Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sederet Tugas Luhut, dari Urus Minyak Goreng hingga Tiket Candi Borobudur

Baca di App
Lihat Foto
KOMPAS.com/Ade Miranti
Layar tangkap Menko Bidang KemaritiLuhut umumkan tiket masuk Borobudur terbaru atau tiket Borobudur atau harga tiket masuk Candi Borobuduran Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ketika memberikan sambutan dalam acara penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Chevron New Ventures Pte, Ltd dengan PT Pertamina (Persero) di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (12/5/2022) waktu setempat.
|
Editor: Rendika Ferri Kurniawan

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mewacanakan kenaikan harga tiket naik Candi Borobudur.

Tak tanggung-tanggung, harga tiket untuk naik ke Candi Borobudur bagi wisatawan lokal diusulkannya hingga Rp 750.000. Sementara wisman 100 dollar AS.

Alasannya untuk membatasi agar pengunjung yang naik ke situs budaya ini tak membludak, sehingga kelestarian dan sejarahnya tetap terjaga.

Sebelum ini, Luhut juga pernah diminta Presiden Joko Widodo untuk membantu proses pendistribusian minyak goreng.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muncul pertanyaan, tugas apa saja yang diemban Menko Marves Luhut, hingga mengurusi apa saja, termasuk dari minyak goreng hingga tiket Candi Borobudur.

Baca juga: Penjelasan Lanjutan Jubir Luhut soal Tiket Borobudur: Masih Tunggu Keputusan Presiden!

Tugas Kemenko Marves

Dikutip dari Maritim.go.id, Kemenko Marves bertanggung jawab dan berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Menteri Koordinator, dalam hal ini adalah Luhut Binsar Pandjaitan.

Kemenko Marves mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

Organisasi dan tata kerja Kemenko Marves telah diatur dalam Peraturan Menko Marves Nomor 10 Tahun 2020.

Pada pasal 4 Peraturan tersebut menyebutkan tentang Kementerian yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves, yakni:

  1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  3. Kementerian Perhubungan;
  4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  5. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  7. Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
  8. Instansi lain yang dianggap perlu.

Hal itu juga diperkuat dengan Perpres Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dalam Perpres itu juga dijelaskan kementerian yang termasuk dalam koordinasi Kemenko Marves, termasuk Kemenparekraf.

Dengan demikian, Menko Marves juga memiliki wewenang dalam mengkoordinasikan terkait kebijakan pariwisata di Indonesia.

Salah satu kebijakannya yang terbaru adalah soal harga tiket Candi Borobudur yang diusulkannya Rp 750.000 untuk wisatawan lokal dan 100 dollar AS untuk wisatawan asing.

Lantas, apa saja tugas yang telah dikerjakan Luhut dalam masa pemerintahan Jokowi?

Baca juga: Belum Final, Luhut Sebut Tiket Naik ke Borobudur Diputuskan Jokowi Pekan Depan

1. Koordinator PPKM Jawa-Bali

Dalam persoalan pandemi Covid-19, Jokowi menunjuk Luhut sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Luhut juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Dikutip dari Kompas.com, Kamis (26/5/2022), di KPC-PEN Luhut berkontribusi aktif dalam setiap kebijakan penanganan Covid-19, termasuk penentuan kebijakan pembatasan sosial.

Saat penanganan Covid-19 Luhut juga ditunjuk untuk menangani Covid-19 di 9 provinsi bersama Ketua Satgas Penanganan Covid-19 saat itu, Doni Monardo.

2. Melobi Eropa terkait pelarangan sawit buat biodiesel

Luhut ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah untuk melobi Uni Eropa terkait rencana penghapusan minyak kelapa sawit untuk bahan dasar biodiesel pada 2021.

"Ada rencana melakukan diplomasi yang dipimpin oleh Pak Luhut nanti ke Eropa. Dan kami menyusun materi apa yang harus (disiapkan)," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan pada Maret 2018.

Sebagaimana diketahui, Parlemen Uni Eropa mengesahkan rancangan proposal untuk menghapus minyak kelapa sawit sebagai bahan dasar biodiesel pada 2021 dan minyak nabati pada 2030.

Dari negosiasi, Luhut berhasil menghasilkan keputusan rencana larangan impor CPO ke Uni Eropa ditunda hingga 2030.

