KOMPAS.com - Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi semakin nyata adanya.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap mengungkapkan beban negara untuk membiayai subsidi energi sudah lebih dari Rp 500 triliun.
Tak hanya itu, tercatat beberapa menteri telah memberikan sinyal bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat.
Terbaru, Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kenaikan BBM subsidi kemungkinan akan dilakukan minggu depan.
Baca juga: Sinyal Kenaikan Harga BBM, Ini Prediksi dan Dampaknya
Tanggapan pengamat ekonomi akan kenaikan harga BBM
Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, beban APBN memang akan membengkak apabila persoalan BBM subsidi tidak segera teratasi.
Akan tetapi, menaikkan harga BBM subsidi bukan menjadi opsi yang tepat untuk saat ini.
Dengan proporsi konsumen di atas 70 persen, ia menyebut kenaikan harga BBM subsidi dipastikan akan menyulut inflasi.
"Kalau kenaikkan Pertalite hingga mencapai Rp 10.000 per liter, kontribusi terhadap inflasi diperkirakan mencapai 0.97 persen," kata Fahmy kepada Kompas.com, Sabtu (20/8/2022).
"Sehingga inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2 persen yoy (Year Over Year)," sambungnya.
Baca juga: Biaya Mobil Listrik Vs Mobil BBM, Mana yang Lebih Hemat?
Dampak kenaikan harga BBM
Menurutnya, angka inflasi sebesar itu akan memperburuk daya beli dan konsumsi masyatakat. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 5,4 persen akan turun.
Untuk menjaga momentum perncapaian ekonomi ini tak terganggu, Fahmy menilai pemerintah sebaiknya tidak menaikkan harga Pertalite dan Solar tahun ini.
Alih-alih menaikkan harga, ia meminta agar pemerintah fokus pada pembatasan BBM bersubsidi yang sekitar 60 persen tidak tepat sasaran.
"Pembatasan BBM subsidi paling efektif pada saat ini adalah menetapkan kendaraan roda dua dan angkutan umum yang berhak menggunakan Pertalite dan Solar," jelas dia.
Baca juga: Menggunakan HP Saat Beli BBM di SPBU, Aman atau Bahaya? Ini Kata Ahli
Selain efektif, pembatasan itu menurutnya lebih mudah diterapkan di semua SPBU daripada penggunaan MyPertamina.
Pasalnya, penggunaan MyPertamina justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
"Untuk itu, kriteria sepeda motor dan kendaraan umum yang berhak menggunakan BBM subsidi segera saja dimasukan ke dalam Perpres No 191/2014 sebagai dasar hukum," ujarnya.
"Ketimbang hanya melontarkan wacana kenaikkan harga BBM subsidi, pemerintah akan lebih baik segera mengambil keputusan dalam tempo sesingkatnya terkait solusi yang diyakini paling tepat tanpa menimbulkan masalah baru," tutupnya.
Baca juga: Daftar Terbaru Harga BBM dan Elpiji yang Alami Kenaikan