KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Joko Widodo untuk mengurus permasalahan minyak goreng.
"Tiba-tiba Presiden memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," ujar Luhut dikutip dari Kompas.com, Rabu (25/5/2022).
Ini bukan kali pertama Jokowi mempercayai Luhut untuk mengurus berbagai hal dengan tupoksi yang beragam.
Baca juga: Jokowi Minta Luhut Juga Urusi Minyak Goreng, Ekonom: Kenapa Menteri Teknisnya Tidak Diganti?
Berikut ini beberapa urusan yang pernah diurus oleh Luhut selama kepemimpinan Jokowi:
1. Covid-19
Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia dua tahun belakangan adalah salah satu permasalahan di mana Luhut ditunjuk sebagai salah satu orang yang diminta Jokowi untuk menyelesaikannya.
Dalam perkara Covid-19, Luhut ditunjuk Jokowi sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) pada Juli 2020 lalu.
Di KPC-PEN Luhut terlibat aktif dalam setiap kebijakan penanganan Covid-19 termasuk penentuan kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan untuk menekan laju penularan.
Selain itu, saat penanganan Covid-19 Luhut juga ditunjuk untuk menangani Covid-19 di 9 provinsi bersama Ketua Satgas Penanganan Covid-19 saat itu, Doni Monardo.
Baca juga: Luhut Sebut Covid-19 di Indonesia Terkendali, Ini Kata Epidemiolog
2. Melobi Uni Eropa terkait pelarangan sawit untuk biodiesel
Dikutip dari Kompas.com, 17 Maret 2022, Luhut ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah untuk melobi Uni Eropa terkait rencana penghapusan minyak kelapa sawit untuk bahan dasar biodiesel pada 2021.
"Ada rencana melakukan diplomasi yang dipimpin oleh Pak Luhut nanti ke Eropa. Dan kami menyusun materi apa yang harus (disiapkan)," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan pada Maret 2018.
Sebagaimana diketahui, Parlemen Uni Eropa mengesahkan rancangan proposal untuk menghapus minyak kelapa sawit sebagai bahan dasar biodiesel pada 2021 dan minyak nabati pada 2030.
Adapun hasil negosiasi Luhut ini menghasilkan keputusan rencana larangan impor CPO ke Uni Eropa ditunda hingga 2030.
“Saya kira soal kelapa sawit itu kita cukup berhasil karena ditunda ‘passing out’ nya ke 2030. Tapi memang itu berlaku pada kelapa sawit yang ditanam di lahan gambut, atau tanah yang tudak ramah lingkungan, itu tidak bisa ekspor ke Uni Eropa. Itu cukup adil,” kata Luhut dikutip dari Antara 25 Juni 2018.
Baca juga: Beredar Spanduk Dukungan Luhut Calon Presiden 2026, Ini Kata Jubir
3. Mengurus proyek kereta cepat
Pada Oktober 2021 lalu, Luhut juga mendapat tugas tambahan untuk menyelesaikan salah satu proyek penting di era Jokowi.
Luhut ditunjuk sebagai pimpinan dalam Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Adapun penunjukan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta – Bandung.
Baca juga: Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cuma 46 Menit, Berapa Kecepatannya?
4. Menggantikan sementara Menteri Perhubungan dan ESDM
Saat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terpapar virus corona di awal pandemi 2020, Luhut dipercaya Jokowi untuk menggantikan sementara.
Ketika itu, Menteri Budi Karya harus dirawat dan diisolasi di rumah sakit sehingga kemudian urusan transportasi diambil alih oleh Luhut.
Selain itu, sebelumnya pada Agustus 2016, Luhut juga ditunjuk Presiden untuk menjadi Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) usai Archanda Tahar diberhentikan dengan hormat.
Archanda diberhentikan karena adanya polemik status kewarganegaraan yakni memiliki dua kewarganegaraan, Indonesia dan Amerika Serikat.
Baca juga: Jadi Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng, Ini Profil Lin Che Wei
5. Minyak goreng
Masalah minyak goreng yang langka namun harganya mahal, belakangan menjadi perhatian publik.
Terkait permasalahan ini, Jokowi kembali menugaskan Luhut untuk mengurus masalah minyak goreng.
Luhut mengatakan dirinya berharap permasalahan minyak goreng ini bisa segera selesai.
"Kita berharap itu bisa nanti tidak terlalu lama kita selesaikan," kata dia.
Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Minyak Goreng, Berapa Harta Kekayaan Indrasari Wisnu Wardhana?
Sebelum penunjukan tersebut, Jokowi mengumumkan adanya pencabutan larangan ekspor minyak goreng pada Kamis (19/5/2022).
Terkait dengan penunjukan ini, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan bahwa Luhut diminta memastikan ketersediaan minyak goreng utamanya di wilayah Jawa dan Bali.
"Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa dan Bali," kata Jodi.
Baca juga: Larangan Ekspor Minyak Goreng dan Sejumlah Dampaknya