KOMPAS.com - Dugaan kebocoran data pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ramai di media sosial Twitter.
Unggahan itu bersumber dari laman breached.to, laman yang sama yang juga menyorot dugaan peretasan data beberapa instansi pemerintah sebelumnya yang juga menjadi viral.
Pihak Kemenkumham langsung memberikan klarifikasi akan dugaan kebocoran data yang banyak diperbincangkan warganet ini.
Tubagus Erif Faturahman, Kepala Bagian Humas Kemenkumham, dengan tegas membantah adanya dugaan kebocoran data itu.
"Tidak benar web sistem informasi kepegawaian (Simpeg) Kemenkumham itu diretas. Sampai sekarang sistem dan data aman," kata Tubagus saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (28/8/2022).
Baca juga: Puluhan Ribu Data Pegawai Kemenkumham Diduga Bocor, Begini Penjelasannya
Data lama
Lebih lanjut, Tubagus menjelaskan bahwa Kemenkumham memang sempat menerima informasi adanya kebocoran data di Simpeg dan bahwa data tersebut diperjualbelikan.
Pihak Kemenkumham langsung melakukan pengecekan saat itu juga. Dan setelah dilakukan pengecekan, Tubagus menyebut tak ada kebocoran data yang dimaksud.
Menurutnya, data yang diklaim milik pegawai Kemenkumham tersebut tidak sesuai dengan data yang ada dalam sistem.
"Itu adalah data lama yang sudah tidak tergunakan, tidak update. Itu data arsip tahun 2020 dan bukan data krusial," jelas dia.
"Isinya hanya data umum, berupa nama, NIP, nomor rekening, nomor kontak atau data lain yang tidak bisa digunakan untuk membobol rekening, ubah password atau lainnya," sambungnya.
Baca juga: Penjelasan BIN soal Adanya Dugaan Kebocoran Data Pribadinya
Ia menduga, kebocoran data lama itu dimungkinkan karena adanya laptop salah satu pengelola sistem yang mengunduh aplikasi berupa phising.
Lebih lanjut Tubagus menuturkan bahwa Kemenkumham setiap harinya mendapat ribuan serangan siber. Dan serangan tersebut mayoritas berasal dari luar negeri.
Kemenkumham sendiri telah melakukan berbagai upaya guna menangkal serangan siber tersebut.
Salah satunya adalah dengan mengaktifkan fitur blocking pada Advanced Web Application Firewall.
"Kemenkumham juga bekerjasama dengan BSSN membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT)," ujarnya.
85.000 data pegawai
Diberitakan sebelumnya, sebuah akun bernama WaterAndCoffe mengklaim memiliki lebih dari 85.000 data pegawai Kemenkumham dan 800 MB data pribadi.
Data-data tersebut berisi nama, Nomor Induk Pegawai (NIP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), ERP, dan nomor rekening.
Akun itu bahkan juga menyertakan bukti tangkapan layar data-data yang dimilikinya.
Dalam bukti tangkapan layar itu, ia memiliki data rekaman absensi pegawai mulai akhir 2021 hingga awal 2022.
Selain itu, akun itu juga menyertakan bukti data diri yang dilengkapi dengan foto pegawai Kemenkumham.
Bahkan, ada nama Menkumham Yasonna H Laoly dan wakilnya Edward Omar Sharif Hiariej dalam data yang bocor tersebut.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.