KOMPAS.com - Pemerintah menyebut jika anggaran subsidi dan kompensasi energi berpotensi kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pembengkakan tersebut terjadi apabila harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Solar tak mengalami kenaikan.
"Kami perkirakan subsidi itu harus nambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, menjadi di atas Rp 502,4 triliun. Jadi nambah, kalau kita tidak menaikkan (harga) BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan," kata Sri Mulyani dikutip dari Kompas.com, Selasa (23/8/2022).
Baca juga: Rencana Kenaikan Harga BBM, Inflasi, dan Solusi yang Bisa Ditempuh...
Sri Mulyani menjelaskan anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 telah dipatok sebesar Rp 502,4 triliun.
Angka tersebut sudah mengalami pembengkakan sebesar Rp 349,9 triliun dari semula sebesar Rp 152,1 triliun untuk menahan kenaikan harga energi di masyarakat.
Namun, dengan kondisi berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah, maka diperkirakan anggaran tersebut tidak akan cukup hingga akhir tahun.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar akan diumumkan Presiden Joko Widodo pada pekan depan.
Baca juga: Ramai soal Pertalite Kosong di Sejumlah SPBU, Ini Kata Pertamina
Baca juga: Anggaran Subsidi Rp 500 Triliun dan Modus Penyelewengan BBM Subsidi
Kenaikan konsumsi BBM subsidi
Sri Mulyani mengatakan bahwa konsumsi masyarakat untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar diperkirakan akan melampaui kuota yang ditetapkan.
Hal ini juga akan berdampak pada anggaran subsidi yang telah disiapkan pemerintah.
Berdasarkan prognosa konsumi Pertalite hingga akhir tahun akan mencapai 28 juta kiloliter (KL), melampaui kuota yang ditetapkan tahun ini sebanyak 23,05 juta KL.
Sedangkan Solar diperkirakan konsumsinya mencapai 17,2 juta KL hingga akhir tahun, padahal kuota yang ditetapkan untuk Solar sebesar 14,91 juta KL.
"Sebelumnya ditetapkan di Perpres 98 itu kan jumlah subsidi yang sudah disetujui Rp 502 triliun, yang dihitung dengan asumsi sesuai dengan APBN, volumenya (Pertalite) 23 juta KL, harga minyak 100 dollar AS, kurs Rp 14.450 per dollar AS," jelas Sri Mulyani.
"Tapi yang terjadi sekarang, sepanjang Juli-Agustus, harga itu (minyak mentah) terus-menerus naik di atas 100 dollar AS per barrel, kami hitung sudah di 104,9 dollar AS per barrel, harganya lebih 5 persen dari asumsi 100 dollar AS per barrel, kursnya juga ada di Rp 14.750 per dollar AS," lanjutnya.
Baca juga: Penjelasan Pertamina soal Pembelian BBM Subsidi Pakai QR Code tapi Tanpa Ponsel
Akan habis sebelum akhir tahun
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dengan kondisi perkembangan tersebut membuat anggaran subsidi dan kompensasi energi akan habis sebelum akhir tahun.
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga telah memberikan laporan tersebut kepada Presiden Joko widodo.
"Jadi ini hanya satu bulan sesudah laporan semester, kami melaporkan ke Presiden 'Bapak, ini situasinya Rp 502 triliun ini pasti akan terlewati'," kata dia.
Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan terdapat tiga opsi untuk menangani BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah.
"Semua kombinasi di antara ketiga ini, tiga-tiganya sama sekali enggak enak," kata Sri Mulyani dikutip dari Kompas.com, Selasa (23/8/2022).
Baca juga: Sri Mulyani Yakin Utang Negara Bisa Dibayar Lewat Pajak, Ini Kata Ekonom...
Tiga opsi tersebut pertama adalah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi sehingga membebani APBN.
Kedua mengendalikan volume Pertalite dan Solar, dan yang terakhir menaikkan harga BBM subsidi.
Namun untuk opsi menaikkan harga BBM subsidi, Sri Mulyani mengungkapkan ada tiga faktor pertimbangan dalam memutuskan kenaikan BBM subsidi.
Baca juga: Sri Mulyani Sebut Covid-19 Akan Jadi Endemi, Apa Artinya?
Berikut ini adalah faktor penentu kenakan harga BBM subsidi dikutip dari Kompas.com (23/8/2022):
- Faktor daya beli masyarakat
- Faktor kepasitas APBN
- Faktor pemulihan ekonomi
Meskipun begitu, pemerintah masih belum menentukan sikap untuk menaikkan harga BBM subsidi.
Saat ini, rencana kenaikan harga BBM subsidi masih dalam pembahasan internal pemerintah.
Baca juga: Rencana Kenaikan Harga BBM dan Dampak-dampak yang Ditimbulkan
(Sumber: Kompas.com/Yohana Artha Uly | Editor: Aprillia Ika, Yoga Sukmana)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.