BULAN lalu saya pulang ke kampung kelahiran saya di Desa Nalela, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatra Utara. Ketika bangun pagi saya melihat, dari depan rumah kami, truk-truk besar bertonase 40-60 ton melintas di jalan yang statusnya merupakan jalan kabupaten.
Saya kaget melihat puluhan truk-truk raksasa itu. Saya kemudian mengetahui ternyata penduduk sepanjang jalan dari Siraituruk, Rautbosi, dan desa kami keberatan dengan kehadiran truk-truk itu.
Bagaimana cara menghentikan truk-truk yang merusak jalan dalam konteks demokrasi kita? Dalam teori demokrasi yang diajarkan di sekolah, demokrasi adalah rakyat yang berdaulat.
Kalau rakyat yang berdaulat mengapa truk-truk yang melebihi kapasitas jalan itu berjalan mulus hingga satu bulan lebih? Bagaimana sesungguhnya mekanisme demokrasi yang berjalan di desa sehingga rakyat hanya mengeluh tanpa tahu tindakan apa yang dilakukan untuk menghentikan truk-truk yang telah terbukti merusak jalan, bahkan mengganggu rumah warga di sepanjang jalan?
Baca juga: Ancaman Kerusakan Lingkungan hingga Hilangnya Mata Pencarian Warga Wadas karena Proyek Bendungan
Seorang perempuan boru Butarbutar mengaku bahwa sejak truk-truk yang puluhan jumlahnya itu melewati jalan di depan rumahnya, kamar mandi rumahnya telah retak. Jalan di depan rumahnya juga retak-retak dan berpotensi longsor ke sungai.
Sekretaris Desa (Sekdes) Nalela mengatakan, jalan yang dilalui truk-truk itu di bawahnya hanya pasir. Jalan itu beresiko longsor ke sawah dan sungai yang ada di sisi jalan.
Jika terjadi longsor, biaya perbaikan sangat tinggi. Rakyat akan menderita jika jalan itu rusak total akibat dilintasi truk itu.
Dalam wawancara saya, masyarakat dari Siraituruk, Rautbosi, dan Nalela resah karena truk-truk yang lewat. Tetapi mereka tidak tahu bagimana cara menghentikannya.
Dalam kondisi seperti itu, saya berbicara dengan Sekdes Desa Nalela dan menelepon Camat Porsea. Camat Porsea langsung menelepon Kepela Desa Nalela dan kami sepakat berjumpa di kantor Kepala Desa (Kades) Nalela.
Dalam pertemuan itu kami sepakat untuk menghentikan truk-truk itu di pagi hari guna menanyakan izin mereka. Pagi hari besoknya sekitar pukul 05.00 WIB saya ikut Kepala Desa (Kades) dan perangkatnya untuk menghentikan truk-truk raksasa itu.
Penanggung jawab truk mengatakan, isinya hanya 13 ton. Mereka sengaja menurunkan tonase truk karena melihat kondisi jalan. Siapa yang percaya bahwa isi truk raksasai itu 13 ton? Apakah 13 ton sesuai dengan daya dukung (DD) jalan yang kami miliki?
Penangjawab truk-truk itu tidak dapat menjawabnya.
Menurut informasi dari Camat Porsea, DD jalan kami maksimal lima ton. Jadi, wajar hampir sepanjang jalan retak dan mengalami kerusakan yang memprihatinkan.
Dalam pertemuan pagi itu, kami pastikan bahwa truk itu menyalahi aturan. Karena itu, truk tidak boleh melawati jalan desa karena merusak jalan dan rumah warga. Pagi itu penanggung jawab truk meminta agar dapat lewat tetapi yang terakhir. Kami menyepakati truk itu lewat dengan perjanjian itu yang terkahir kali.
Ketika saya di Bandara Silangit beberapa hari kemudian, Camat Porsea menelepon bahwa ada permintaan agar truk itu bisa lewat lagi. Camat Porsea mengajak saya untuk pertemuan tetapi saya sudah harus berangkat ke Jakarta.
Pada pertemuan itu terjadi kesepakatan bahwa truk itu tidak dapat melewati jalan desa karena melebihi DD lingkungan.
Saya juga menjelaskan bahwa kerugian kerusakan jalan dipastikan tidak sesuai dengan keuntungan yang mereka peroleh.
