KOMPAS.com - Sejumlah negara di dunia mulai meninggalkan protokol kesehatan yang selama ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.
Padahal, kasus infeksi secara global saat ini tengah meningkat akibat persebaran varian Omicron yang kian meluas.
Misalnya Perancis, Italia, Swiss, Republik Dominika, debagian negara bagian di Amerika Serikat yang mulai tinggalkan kewajiban bermasker saat di luar rumah.
Baca juga: Berikut Gejala Omicron dan Pengobatannya
Terkait fenomena itu, Organisasi Keseharan Dunia (WHO) menyebut keputusan yang diambil oleh sejumlah negara ini sebagai sesuatu yang terlalu prematur.
Pendapat ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Program Darurat Kesehatan WHO, Dr Mike Ryan dalam sesi Live Q&A on #COVID19 Variant of Concern, Selasa (16/2/2022).
"Gagasan untuk kita meninggalkan semua upaya protokol kesehatan ini, saya kira sebuah konsep yang sangat prematur di banyak negara untuk saat ini," kata Ryan.
Baca juga: Saat WHO dan UNICEF Desak Indonesia Segera Gelar Sekolah Tatap Muka...
Ancaman situasi yang lebih buruk
Ryan menyebut apa yang dilakukan banyak negara saat ini untuk menghapus kewajiban bermasker, membatasi kerumunan, dan pelonggaran yang lainnya, hanya akan berdampak pada makin panjangnya umur pandemi ini akan berlangsung.
"Kami pahami keinginan untuk kembali ke normal ini. Tapi keinginan untuk sepenuhnya kembali ke kehidupan normal, justru akan membuat pandemi itu bertahan lebih lama dari yang semestinya," ungkap dia.
Ia menyadari, ada banyak tekanan secara politik untuk segera membuka perbatasan, melonggarkan aturan, dan sebagainya.
Baca juga: Apakah Isolasi Mandiri Bisa Diakhiri Lebih Cepat dengan PCR?
Namun, ia mengingatkan bahwa saat ini semuanya belum ada di posisi yang sepenuhnya aman. Dan, jika negara-negara tetap nekat melakukan hal itu, maka masyarakat dunia bisa jadi berakhir dalam situasi yang lebih buruk.
"Saya akui situasinya memang tidak pasti, saya tidak bisa memastikan (risiko) itu akan terjadi. Saya tidak memprediksi itu akan terjadi, tapi saya sedikit ragu sekarang jika kita meninggalkan semua protokol kesehatan yang ada," ucap dia.
"Jika kita dihantam varian lainnya dan kita sudah meninggalkan semua upaya-upaya pencegahan itu, sungguh akan sangat berat untuk memulihkan situasi seperti sedia kala," lanjut Ryan.
Baca juga: Pasien Positif Covid-19 tapi Belum Dapat WhatsApp Layanan Telemedisin, Harus Bagaimana?
Ryan pun mengajak semua orang untuk kembali berpikir dan melakukan tindakan yang efeknya adalah kebaikan, meskipun hasil kebaikan itu tidak seberapa besar, namun jika dilakukan bersama-sama, maka dampaknya akan tetap dirasakan.
"Kurangi risiko untuk terpapar, kurangi peluang menginfeksi orang lain, jadilah pintar, lindungi dirimu, lindungi orang lain, vaksin. Jika kita semua melakukan itu, jika semua melakukannya meskipun sedikit saja, maka risiko terjadinya hal buruk akan berkurang," ungkap dia.
Baca juga: Saat WHO Pantau Varian Virus Corona Baru Bernama Mu...
Hanya akan menimbulkan kebingungan
Menanggapi fenomena penghapusan prokes oleh sejumlah negara, Pemimpin Teknis Covid-19, Program Darurat Kesehatan WHO, Dr Maria Van Kerkhove menyayangkan keputusan yang diambil.
"Masalahnya adalah kita melihat terlalu banyak negara meninggalkan semua aturan, kemudian menerapkannya lagi, meninggalkannya, dan menerapkannya lagi, padahal negara lain benar-benar melakukan ini secara perlahan, menggunakan pendekatan cara-cara yang bijaksana," papar Maria dalam kesempatan yang sama.
Maria tak menutup mata, memang ada sejumlah negara yang melakukan kebijakan untuk melonggarkan aturan terkait Covid-19, karena kondisi mereka memang memungkinan.
Baca juga: Masih PJJ, Kapan KBM Tatap Muka di Sekolah Bisa Dilangsungkan?
Memungkinkan, artinya mereka memang memiliki level cakupan vaksin yang tinggi dan kekebalan masyarakat yang tinggi.
"Di beberapa negara, mereka ada di posisi yang lebih baik untuk bisa melakukannya, sehingga memiliki kapasitas untuk menyesuaikan itu. Tapi, banyak negara yang keliru, meninggalkan semua upaya itu dalam satu waktu," kata Maria.
Maria pun berharap negara-negara tidak melakukan hal ini, karena hanya akan menimbulkan kebingungan. Terutama ketika aturan itu terlalu banyak diterapkan dan dicabut berulang kali.
"Yang saya harapkan adalah kita saling memberdayakan, Anda punya kontrol atas semua ini," ujar Maria.
Baca juga: Benarkah Jarak Vaksin Kedua dengan Booster Dipersingkat Jadi 3 Bulan? Ini Kata Kemenkes