KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri segera menghadirkan layanan BPJS Kesehatan di Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM di seluruh Indonesia.
Kehadiran layanan BPJS Kesehatan di Satpas SIM ini merupakan tindak lanjut aturan BPJS Kesehatan sebagai syarat mengurus SIM dan STNK.
Dilansir dari laman NTCM Polri (4/9/2022), Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi mengatakan, keberadaan layanan BPJS Kesehatan di Satpas akan mempermudah masyarakat, khususnya dalam menerima pelayanan publik.
"Kewajiban tentang keaktifan masyarakat sebagai peserta BPJS yang ini juga dikaitkan sekarang dengan kemudahan dalam memperoleh pelayanan publik," terangnya.
Lantas, kapan BPJS Kesehatan mulai digunakan sebagai syarat mengururs SIM?
Baca juga: Ini Rincian Terbaru Usia Minimal Pembuatan SIM
Penjelasan Korlantas
Lebih lanjut Kasi Binyan SIM Ditregident Korlantas Polri Kompol Faisal Andri menjelaskan, syarat BPJS Kesehatan untuk bikin SIM belum diterapkan.
Karena itu untuk saat ini masyarakat yang akan bikin SIM tidak akan dimintai untuk menunjukkan kepesertaan BPJS Kesehatan.
"Saat ini masih dalam tahap penyempurnaan regulasi yaitu revisi Perpol No 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM," kata Faisal saat dihubungi Kompas.com.
Meskipun demikian, Faisal berharap masyarakat segera mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan sehingga nantinya akan mempermudah saat akan mengurus SIM.
"(Nanti) setelah regulasinya disempurnakan dan disosialisasikan, baru akan diberlakukan," kata dia.
Baca juga: Biaya Resmi Bikin SIM C, Tidak Sampai Rp 200.000
Layanan BPJS Kesehatan di Satpas
Meskipun aturan belum resmi berlaku, layanan BPJS Kesehatan ini sudah tersedia di Satpas Prototype Polres Purwakarta.
Irjen Firman langsung mengecek layanan BPJS Kesehatan di Satpas Prototype.
Menurutnya, kehadiran layanan tersebut menjadi project Korlantas bersama stakehalder ke depan.
"Ini akan menjadi project-project kita ke depan sehingga masyarakat di mana saja bisa mendapat pelayanan publik," paparnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan SIM, STNK, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
Hal itu sebagaimana tertulis dalam Inpres No. 1 Tahun 2022.
"Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisan adalah Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," tulis inpres tersebut.
Baca juga: Cara Daftar BPJS Kesehatan yang Akan Jadi Syarat Jual Beli Tanah, Umrah-Haji, hingga Buat SIM