Anda harus menyadari bahwa jalan itu fungsinya untuk membawa masyarakat ke rumah sakit jika sakit, jalan ke sekolah, beribadah dan mengangkut hasil bumi masyarakat. Betapa pentingnya fungsi jalan itu bagi warga.
Eksploitasi SDA dan ketidakberdayaan rakyatApa yang terjadi di desa kami itu terjadi juga di berbagai daerah di Tanah Air. Eskploitasi sumber daya alam (SDA) melebihi daya dukung (DD) lingkungan terjadi di mana-mana.
Saya bersyukur memiliki camat, kades, sekdes yang menyadari kerusakan lingkungan akibat kehadiran truk. Bagaimana jika proyek itu milik camat atau kades atau sekdes atau pejabat lain? Atau proyek itu didukung camat, kades, sekdes?
Jika itu terjadi maka tidak semudah itu menghentikan truk-truk itu. Di berbagai daerah kerusakan SDA secara masif terjadi dan banyak rakyat prihatin melihatnya. Rakyat menolak tetapi tidak berdaya dan tidak mengerti cara menghentikan eksploitasi itu.
Baca juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Beri Izin Eksploitasi SDA
Ketidakberdayaan itu terjadi karena kolusi antara penguasa dan pengusaha. Dalam konteks kolaborasi penguasa dan pengusaha, apalagi ditambah dukungan aparat penegak hukum (APH), apakah masih ada peran demokrasi?
Demokrasi diartikan sebagai kedaulatan rakyat dengan asumsi kondisi masyarakat yang rasional, obyektif, dan taat akan hukum. Demokrasi memberikan jaminan akan kedaulatan rakyat, tetapi dalam praktiknya, penguasa dan pengusaha yang menentukan.
Dalam kondisi demokrasi prosedural yang nyata terjadi di masyarakat dibutuhkan kekuatan rakyat yang dikenal dengan civil society. Demokrasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung membutuhkan biaya politik yang tinggi.
Biaya politik yang tinggi membutuhkan dukungan sosial politik dan cukong politik. Kondisi politik daerah seperti ini memperburuk eksploitasi SDA.
Dalam kondisi SDA yang dieksploitasi sebagai akibat dari biaya politik yang tinggi, kolusi penguasa dan pengusaha, ketamakan dan berbagai penyebab eksploitasi SDA membutuhkan kekuatan politik dari individu maupun komunitas yang mampu melihat persoalan secara jernih.
Truk-truk yang merusak jalan di kampung kami sangat mudah kami hentikan karena kami menyadari bahwa fungsi jalan di desa kami sangat penting, kemudian kami fokus kepada kepentingan bersama dan kami memahami bahwa truk-truk yang lewat itu melanggar hukum.
Demokrasi mengandaikan rakyat cerdas memainkan peranDemokrasi kita akan mengalami perkembangan jika masyarakat kita makin banyak yang memahami hak rakyat, memahami hukum, memahami demokrasi, dan berani berjuang untuk membangun demokrasi yang sehat. Sekuat apapun penguasa, sebanyak apapun uang pengusaha jika rakyat secara individu maupun komunitas cerdas memainkan peran agar demokrasi itu bermakna.
Ruang demokrasi terbuka lebar bagi semua kita untuk menentang ketidakadilan atau kegiatan yang merugikan rakyat. Tidak ada kekuasaan yang hebat atau uang yang banyak ketika ruang demokrasi itu dimanfaatkan warga negara secara optimal.
Kerusakan SDA terus berlanjut karena demokrasi prosedural tetapi hal itu bisa kita hentikan ketika kita memaknai demokrasi dengan baik. SDA dapat kita jaga secara bersama dengan menegakkan demokrasi yang kita pahami sebagai kedaulatan rakyat.
Demokrasi itu dapat tegak ketika civil society kita kuat yang didukung oleh media yang berpihak kepada keadilan. Peran media makin optimal dengan hadirnya media sosial (medos).
Peran Medsos yang spektakuler telah memenangkan keadilan dengan cara viral. Viral kini menjadi alat yang ampuh untuk menegakkan demokrasi. Dengan demikian kerusakan SDA juga bisa diviralkan rakyat agar mendapat perhatian secara nasional maupun internasional.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.