Catatan Mudik (Maritim) 2022

KETIKA tulisan ini dirangkai, suasana Lebaran masih amat terasa. Orang yang mudik masih di kampung halamannya masing-masing merayakan Idul Fitri 1443 H bersama handai taulan. Arus balik belum dimulai sama sekali. Diperkirakan pada 6 hingga 8 Mei ini.

Karena itu, kurang tepat rasanya jika melakukan evaluasi atas penyelenggaraan ritual tahunan – kendati dua tahun belakangan para pemudik tidak dapat menjalankannya karena pandemi – itu oleh pemerintah. Biasanya evaluasi diadakan oleh pemerintah sendiri selang beberapa hari arus balik dinyatakan tuntas. Biasanya pula, evaluasinya cenderung bernada positif walaupun di sana-sini ditemukan kekurangan.

Baca juga: Evaluasi Mudik 2017, Integrasi Antarmoda Diperbaiki

Kendati demikian, mudik maritim bisa segera diberikan catatan mengingat ada gejala (symptom) baru yang dampaknya akan cukup signifikan dalam konstelasi bisnis maritim dalam negeri ke depannya. Adapun yang dimaksud dengan mudik maritim adalah pergerakan para pemudik ke daerah asalnya untuk berhari raya dengan menggunakan moda kapal laut, baik itu kapal penumpang maupun feri.

Baca juga: Arus Mudik di Pelabuhan Merak Catatkan Rekor Tertinggi

Istilah ini tidak baku; ia sepenuhnya rekaan penulis belaka. Patut dicatat, mudik maritim merupakan fenomena yang sudah lama berlangsung. Saya sendiri sempat menjadi pelakunya pada era 90-an dengan rute Tanjung Priok-Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Hanya saja, seiring dengan tumbuhnya penerbangan murah (low cost carrier/LCC) di Tanah Air, pelaku mudik maritim mengalami penurunan lumayan besar. Dari sisi pemberitaan, mudik maritim diliput amat terbatas; kalah oleh coverage mudik menggunakan kereta api, pesawat apalagi kendaraan pribadi.

Sekadar bernostalgia, pada saat mudik menggunakan kapal laut merupakan salah satu gaya pada masanya, untuk mendapatkan tiket kapal Pelni, boleh dibilang relatif sulit karena animo masyarakat begitu tinggi. Bagi pelajar atau mahasiswa asal daerah kepulauan yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang hingga Surabaya yang hendak mudik harus hadir pagi sekali di pusat penjualan tiket pelayaran pelat merah itu yang terletak di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sebelum di sini, penjualan tiket dilakukan di Pintu Air. Mereka berebut mendapatkan tiket, sepanjang ingatan saya, KM Lawit dan KM Kambuna, dua kapal Pelni yang melayari rute Tanjung Priok-Kijang.

Pas hari keberangkatan, Terminal Penumpang Nusantara di Pelabuhan Tanjung Priok disesaki oleh ribuan pemudik yang akan berlayar ke kampung halamannya menggunakan salah satu dari kedua kapal tersebut. Begitu sampai di atas kapal, suasananya terasa ramai karena penumpang, khususnya kelas ekonomi yang tidak kebagian tempat tidur (non-seat passenger), menempati setiap jengkal ruang kosong yang ada di bawah tangga, koridor kelas 1 dan kelas 2, bahkan mereka juga menggelar alas duduk/tidur di dek luar. Diperlukan kelincahan tersendiri agar mereka tidak terinjak.

Dalam mudik maritim tahun ini suasana seperti di atas sudah tidak terlihat sama sekali. Keriuhan itu sudah lama hilang. Dalam catatan saya sudah lebih dari 20 tahun. Kapal-kapal penumpang Pelni yang disiapkan untuk melayani arus mudik jarak jauh boleh dibilang sepi.

Padahal, kapal-kapal ini pulalah yang mengangkut ratusan ribu pemudik sebelum tahun 2000. Yang rada ramai adalah kapal-kapal yang dipergunakan untuk mengangkut kendaraan roda dua dan pemiliknya yang hendak mudik seputaran pulau Jawa. Mereka akan diturunkan di Semarang dan Surabaya dan selanjutnya akan digeber penunggangnya menuju kampung halaman masing-masing.

Baca juga: 4 Strategi Kemenhub Atasi Kemacetan di Pelabuhan Merak, Apa Saja?

Mudik maritim menggunakan kapal feri tahun ini diklaim oleh operator penyeberangan ramai. Saking ramainya, sempat terjadi antrean panjang kendaraan hingga belasan kilometer di jalan tol menuju Pelabuhan Merak, Banten. Untuk mengantisipasi arus deras pemudik ini saat balik nanti, pemerintah menyiapkan Pelabuhan Panjang di Lampung untuk menampung sebagian penumpang yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni.

Langkah ini sebuah terobosan karena selama ini manakala kemacetan mengharu-biru, khususnya saat arus mudik dan arus balik Lebaran, pemerintah tidak pernah memanfaatkan Pelabuhan Panjang.

Masalahnya, pelabuhan Panjang merupakan fasilitas yang diperuntukan untuk bongkar-muat berbagai komoditas, dari general cargo hingga peti kemas. Tidak ada supporting system untuk kendaraan pemudik (mobil, motor, dan truk) seperti ramp yang dengannya naik-turun kendaraan dapat lebih cepat dan aman.

Fasilitas embarkasi bagi penumpang juga tidak tersedia sehingga bila hujan turun misalnya, mereka jelas akan basah kehujanan. Saya bisa memahami ketiadaan semua itu karena penggunaan Pelabuhan Panjang untuk melayani arus balik 2022 bersifat dadakan. Tidak mungkinlah menyiapkan itu semua dalam waktu cepat. Setelah dua tahun tidak ada arus mudik dan arus balik, pemerintah sepertinya gelagapan.

Saya menduga, dipilihnya Pelabuhan Panjang sebagai alternatif merupakan gejala atau simtom dari sesuatu yang lebih besar, dalam hal ini ekspansi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang merupakan lurahnya bisnis penyeberangan di dalam negeri. Dugaan ini akan makin kuat jika setelah carut-marut antrean di Merak tempo hari itu tidak diikuti dengan reformasi total tata kelola sektor usaha tersebut.

Kita tentunya masih ingat bahwa kemacetan di Merak berakar dari monopoli yang dilakukan oleh operator penyeberangan pelat merah. Mereka menguasai armada penyeberangan dan terminal sekaligus. Di sisi lain, ada berbagai operator feri swasta yang sayangnya tidak dapat prioritas dalam penggunaan dermaga.

Bila berhasil, Ditjen Hubungan Darat (Hubdat) akan hadir di pelabuhan-pelabuhan yang secara legal formal berada dalam ranah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) dan dari sisi bisnis berada dalam naungan PT Pelindo.

Dalam beberapa tahun belakangan Ditjen Hubdat memang terlihat agresif. Mereka sudah memiliki kapal patroli sendiri misalnya. Karena Dirjen-nya mantan polisi, korps baju coklat itu pun mulai dibawa-bawa dalam penerbitan surat persetujuan berlayar atau SPB.

Catatan ini bersifat subyektif. Mohon maaf jika ada yang tersinggung. Mumpung masih suasana Syawalan.