KOMPAS.com – Seluruh pegawai di jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kini memiliki atribut baru.
Atribut tersebut berupa tongkat komando, baret, dan tanda pangkat yang dipasang pada pakaian dinas harian (PDH).
Penggunaan atribut baru tersebut bak seragam yang digunakan pada militer yang berlaku di lingkup TNI.
Sebagaimana diketahui, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto merupakan purnawirawan TNI dengan jabatan terakhir sebagai Panglima TNI.
Baca juga: 10 Negara dengan Militer Terkuat di Dunia 2022, AS Nomor 1
Lantas, apa alasan sebenarnya penggunaan atribut baru pada seragam ATR/BPN yang mirip militer ini?
Alasan atribut baru pegawai ATR/BPN mirip tentara
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyampaikan, sebagai instansi vertikal dengan kurang lebih 35.000 pegawai, tongkat komando dan baret diberikan dengan tujuan agar para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan.
Selain itu, juga terkait dengan permintaannya kepada kepala daerah agar Kakanwil dan Kakantah masuk dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus.
"Kementerian ATR/BPN memerlukan keikutsertaan para gubernur, kepolisian, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, untuk menciptakan suatu performance dan koordinasi yang baik, saya selalu menyampaikan ke gubernur agar kepala kantor dapat masuk ke Forkopimda Plus," ujarnya, dikutip dari laman resminya, Selasa (26/7/2022).
Baca juga: Seragam Baru Satpam Disebut Mirip Polisi India, Mengapa Seragam Satpam Diubah Lagi?
Ia menambahkan, penggunaan atribut baru dengan tongkat komando dan baret tersebut diharapkan juga bisa meningkatkan kewibawaan.
Komando dan baret menurutnya adalah bentuk kesetaraan dengan aparat penegak hukum di daerah.
"Kakanwil dan Kakantah menjaga kewibawaan untuk melaksanakan tugas, selanjutnya kita ciptakan kesetaraan dengan aparat penegak hukum di daerah. Tongkat komando dan baret adalah bentuk kesetaraan itu," katanya lagi.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kerja Sama Lembaga, Ganip Warsito menjelaskan kegunaan atau fungsi serta ketentuan dan cara pemakaian atribut baru.
"Pak Menteri sesungguhnya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang dalam pelaksanaan tugas sebagai pegawai pemerintah telah melayani masyarakat dengan baik sekaligus motivasi," paparnya.
Baca juga: Profil Kekuatan Militer Ukraina dan Perbandingannya dengan Rusia
Tentang pemasangan baret dan tongkat
Hadi diketahui memperkenalkan atribut baru seragam pegawai jajaran Kementerian ATR/BPN saat acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (26/07/2022).
Adapun saat acara penggantian dan pemasangan atribut baru dilakukan Hadi kepada perwakilan jajaran Kementerian ATR/BPN, di antaranya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor, Kakantah Kabupaten Mimika, dan Kakantah Kabupaten Bone Bolango.
"Saya mengumpulkan seluruh pejabat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, kurang lebih 1.000 orang (termasuk seluruh Kakanwil dan Kakantah) untuk diberikan arahan sekaligus merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat," kata dia.
Baca juga: Mengenal Apa Itu Komcad dan Bedanya dengan Wajib Militer
Menuai pro dan kontra
Terkait atribut baru ini muncul pro dan kontra.
Wakil Ketua Komisi II DPR yang juga politisi PDI-P Junimart Girsang menilai hal tersebut adalah sesuatu yang aneh.
"Perlengkapan baret dan tongkat komando menurut saya menjadi suatu keanehan disematkan kepada para pejabat, pegawai ATR/BPN," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Kamis (28/7/2022).
Ia mempertanyakan urgensi penggunaan atribut tersebut.
"Saya tidak memahami frame of reference Menteri ATR/BPN (Hadi Tjahjanto) menyematkan baret dan tongkat kepada para pejabat ATR/BPN. Apa urgensinya? Apa filosofinya?" katanya lagi.
Baca juga: 6 Negara yang Pernah Alami Kudeta Militer, Mana Saja?
Hal serupa juga diungkapkan oleh Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani.
"Jangan sampai disalahpahami bahwa Pak Menteri belum move on setelah pensiun dari TNI, dan telah menjadi rakyat sipil sehingga membuat seragam baru yang seperti militer," ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Kamis (28/7/2022).
Menurutnya Kemeterian ATR/BPN harusnya fokus pada pemberantasan mafia tanah dibanding membuat seragam baru.
Ia mengatakan pemberantasan mafia tanah sangat diperlukan mengingat banyaknya oknum pegawai ATR / BPN yang terlibat.
Selain itu, pembuatan seragam baru membutuhkan tambahan anggaran padahal, situasi keuangan negara sedang sulit.
Baca juga: 10 Negara dengan Militer Terkuat di Dunia 2021, Bagaimana dengan Indonesia?