tersebut juga menyebabkan sejumlah kerusakan pada infrastruktur.
"Seperti di Kelurahan Sepaku terdapat jembatan penghubung antara RT 07 dan RT 04 mengalami longsor sebagian, sehingga mengakibatkan aktivitas warga terganggu," katanya lagi.
Baca juga: Lahan Ibu Kota Baru Disebut Milik Sukanto Tanoto, Siapakah Dia?
Banjir di calon ibu kota baru disebut berlangsung singkat
Sementara itu, Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, banjir yang melanda Penajam Paser Utara itu hanya berlangsung singkat.
"Kejadian banjir tersebut berlangsung sekitar 1 hingga 2 jam, kemudian langsung surut mengikuti turunnya pasang surut air laut," kata Abdul Muhari melalui keterangan tertulis, Senin (20/12/2021).
Menurut Muhari, karakteristik bencana banjir di Kelurahan Sepaku, Penajam Paser Utara, ini adalah banjir yang tidak lama atau dengan kata lain banjir akan segera surut.
"Tinggi muka air akan segera turun bersamaan dengan turunnya air laut," kata dia.
Muhari menyebutkan, BPBD Penajam Paser Utara terus menyebarkan informasi kebencanaan kepada masyarakat, baik melalui jejaring media sosial maupun berkoordinasi dengan aparat daerah setempat.
Baca juga: Update Banjir Bandang di Kota Batu dan Penyebabnya
Masyarakat Penajam Paser Utara diimbau untuk selalu waspada, meskipun banjir kali ini sudah surut, mengingat adanya prakiraan pasang surut air laut dari Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan.
"Pada periode tanggal 15-23 Desember 2021 diprakirakan ketinggian pasang maksimum antara 2,6 meter sampai dengan 2,8 meter," katanya lagi.
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk dapat mempersiapkan diri dengan meningkatkan kesiapsiagaan, antara lain dengan memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih aman dari banjir.
"Kemudian jika banjir sudah terjadi agar mewaspadai adanya saluran air, lubang, dan tempat-tempat lain yang tertutup genangan banjir dan menghindari tersengat listrik dengan mematikan sumber listrik yang ada," imbuh dia.
Baca juga: Berikut Analisis Ahli Hidrologi UGM soal Banjir Jakarta di Awal Tahun 2020
Jaminan bebas banjir sempat dipertanyakan
Sebelumnya, jaminan Presiden Jokowi bahwa kawasan ibu kota baru yang dibangun di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara akan bebas dari banjir sempat dipertanyakan.
Diberitakan Kompas.com, 30 Januari 2020, keraguan itu diungkapkan oleh Kepala Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisa Khalid.
"Kita enggak tahu jaminannya dari mana. Sama seperti menjamin kalau banjir di Jakarta tidak akan terjadi kalau dia menjadi presiden. Kan sama kalau mau ngomongin cuma slogan-slogan kayak gitu, toh tidak jadi jaminan juga ketika dia jadi presiden yang seperti dia sampaikan dulu," kata dia.
Khalisa mengatakan, pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur dikhawatirkan akan diikuti dengan bencana ekologis seperti yang terjadi di Jakarta dan Pulau Jawa.
Menurut Khalisa, selama ini pemerintah menempatkan Jakarta dan Jawa sebagai pusat ekonomi Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai serampangan lantaran Jawa memiliki kerentanan bencana alam.
Baca juga: Mengapa Indonesia Kerap Dilanda Gempa Bumi?
Seharusnya, kata Khalisa, keputusan pemindahan ibu kota dapat dibarengi dengan koreksi pembangunan yang terjadi di Jawa.
Jika tak ada koreksi, dikhawatirkan krisis ekologis akan terjadi di ibu kota baru.
"Artinya, krisisnya juga enggak bisa diatasi dan kita belum tahu wilayah yang dijadikan ibu kota karena sampai saat ini publik belum diperlihatkan jaminan itu lewat kajian strategis," ujar dia.
Khalisa menegaskan, kajian strategis seperti kajian sosial, kajian ekonomi, hingga kajian lingkungan bukan kebijakan yang main-main. Dengan begitu, ibu kota baru diprediksi akan menyerupai Jakarta dan Jawa.
"Tidak ada kajian strategisnya tapi sudah bilang mau pindah ibu kota. Ini menjadi kekhawatiran kita dan publik, karena dalam konteks makro enggak pernah ada koreksi terhadap pilihan kebijakan pembangunan kita," ungkap Khalisa.
Baca juga: Jadi Lokasi Ibu Kota Baru, Bagaimana Infrastruktur Kutai Kartanegara?