SEBULAN lebih kasus Irjen Pol Ferdy Sambo menjadi sorotan di media konvensional maupun di media sosial. Kematian Brigadir Joshua, ajudan Sambo, kemudian membuka tirai gelap perilaku buruk sejumlah oknum polisi di bawah kendali dan pengaruh Sambo.
Konon pengaruh Sambo sangat besar di internal kepolisian. Jabatan struktural dan fungsionalnya sebagai Ketua Satgasus sekaligus Kepala Divisi Propam Mabes Polri memang sangat memungkinkan Sambo untuk menancapkan pengaruh besar.
Karena posisinya yang sangat strategis itu, Sambo nyaris saja bisa menutup rapat peristiwa kelam kematian Brigadir Joshua. Kita patut bersyukur, asa idealisme masih ada di antara para petinggi polisi di Mabes Polri.
Rintangan obstruction of justice dapat disingkirkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya dalam menangani kasus kematian Joshua. Bukan hanya kronologi kematian Joshua yang terkuak makin benderang, dugaan praktik menyimpang lain dari sejumlah polisi di bawah kendali Sambo juga muncul ke permukaan.
Baca juga: Menanti Sidang Etik Irjen Ferdy Sambo...
Sejumlah polisi yang tidak profesional dan merintangi penyidikan kasus kematian Joshua dicopot dari jabatannya. Mereka ada yang kini mendekam dibalik jeruji pengamanan khusus (patsus).
Kenyataan itu tentu sangat menyakitkan, bahkan mencoreng citra kepolisian. Kapolri menyebut citra Polri jatuh ke level 28 persen akibat ulah Sambo.
Kapolri kita dorong untuk lakukan pembenahan internal agar citra Polri bisa naik kembali. Namun, Kapolri jangan kita biarkan berdiri sendiri.
Bisa jadi kelompok Sambo akan balik melawan melalui berbagai proxy. Tentu hal itu tidak kita harapkan terjadi. Kita membutuhkan Polri tegak berdiri. Alangkah mengerikannya bila Polri mengalami demoralisasi.
Cendikiawan muslim, Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) mengingatkan kita, “Lebih baik 60 tahun diperintah oleh pemimpin (imamah) yang zalim dibandingkan sehari tanpa pemerintahan”. Imamah dalam makna luas bisa kita kategorikan polisi sebagai penegak hukum. Ketika kita dihadapkan pada kondisi yang sejelek apapun, kita tetap butuh Polri. Tentu saja pilihan kita bukan pada kondisi yang paling jelek.
Kita membutuhkan polisi bukan sekedar sebagai penjaga malam sebagaimana yang dipikirkan oleh Imanuel Kant.
Kebebasan individu memang menjadi kesempatan meraih cipta dan karsa untuk kemajuan dan kemakmuran. Faktanya kebebasan individu bisa saling bersitegang dan menjurus pada gangguan tertib sipil.
Intervensi negara, termasuk kehadiran polisi, diharapkan sebagai pembalikan dari ketidakseimbangan menjadi keseimbangan, dari kondisi anarkistis menjadi tertib sosial, dari praktik curang menjadi lebih fair, dan dari kerakusan beralih memilih jalan dan memahami makna cukup.
Begitu penting tugas yang kita sematkan kepada polisi. Saking besarnya ruangan yang membutuhkan kehadiran polisi, kita berikan kewenangan yang luas kepada polisi. Kewenangan yang luas ini tentu membawa berbagai godaan.
Bahkan kita, seringkali menyeret polisi dalam kepentingan fragmentaris. Polisi maupun kita sebagai masyarakat sipil dituntut untuk sama-sama berbenah, sama-sama tahu diri, dan menempatkan hukum sebagai rambu-rambu bersama.
Menatap ke depanKapolri beberapa waktu lalu telah mengangkat segenap pimpinan wilayah dan jajarannya. Kapolri juga menakar kesanggupan mereka untuk menjalankan sejumlah agenda penting, seperti memberantas perjudian, ilegal mining, pencurian BBM (bahan bakar minyak), dan sejumlah persoalan strategis lainnya.
Alhamdulillah tidak ada yang angkat tangan untuk menyatakan ketidaksanggupan. Telunjuk komando telah ditetapkan, saatnya menguji kerja nyata segenap pimpinan wilayah di Polri.
Saya mendukung penuh rotasi dan mutasi, bahkan hukuman bila ada anak buah Kapolri yang sebatas bermain kata-kata. Saya berkeyakinan masih banyak sumber daya polisi yang profesional dan berintegritas, tegak lurus menjalankan program presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan).
Saatnya menyediakan gelanggang kompetisi karir atas kompetensi, dan loyalitas pada visi presisi. Boleh saja ada “lompatan” karir bila garisnya adalah kompetensi, dan loyalitas pada program presisi.
Ulah Sambo telah menguras energi, bahkan bukan hanya energi Polri, tapi energi bangsa. Sambo telah menginterupsi waktu dari jalannya program presisi.
Saatnya Kapolri membidikkan pandangannya ke depan, mengakselerasikan kembali agenda program presisi. Untuk mengejawantahkan program presisi, agenda jangka pendek, Polri memiliki peran penting dalam menjaga kesuksesaan program subsidi, baik subsidi energi maupun pangan. Keduanya menyangkut hajat hidup orang banyak.
Disparitas harga BBM subsidi dan non-subsidi cukup besar. Rawan copet dan penadahan yang mengakibatkan kelangkaan stok.
Kita butuh operasi-operasi polisi yang bukan sekedar penjaga malam. Agenda ini hanya akan berjalan maksimal jika satuan-satuan wilayah polisi mencermati titik rawan, serta menjalankan operasi mitigasinya, dan terus monitor hasil kerjanya.
Kita juga menghadapi resiko kenaikan harga pangan. Ketidakmenentuan musim berpotensi menganggu persedian stok pangan dalam negeri.
Sudah cerita lama, stok pangan yang terbatas sering menjadi praktik curang penimbunan demi mengejar untung dari harga yang meninggi. Kebijakan impor pangan yang masih menggunakan sistem kuota ketimbang tarif juga jadi arena gemuk untuk berburu cuan haram.
Baca juga: Kapolri Rapat dengan Komisi III DPR Hari Ini, Kupas Tuntas Kasus Ferdy Sambo
Bagi-bagi rente atas penentuan jumlah kuota dan penentuan pemenang impor sesungguhnya lahan basah yang seharusnya Polri sudah paham, dan harus mengambil langkah apa.
Penetrasi internet yang terus meluas sejalan dengan pengembangan program infrastruktur informasi dan telekomunikasi telah mencipta dunia baru. Namun kejahatan juga selalu menguntit setiap perkembangan baru.
Kejahatan yang hadir pada dunia nyata membanyangi, bahkan lebih sophisticated ketika hadir pada dunia maya. Situasi ini mengharuskan penyesuaian besar-besaran atas sumber daya yang dimiliki Polri, baik manusia maupun teknologi.
Kejahatan siber menjangkau semua hal, mulai dari keuangan, privasi orang, perpajakan, terorisme, narkotika, perdagangan orang, dan sebagainya.
Pendek kata, Polri menghadapi tantangan yang kompleks ke depan. Perubahan-perubahan gangguan keamanan strategis sedemikian cepat.
Tuntutan penyesuaian bentuk organisasi, kecakapan personel, dukungan teknologi, dukungan menopang kelancaran program strategis pemerintah, serta kebutuhan model pengawasan dan pembinaan personel kepolisian mengharuskan jawaban yang nyata di lapangan. Bukti nyata ini akan menjadikan polisi kita penuh asa.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.