KOMPAS.com - Aksi protes merebak selepas pemerintah memberlakukan tarif baru masuk ke Taman Nasional (TN) Komodo menjadi Rp 3,75 juta per tahun pada Senin (1/8/2022).
Kebijakan tersebut mendapat protes dari masyarakat yang tergabung dalam asosiasi pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Aksi protes telah dilakukan beberapa kali, sebelum dan sesudah pemerintah meresmikan kenaikan tarif masuk Pulau Komodo.
Bahkan, pada aksi protes yang dilakukan pada Senin (1/8/2022) terjadi kericuhan dengan tiga orang peserta aksi yang ditangkap polisi.
Kapolres Manggarai Barat AKBP Felli Hermanto mengungkapkan ketiganya ditangkap karena hendak memasuki salah satu area vital, yakni Bandara Internasional Komodo.
"Mereka diamankan dan diambil keterangan," kata Felli dikutip dari Kompas.com, Senin (1/8/2022).
Selain itu, sejumlah pelaku wisata di Labuan Bajo merencanakan aksi boikot layanan wisata selama 1-31 Agustus 2022.
Baca juga: Komodo Perlu Hidup, Rakyat Butuh Makan
Hanya terjangkau masyarakat menengah ke atas
Pada Senin (18/7/2022), terdapat aksi protes menolak kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo oleh masyarakat lokal yang hidup di Pulau Komodo.
Salah satu warga Pulau Komodo, Ikhsan, mengungkapkan jika masyarakat lokal sudah menjaga kawasan wisata tersebut sebelum adanya pengelolaan dari Balai Taman Nasional Komodo.
Oleh sebab itu, masyarakat desa Komodo mengutuk keras wacana kenaikan harga tiket masuk yang dilakukan pemerintah.
Hal tersebut dikarenakan harga tiket masuk hanya dapat dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke atas saja.
Sehingga, kebijakan tersebut juga dapat merugikan ekonomi masyarakat Pulau Komodo dan sekitarnya yang bermata pencaharian sebagai pelaku pariwisata.
"Kami mengutuk keras Pemprov NTT yang menyatakan terjadi penurunan nilai jasa ekosistem di Pulau Komodo dan Padar, sehingga harus membatasi pengunjung menjadi 200.000 per tahunnya. Kebijakan tersebut sangat merugikan ekonomi masyarakat Komodo yang notabene 90 persen adalah pelaku pariwisata," jelas Iksan dikutip dari Kompas.com, Kamis (21/7/2022).
Baca juga: Kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga Tiket TN Komodo Dianggap Tanpa Dasar Hukum
Tanggapan Presiden
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kenaikan harga tiket masuk didasari oleh keseimbangan antara kepentingan konservasi dan ekonomi melalui turisme di Pulau Komodo.
Oleh sebab itu, jika ada masyarakat yang protes dengan kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo dapat berkunjung ke Pulau Rinca.
Presiden menuturkan jika masyarakat tetap dapat melihat komodo di Pulau Rinca dengan tiket masuk yang tidak dinaikkan oleh pemerintah.
"Komodo di Pulau Rinca dan di Pulau Komodo itu komodonya juga sama, wajahnya juga sama. Jadi kalau mau liat komodo silahkan ke Pulau Rinca, di sini ada komodo. Mengenai bayarnya berapa, tetap," kata Jokowi.
Komodo hidup di tiga pulau di kawasan Labuan Bajo, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar.
Pemerintah telah sepakat bahwa Pulau Komodo dan Pulau Padar akan difokuskan untuk kegiatan konservasi, sedangkan kegiatan wisata dilakukan di Pulau Rinca.
Baca juga: Biaya Masuk TN Komodo Naik, Konsep Konservasi Dipertanyakan
Diskusi atas kenaikan harga
Pada Jumat (29/7/2022), digelar aksi protes kepada Bupati Manggarai Barat di depan Hotel Local Collection Labuan Bajo.
Salah satu peserta aksi, John Daniel mengatakan tuntutan massa adalah menolak kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo, karena dinilai merugikan perekonomian masyarakat.
Selain itu, John mengungkapkan jika saat ini turis yang berkunjung ke Pulau Komodo ditolak oleh masyarakat setempat dan terlantar.
"Semua dive operator, diveshop, travel agent, kemudian asosiasi driver dan asosiasi pariwisata mereka mogok. Artinya kerugian negara besar, dilakukan hari ini. Apalagi menjadi sebuah keputusan yang dituangkan dalam surat keputusan," kata John dikutip dari Kompas.com, Jumat (29/7/2022).
Menanggapi hal ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pihaknya membuka kesempatan diskusi untuk para pelaku wisata di NTT.
Hal tersebut dilakukan untuk mencari solusi terbaik dari kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo.
"Kami membuka peluang diskusi, mencari solusi bagi para pelaku parekraf, dan itu sudah dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu dan Dirut Dirut BPOLBF Shana Fatina," kata Sandiaga dikutip dari Kompas.com, Senin (1/8/2022).
Sandiaga memastikan semua masukan dalam diskusi tersebut nantinya akan ditampung untuk dibahas bersama dalam lintas kementerian dan lembaga.
"Kita akan pastikan semua masukan dan aspirasi dari masyarakat akan ditampung," jelas Sandiaga.
(Sumber: Kompas.com/ Nansianus Taris, Ardito Ramadhan, Samaria Simangunsong | Editor: Pythag Kurniati, Dani Prabowo, Dheri Agriesta, Anggara Wikan Prasetya)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.