Kena PHK? Ini Cara Klaim JKP dari BPJS Ketenagakerjaan

KOMPAS.com - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terpaksa dilakukan beberapa perusahaan atau badan usaha di masa sulit pandemi Covid-19.

Akibatnya, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan terjebak masalah ekonomi di masa-masa wabah ini.

Terkait hal itu, pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaannya akibat kebijakan PHK.

Program ini ada di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan yang pelaksanaannya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Ada 3 manfaat yang bisa diperoleh penerima JKP, yakni meliputi bantuan uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan program pelatihan kerja.

Lalu bagaimana caranya agar seorang pekerja korban PHK dapat mengklaim JKP?

Baca juga: Mengenal Apa Itu JHT dan JKP pada BPJS Ketenagakerjaan dan Cara Mencairkannya

Syarat penerima JKP

Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pekerja untuk dapat menerima JKP jika sewaktu-waktu mengalami PHK.

Berdasarkan Frequently Asked & Question JKP, berikut persyaratan pekerja yang dapat menerima JKP:

• Warga Negara Indonesia.
• Berusia di bawah 54 tahun.
• Bekerja pada PK/BU Skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah mengikuti 4 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
• Pekerja pada PK/BU Skala Kecil dan Mikro dengan minimal ikut 3 program yaitu JKK, JKM, dan JHT.
• Terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan.

Baca juga: Syarat dan Prosedur Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan

Cara klaim JKP

Jika memenuhi persyaratan di atas, maka pekerja yang mengalami PHK dapat mengajukan klaim dan menerima manfaat JKP pada BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat JKP, cara klaim ini harus dilakukan oleh dua belah pihak, baik perusahaan maupun pekerja itu sendiri.

1. Klaim dari perusahaan

Pengusaha wajib memberi tahu perubahan data pekerja yang mengalami PHK pada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama 7 hari setelah terjadinya PHK

Formulir itu memuat sejumlah hal, seperti:

• Nama dan alamat perusahaan.
• Nomor pendaftaran dan sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
• Nama dan alamat pekerja.
• Nomor kepesertaan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan.
• NIK.
• Tanggal lahir pekerja.
• Nomor dan/atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja bagi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau nomor dan/atau surat pengangkatan bagi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
• Nomor dan/atau tanggal PHK.

Baca juga: Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan secara Online

2. Klaim dari pekerja

Pekerja dapat mengajukan JKP melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lambat 3 bulan setelah terjadinya PHK dengan melampirkan:

• surat pernyataan bersedia untuk bekerja kembali.
• nomor rekening bank aktif atas namanya.
• memiliki akun yang diperoleh saat mengakses Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

JKP dibuat dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat seorang pekerja kehilangan pekerjaan. Misalnya melalui pemberian manfaat berupa uang tunai setiap bulannya hingga 6 bulan ke depan.

Di 3 bulan pertama, pekerja yang terimbas PHK akan mendapat 45 persen upah terakhir, dan dalam 3 bulan selanjutnya mereka akan menerima 25 persen dari upah terakhirnya saat masih bekerja.

Dengan cara seperti itu, mantan pekerja ini tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak sembari berusaha mendapatkan pekerjaan yang baru.

Baca juga: Mengenal Apa Itu JHT dan JKP pada BPJS Ketenagakerjaan dan Cara Mencairkannya