Baca juga: 5 Fakta Harga Tiket Naik ke Candi Borobudur Rp 750.000

3. Ketua komite kereta cepat Jakarta-Bandung

Pada Oktober 2021, Luhut sempat mendapat tugas tambahan untuk menyelesaikan salah satu proyek penting di era Jokowi.

Luhut ditunjuk sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Penunjukan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta – Bandung.

4. Gantikan sementara Menhub, ESDM, dan Kelautan

Dikutip dari Kompas.com, Selasa (24/5/2022), saat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terpapar virus corona di awal pandemi 2020, Luhut dipercaya Jokowi untuk menggantikan sementara.

Saat itu, Menteri Budi Karya harus dirawat dan diisolasi di rumah sakit sehingga kemudian urusan transportasi diambil alih oleh Luhut.

Kemudian, Luhut juga pernah menggantikan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang tersandung kasus korupsi benih lobster.

Baca juga: Daftar Panjang Tugas Luhut Selama Kepresidenan Jokowi, Kali Ini Urus Ketersediaan Minyak Goreng

5. Ketua dewan sumber daya air nasional

Dikutip dari Kompas.com, (9/4/2022), Jokowi mengamanatkan kepada Luhut sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional pada 6 April 2022.

Hal itu tercantum pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Dewan SDA Nasional merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional.

Lembaga ini merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden.

6. Ketua pertemuan IMF-Bank Dunia di Indonesia

Luhut dipilih sebagai Ketua Panitia Nasional Annual Meeting IMF (International Monetary Fund)-World Bank Group saat Indonesia menjadi tuan rumah tahun 2018.

Pertemuan tahunan itu diselenggarakan di Bali dan dihadiri sekitar 15.000 lebih delegasi dari 189 negara anggota.

Selain itu, ada juga perwakilan pejabat tiap negara, gubernur bank sentral, CEO, serta pihak terkait lainnya.

Baca juga: Luhut Umumkan Tiket Naik ke Candi Borobudur Rp 750.000, Berlaku Kapan?

7. Ketua Tim Gernas BBI

Presiden Jokowi juga menunjuk Luhut sebagai ketua tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Tim Gernas BBI).

Tim Gernas BBI sendiri teruang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 8 September 2021.

Adapun Tugas Tim Gernas BBI adalah untuk melaksanakan kegiatan pencapaian target gerakan nasional bangga buatan Indonesia.

8. Ditunjuk Jokowi bantu ketersediaan minyak goreng

Dilansir dari Kompas.com, Sabtu (28/5/2022), Presiden Jokowi memerintahkan Luhut untuk membantu proses pendistribusian minyak goreng.

Jokowi menugasi Luhut untuk membantu ketersediaan minyak goreng, khususnya di Jawa dan Bali.

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus (pendistribusian) minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut di kanal YouTube Gamki Balikpapan, Sabtu (21/5/2022).

Luhut pun berharap, dia dan jajaran pemerintah dapat segera mengatasi persoalan seputar minyak goreng.

Dalam mengemban tugas ini, Luhut akan dibantu dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kejaksaan Agung.

Baca juga: PT TWC Dukung Pembatasan Kuota dan Tiket Khusus Naik Candi Borobudur

9. Mengurusi harga tiket Candi Borobudur

Terbaru, LBP mengatakan bahwa tarif naik ke Candi Borobudur, Magelang, dibebankan seharga Rp 750.000 untuk turis lokal.

Namun, hal itu masih sekadar rencana dan masih akan dikaji ulang.

Luhut mengatakan bahwa Ia juga aware dengan kekhawatiran dan masukan yang muncul dari masyarakat mengenai tarif untuk turis lokal yang dianggap terlalu tinggi.

“Saya mendengar banyak sekali masukan masyarakat hari ini terkait dengan wacana kenaikan tarif untuk turis lokal,” ujar Luhut, dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (6/6/2022).

Merespons hal itu, Luhut mengatakan bahwa rencana tarif yang muncul saat ini belum final, karena masih akan dibahas dan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan depan.

(Sumber: Kompas.com/Nur Rohmi Aida, Dian Erika Nugraheny | Editor: Sari Hardiyanto, Dani Prabowo)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman
Tag

Artikel Terkait

Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua

Terpopuler
Komentar
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi