KOMPAS.com - Perang antara Rusia dan Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu disebut ahli bakal memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.
Dalam paparannya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha M. Rachbini mengatakan, dampak yang dimaksud memang bukan dampak yang terjadi secara langsung.
Semua ini berawal dari perang yang membuat harga minyak mentah dunia naik.
"Kenaikan harga minyak mentah dunia yang sudah mencapai $122 per barel pada 7 Maret 2022 akan berdampak pada biaya produksi yang meningkat," kata Eisha, dalam diskusi daring Universitas Paramadina, Senin (7/3/2022).
Bagaimana bisa?
Baca juga: Daftar Negara Tak Bersahabat Versi Rusia, Indonesia Ada?
Mempengaruhi APBN
Kenaikan biaya produksi pada akhirnya akan meningkatkan harga-harga komoditas termasuk harga barang kebutuhan pokok di pasaran.
Jika hal ini terjadi, maka pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi harga, misalnya dengan memberikan subsidi atau bantuan sosial pada kelompok masyarakat tidak mampu.
"Jika kenaikan harga ke depan persistent dan sangat terasa sekali terhadap daya beli masyarakat, maka subsidi berfungsi sebagai bantalan agar masyarakat tidak jatuh lebih dalam ke kemiskinan," ujar Eisha.
Semua ini akan berpengaruh pada APBN, baik pada sisi pendapatan maupun pengeluaran.
"Di sisi pengeluaran, akan memberikan tekanan pada APBN 2022. Di sisi pendapatan negara, akan ada peningkatan pajak dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak)," jelas Eisha.
Eisha menyebut, asumsi dasar APBN 2022 atas harga minyak dunia adalah 63 dollar AS, tetapi saat ini harga minyak dunia sudah mencapai 122 dollar AS per barel.
Padahal, kenaikan harga minyak mentah 1 dollar AS per barel, menaikkan anggaran subsidi elpiji sekitar Rp 1,47 trilliun, subsidi minyak tanah Rp 49 miliar, dan beban kompensasi BBM kepada Pertamina Rp 2,65 triliun.
Mengapa naiknya harga minyak mentah berdampak ke Indonesia?Jawabannya, karena Indonesia merupakan negara yang masih memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri melalui skema impor.
Eisha memaparkan, dari data SKK Migas, produksi minyak mentah di Indonesia mencapai 700.000 barel per hari (bph). Sementara konsumsinya mencapai 1,4 juta -1,5 juta bph.
Defisit yang ada Indonesia mengandalkan minyak mentah impor.
Menyikapi hal ini, Eisha menyebut, pemerintah perlu melakukan pengelolaan APBN dengan baik.
"APBN perlu dikelola dengan tepat dan efisien dengan memprioritaskan pemulihan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi," ujar dia.
Baca juga: Sederet Dampak Perang Rusia Ukraina bagi Ekonomi Indonesia
Dampak inflasi
Kenaikan harga minyak mentah dunia akan sebabkan harga produksi beragam produk meningkat yang otomatis akan meningkatkan harga beragam komoditas di pasaran.
Kenaikan harga ini terjadi di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, di mana banyak kelompok masyarakat yang secara ekonomi terdampak.
Tingginya harga dan lemahnya kemampuan ekonomi masyarakat bisa jadi akan menyebabkan rendahnya daya beli yang tercipta.
Oleh karena itu, pemerintah memiliki tugas untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil demi menghindari terjadinya inflasi yang tidak diharapkan.
"Di saat daya beli belum dapat pulih seperti sebelum covid-19, menjaga daya beli masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah," ujar Eisha.
Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat ini adalah dengan melakukan intervensi harga dalam bentuk subsidi atau juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu.
Sebagaimana dijelaskan dalam poin pertama, upaya ini tentu akan menambah beban pengeluaran APBN kita.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.