Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernah Disebut Luhut Ingin Investasi 100 Milliar Dollar AS, SoftBank Batal Investasi di IKN

Baca di App
Lihat Foto
ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S
Sejumlah alat berat membuka akses jalan di lokasi segmen tiga di kawasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). Pemerintah mulai melakukan pembangunan tahap awal, salah satunya akses jalan untuk angkutan dalam proses pembangunan IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.
|
Editor: Rizal Setyo Nugroho

KOMPAS.com - SoftBank Group, sebuah konglomerat multinasional asal Jepang, batal berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) "Nusantara".

Padahal sebelumnya SoftBank disebut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tertarik untuk berinvestasi di IKN Nusantara 100 miliar dollar AS (sekitar Rp 1.432 triliun).

"Kami tidak berinvestasi dalam proyek ini, tetapi kami terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund," kata SoftBank dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Nikkei Asia, pada Jumat (11/3/2022).

Baca juga: Kata Luhut, Softbank Ingin Investasi 100 Milliar Dollar AS Ke Ibu Kota Baru

Investasi Rp 1.432 triliun

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Softbank tertarik berinvestasi sebesar sebesar 100 miliar dollar AS di Ibu kota baru.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut mengatakan bahwa dirinya pada Jumat (10/1/2020) akan segera menemui CEO SoftBank Masayoshi Son di jakarta untuk membahas investasi tersebut.

"Jumat akan datang Masayoshi Son, dia mendesak saya terus, dia mau investasi sampai 100 miliar dolar AS. Bagi saya ini too good to be true," kata Luhut saat itu. 

Luhut mengatakan perusahaan investasi asal Jepang tersebut tertarik untuk bergabung dalam pembangunan ibu kota baru, namun tak menjelaskan secara rinci jenis investasi apa yang diinginkan Softbank.

Jadi Komite Pengarah IKN

Setelah mengumumkan pemindahan ibu kota pada 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk CEO SoftBank Masayoshi Son sebagai anggota komite pengarah proyek tersebut.

Nama putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga menduduki jabatan serupa.

Baca juga: SoftBank Mundur dari Investasi Proyek Ibu Kota Negara Nusantara

 

CEO SoftBank bertemu Jokowi

Sebagai tindak lanjut, Son bertemu dengan Jokowi pada Januari 2020 untuk membahas proyek-proyek potensial.

"Kota pintar baru, teknologi terbaru, kota bersih, dan banyak AI. Itu yang ingin saya dukung," katan Son saat itu kepada wartawan setelah pertemuan.

Kendati demikian, SoftBank belum mengatakan secara terbuka berapa banyak uang yang diinvestasikan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara ini.

Sebagai informasi, SoftBank adalah investor utama di Indonesia dengan saham di sejumlah perusahaan, seperti GoTo dan Grab.

Bloomberg sebelumnya juga melaporkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Son tidak akan lagi menjadi investor dalam proyek ibu kota baru.

Baca juga: Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara, Ini Profil dan Harta Kekayaan Bambang Susantono

Babak baru pembangunan IKN Nusantara

Seperti diketahui, pembangunan IKN memasuki babak baru setelah Presiden Joko Widodo melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Bambang merupakan alumnus Insititu Teknologi Bandung (ITN) yang memiliki rekam jejak keahlian di bidang infrastruktur.

Sementara Dhony memiliki segudang pengalaman di bidang properti.

Jokowi pun meminta keduanya bekerja cepat dalam pembangunan IKN ini.

"Saya ingin beliau berdua bekerja dengan cepat. Terutama yang berkaitan dengan kelembagaan diselesaikan," kata Jokowi, dikutip dari pemberitaan Kompas.com.

Baca juga: Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

 

Jokowi juga meminta keduanya untuk menyelesaikan persoalan tanah di kawasan IKN Nusantara.

Karena itu, ia berharap agar Bambang dan Dhony berkoordinasi denga Menteri ATR/BPN Sofjan Djalil.

"Sehingga bisa secepatnya diselesaikan terkait dengan status tanah IKN, kemudian juga identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat," tegas Jokowi.

"Kita harus memastikan juga pengadaan tanah di kawasan IKN Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN," lanjutnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman
Tag

Artikel Terkait

Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua

Terpopuler
Komentar
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi