KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia secara bertahap melonggarkan pembatasan masyarakat dengan Covid-19.
Pelonggaran dilakukan setelah Covid-19 di Indonesia dinilai mulai dapat dikendalikan.
Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) periode ini, seluruh daerah di Indonesia sudah berstatus level 1, kecuali Kabupaten Teluk Bintuni yang berada di level 2.
Dengan situasi yang dinilai semakin membaik, pemerintah berencana untuk mengakhiri PPKM di Indonesia.
Pemerintah sebelumnya juga telah mencabut mandat kewajiban memakai masker di luar ruangan. Namun, kewaspadaan harus tetap menjadi prioritas.
Baca juga: Transisi Endemi, Publik Bersedia Tetap Pakai Masker bila Covid-19 Memburuk
Covid-19 masih ada
Namun dalam beberapa pekan terakhir, terlihat adanya tren kenaikan kasus Covid-19.
Selama sepekan terakhir, angka kasus infeksi berada di angka 500 kasus per hari.
Kondisi tersebut menandakan pandemi masih belum berakhir. Artinya, segala potensi lonjakan kasus infeksi masih tetap ada.
Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengatakan, kelengahan bersama akan berakibat pada status pandemi di Indonesia semakin lama.
"Meskipun status kita ada perbaikan, tapi pandemi kan masih ada. Maka tidak boleh euforia," kata Dicky kepada Kompas.com, Minggu (12/6/2022).
"Selama dunia berstatus pandemi, maka harus hati-hati. Kalau tidak, target kita keluar dari situasi ini akan mundur," sambungnya.
Menurutnya, kemunculan subvarian BA.4, BA.5, serta potensi subvarian lain, sangat mungkin menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.
Di sisi lain, cakupan vaksinasi dosis booster di Indonesia masih di bawah 50 persen.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah untuk terus mengejar cakupan vaksinasi dosis ketiga, khususnya pada kelompok lansia dan komorbid.
Baca juga: Waspada Kenaikan Kasus Covid-19 di Tengah Penularan Subvarian Baru Omicron
Perkuat sistem kesehatan
Di masa transisi menuju endemi, Dicky berharap agar Pemerintah terus memperkuat sistem kesehatan nasional.
"Sehingga apa pun subvarian yang muncul, kita siap. Perilaku yang harus dibangun adalah perilaku yang adaptif," ujarnya.
Selain itu, pencabutan kewajiban penggunaan masker di luar ruangan harus diimbangi dengan upaya membangun literasi pentingnya penggunaan masker melalui komunikasi risiko.
Dengan begitu, pemakaian masker tak lagi hanya berkaitan dengan Covid-19, tetapi bertujuan untuk proteksi diri di apa pun jenis penyakit.
"Sekali lagi narasi-narasi yang dibangun tetap kewasapadaan, tidak membuat masyarakat euforia, karena pandemi masih ada," jelas dia.
Baca juga: Ahli Sebut Rugi Besar jika Kasus Covid-19 Melonjak Lagi Jelang Endemi
Jajak pendapat Litbang Kompas
Sebelumnya dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada akhir Mei 2022, sebanyak 77 persen responden memberikan apresiasinya terhadap pelonggaran pembatasan terkait Covid-19.
Lebih dari 50 persen responden menilai, upaya pengendalian Covid-19 sudah membaik.
Kendati demikian, ada seperempat responden yang cenderung tidak setuju pelonggaran aturan bermasker.
Sebagian besar penolakan responden dilatarbelakangi kebiasaan menggunakan masker yang sudah berjalan selama dua tahun terakhir.
Karena itu, menggunakan masker kini sudah menjadi kebiasaan adaptif masyarakat.
Sementara itu, sebanyak 70 persen responden juga percaya bahwa pada kemampuan pemerintah ketika terjadi lonjakan kasus Covid-19 di masa mendatang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.