KOMPAS.com - Belakangan, pembicaraan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden kembali menguat.
Hal ini bermula ketika Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berharap adanya penundan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Alasannya agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi yang disebut ajkan membaik pada tahun tersebut.
Menurut dia, Pemilu 2024 sebaiknya ditunda selama dua tahun.
Pernyataan itu kemudian diperkuat oleh dua ketum partai lain, yaitu Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Pembicaraan ini tentu semakin memperkuat wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang sebelumnya telah mengemuka.
Kendati demikian, Presiden Joko Widodo berkali-kali menolak wacana tersebut.
Baca juga: Ramai Wacana Pemilu Ditunda, Mengingat Lagi Saat Jokowi Tolak Presiden 3 Periode
Jokowi menegaskan, tidak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode.
Ia pun mencurigai ada pihak yang mengusulkan wacana tersebut, dengan sengaja untuk menjerumuskannya.
Meski sudah berkali-kali ditolak Jokowi, mengapa wacana perpanjangan masa jabatan presiden terus bergulir?
Tanggapan pengamat politik
Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Sastrio menilai, ada beberapa kemungkinan wacana itu terus muncul.
Menurutnya, sejumlah ketua umum partai tersebut mungkin sedang bercanda untuk menyenangkan Jokowi.
"Pertama lagi bercanda aja nih sejumlah ketua umum, bercanda nyenengin jokowi sama ngelawak rakyat, tapi udah tidak lucu lagi," kata Hendri kepada Kompas.com, Minggu (27/2/2022).
Baca juga: Pusako: Jokowi Harus Tegas Hentikan Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Selain itu, Hendri menyebut sejumlah ketum partai tersebut juga merasa takut jika elektabilitasnya turun di 2024.
Kemungkinan terakhir adalah dugaan adanya orang yang menyuruh bergulirnya wacana tersebut.
Terlepas dari itu, Hendri mengimbau agar masyarakat tidak perlu menanggapi usulan sejumlah ketum partai politik tersebut.
Sebab, wacana itu tentu merusak demokrasi di Indonesia.
Ia menuturkan, penundaan Pemilu 2024 atau memperpanjang masa jabatan presiden juga sama halnya dengan mengkudeta Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"KPU kan lembaga yang berwenang menentukan dan menyelenggarakan pemlilu, KPU sudah memutuskan 14 februari 2024," jelas dia.
Baca juga: 3 Ketum Koalisi Jokowi Bicara Perpanjangan Kekuasaan 3 Hari Berturut-turut, Suarakan Siapa?
"Sekarang beberapa pemimpin parpol ini untuk menggoyahkan ini," tambahnya.
Karena itu, ia mengapresiasi, sejumlah partai yang tak terpengaruh dengan adanya wacana ini, seperti PDI-P, PKS, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PPP, dan Partai Gerindra.
Ketika wacana penundaan Pemilu 2024 ini bergulir, kata Hendri, sejumlah pimpinan partai tersebut juga harus berani menanggung akibat yang lebih jauh.
Misalnya, apabila ada kelompok masyarakat yang mengusulkan pemilu dipercepat, maka mereka harus diperlakukan sama.
"Kalau mereka bisa mengajukan penundaan pemilu, tentu saja harus menghargai bila ada rakyat yang mengusulkan untuk pemilu dipercepat, harus sama perlakuannya," ujarnya.
"Tidak boleh ada yang satu dianggap melanggar, atas nama demokrasi. Jadi kalau ada usulan penundaan, harusnya juga dihargai bila ada usulan dipercepat pemilunya," tutupnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.