KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bersama-sama mendaftarkan partai mereka sebagai calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (8/8/2022).
Keduanya diketahui berangkat dari Masjid Sunda Kelapa dengan berjalan kaki dan diiringi oleh arak-arakan simpatisan.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda sebelumnya mengatakan, pemilihan masjid sebagai titik awal keberangkatan merupakan simbol kerja sama politik kedua partai yang sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.
Huda berharap, pendaftaran kedua partai secara bersama-sama ini menjadi awal kerja sama politik di masa depan antara Gerindra dan PKB.
Baca juga: PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?
Indikasi koalisi?
Menanggapi hal ini, Managing Director of Paramadina Public Policy Institute Ahmad Khoirul Umam menilai, kebersamaan Gerindara-PKB dalam proses pendaftaran ini semakin menguatkan indikasi koalisi keduanya.
Menurutnya, bersatunya dua partai tersebut nantinya akan langsung menutup syarat presidential threshold 20 persen.
"Terlebih lagi, Gerindra-PKB tergolong jenis partai yang kepemimpinannya dikontrol secara terpusat," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (8/8/2022).
"Sehingga keputusan keduanya untuk bersatu hampir tidak akan memunculkan riak-riak politik di internal partainya masing-masing," sambungnya.
Kondisi ini berbeda dengan Partai Golkar, PAN, dan PPP yang tak memiliki tokoh sentral pengendali beragam faksi kekuatan dalam partainya.
Meski demikian, peluang kemenangan koalisi Gerindra-PKB bergantung pada lawan yang akan dihadapi.
Apabila lawannya kurang kompetitif di mata publik, Umam menyebut pasangan Prabowo-Muhaimin berpotensi moncer.
Baca juga: Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi
Prabowo incar basis Jawa Timur?
Umam menjelaskan, melalui koalisi ini, Prabowo tampaknya mengincar penguatan basis pemilih di Jawa Timur yang dalam dua Pilpres lalu menjadi sumber kegagalannya.
"Karena itu, mengingat PKB memiliki akar yang kuat di Jatim, kebutuhan itu gayung bersambut dengan keinginan Prabowo maupun kepentingan Muhaimin untuk maju di Pilpres 2024," jelas dia.
"Jadi ada trade off atau pertukaran kepentingan di sana," sambungnya.
Namun, tantangannya adalah suara Nahdliyin berpotensi kurang solid karena munculnya faksionalisme di internal elit NU.
Hal ini terlihat dari ketegangan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dan Muhaimin.
"Ketegangan di antara dua tokoh besar itu berpotensi memunculkan faksionalisme di dalam mesin politik Nahdliyin secara general," ujarnya.