KOMPAS.com - Tepat hari ini 6 tahun yang lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung pada 21 Januari 2016.
Saat itu, pembangunan kereta cepat yang merupakan bentuk kerja sama dengan China digadang-gadang menjadi yang pertama di Asia Tenggara.
"Sampaikan salam saya ke Presiden Xi Jin Ping agar kerja sama Indonesia-China bisa diperluas ke bidang lainnya, agar kerja sama ini lebih erat," ujar Presiden dalam sambutannya.
Awalnya, proyek yang menelan biaya sekitar Rp 72 triliun ini ditargetkan rampung 2018 dan mulai beroperasi pada 2019.
Harapannya, kereta cepat Jakarta-Bandung ini dapat memberi dampak jangka pendek dan jangka panjang kepada masyarakat.
Baca juga: Spesifikasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Desainnya Terinspirasi Komodo
Janji tak gunakan APBN
Presiden Jokowi juga berkomitmen untuk tidak menggunakan uang APBN sedikit pun, melainkan dari investasi.
Bahkan ia menyebut lebih baik membangun kereta api di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan, apabila pemeritah menggunakan APBN.
"Kereta cepat itu tidak memakan uang APBN, tapi dari investasi. Kalau itu uang APBN, Rp 60-70 triliun, ya saya pakai saja bikin kereta api di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan," jelas Jokowi, dikutip dari pemberitaan Kompas.com.
"Tapi ini dari investor, ya silakan, asalkan tidak menganggu anggaran APBN," sambungnya.
Baca juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mau Pakai APBN, Apa Dampaknya?
Target proyek kereta cepat Jakarta-Bandung molor
Sayangnya, operasional kereta cepat yang diimpikan tersebut harus molor 4 tahun dari target.
Saat meninjau Tunnel 2 proyek tersebut pada Senin (17/1/2022), Jokowi menuturkan bahwa proyek tersebut tersebut akan beroperasi pada Juni 2023.
Mundurnya operasionalisasi KCJB karena ada masalah dalam pembangunan terowongan pada Tunnel 2.
Berada di area formasi clayshale ekstrem, tanah Tunnel 2 akan mengembang jika terkena udara dan air, serta menurunkan daya dukung tanah hingga 80 persen.
Baca juga: 5 Fakta Seputar Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Proyek ini juga sebenarnya sempat dihentikan sementara pada 2020, karena menyebabkan banjir di sepanjang Jalan Tol Cikampek.
Proyek kereta cepat menyebabkan 13 siphon (saluran air di bawah Tol Cikampek) tertutup oleh tiang penyangga proyek.
Selain memicu banjir di Tol Jakarta-Cikampek, beberapa insiden selama pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung beberapa kali terjadi seperti meledaknya pipa BBM Pertamina di lokasi proyek, protes warga karena retaknya rumah, hingga jalan rusak.
Baca juga: Viral Proyek Kereta Cepat Disebut Tidak Kokoh dan Roboh, Ini Klarifikasi Dishub Jabar
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akhirnya gunakan APBN
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinuligga menjabarkan alasan pendanaan kereta cepat kini boleh bersumber dari APBN.
Menurutnya, proyek tersebut awalnya direncanakan memakan biaya 6,07 miliar dollar AS atau sekitar Rp 86,5 triliun.
Akan tetapi, kebutuhan dana tersebut membengkak hingga menjadi sekitar 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun.
Baca juga: Ramai soal Koper Besar Apakah Bisa Masuk Kereta, Begini Aturannya
Pembengkakan kebutuhan dana itu juga dibarengi dengan kondisi keuangan para pemegang saham perusahaan konsorsium proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mengalami kemacetan akibat pandemi Covid-19.
Pemerintah akhirnya menerbitkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang mengizinkan pendanaan proyek kereta cepat boleh bersumber dari APBN.
Keputusan ini pun menuai banyak kritikan, terlebih Indonesia berada di dalam krisis pandemi.
Baca juga: 4 Fakta Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Akan Pakai APBN
(Sumber: Kompas.com/Cynthia Lova, Sabrina Asril, Ardiansyah Fadli | Editor: Irfan Maullana, Glori K Wadrianto, Hilda B Alexander)