KOMPAS.com - Isu keretakan hubungan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri berhembus dalam beberapa waktu terakhir.
Keretakan ini diyakini berkaitan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres 2024).
Pasalnya, Jokowi disebut mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Padahal, Megawati belum memberikan arahan apa pun terkait pencalonan itu.
Ganjar sendiri kerap mendapat kritikan dari internal PDIP karena dianggap terlalu berambisi maju di Pilpres mendatang.
Dugaan ini muncul setelah Jokowi berpidato dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Pro Jokowi (Projo) di Magelang pada Mei 2022 yang juga dihadiri oleh Ganjar.
Baca juga: Hasto Pastikan Tak Ada Keretakan antara PDI-P dan Ganjar Pranowo
Jokowi meminta, agar relawannya tidak terburu-buru dalam menentukan dukungan di Pilpres 2024.
"Jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Meskipun, meskipun, mungkin yang kita dukung ada di sini," kata Jokowi dalam pidatonya.
Saling membutuhkan
Menanggapi hal itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyebut isu keretakan itu kemungkinan hanya kesalahpahaman belaka.
Menurutnya, baik Jokowi, PDIP, maupun Megawati, ketiganya saling membutuhkan dan ketergantungan.
Dia mencontohkan, kebijakan-kebijakan strategis pemerintah saat ini banyak dipengaruhi oleh PDIP, seperti Ibu Kota Negara (IKN) dan omnibus law.
"Jadi saya melihat Jokowi butuh PDIP. Tidak mungkin dia melepas PDIP, terlalu berisiko terhadap program-program pemerintah," kata Arya kepada Kompas.com, Rabu (8/6/2022).
Baca juga: Saat Megawati dan Jokowi Menjawab Kabar Renggangnya Hubungan Mereka...
"Harus diingat bahwa PDIP adalah fraksi terbesar di DPR. Ke depan akan ada kebijakan-kebijakan strategis yang akan mendapat dukungan PDIP," sambungnya.
Di satu sisi, PDIP juga tak bisa menutup mata bahwa kemenangannya dalam dua pemilu terakhir salah satunya dipengaruhi oleh Jokowi effect.
Hal tersebut juga berpotensi masih akan terjadi pada Piplres 2024.
"Jadi kalau ada isu keretakan pasti ada usaha dari ketiganya untuk memperbaiki," jelas dia.
Arya menjelaskan, Jokowi memiliki basis pendukung dan relawan yang besar.
Para pendukung ini nantinya akan melihat kecenderungan Jokowi di Pilpres 2024, baik dari gestur maupun pernyataan publiknya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.