KOMPAS.com - Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah kembali mengadakan program pembebasan atau pemutihan denda pajak kendaraan mulai hari ini, Rabu (7/9/2022).
Dengan adanya program pemutihan ini, maka salah satu keuntungan pemilik kendaraan atau wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak nantinya tak dikenakan sanksi administratif maupun denda.
Program ini berlaku untuk semua kendaraan baik motor atau mobil.
Dikutip dari akun resmi Instagram Bapenda Jateng, program pemutihan pajak kendaraan ini bakal berlangsung sampai 22 Desember 2022.
Baca juga: Daftar 8 Daerah yang Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2022
Program pemutihan pajak di Jateng
Dalam unggahan, dijelaskan mengenai tiga program yang diusung pemerintah Provinsi Jateng dalam pemutihan pajak.
1. Bebas Denda Pajak Kendaraan BermotorPembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah yang mengalami keterlambatan pembayaran.
2. Bebas Bea Balik Nama IIPembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-2 (BBNKB II) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk Plat Jawa Tengah maupun Luar wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor Bapenda Jateng, Danang Wicaksono menjelaskan bahwa biaya yang dibebaskan adalah BBNKB saja.
"Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap dibayarkan," ujar Danang saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/9/2022).
PNBP adalah pungutan yang dibayarkan oleh orang (pribadi atau badan) dengan mendapatkan manfaat langsung atau tidak langsung dari pemanfaatan dan layanan sumber daya dan hak yang didapatkan oleh negara.
PNBP terdiri dari:
- Biaya pembuatan BPKB baru: Rp 225.000
- Biaya pembuatan nomor polisi baru: Rp 30.000
- Biaya pembuatan STNK: Rp 100.000
- Biaya penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) pelat nomor untuk kendaraan dua: Rp 60.000
Ia menyebut, program BBNKB II ini juga bisa dimanfaatkan jika Anda membeli kendaraan dari luar Jateng ke Jateng.
3. Bebas pokok PKB tunggakan Tahun ke-5Pembebasan Pokok PKB tahun ke-5 diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki kewajiban tunggakan pajak lebih dari 5 tahun.
"Jadi, untuk Pokok PKB pada tahun ke-1 hingga ke-4 tetap dibayarkan seperti biasa," ujar Danang.
Baca juga: Harga BBM Naik, Pemprov Jateng Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Syarat pemutihan denda pajak kendaraan Jateng
Beberapa syarat umum atau dokumen yang perlu dipenuhi oleh pemilik kendaraan jika ingin mengikuti program ini.
Untuk tiap program memiliki persyaratan dokumen yang berbeda.
1. Bebas denda pajak kendaraan bermotor- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, sesuai STNK
Apabila bertepatan dengan habis masa STNK, maka dilengkapi dengan:
- Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli
- Bukti cek fisik kendaraan
- Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli
- KTP pemilik baru
- Bukti cek fisik kendaraan
- Kwitansi pembelian atau jual beli
- Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah (sebagai bukti lunas pajak di Samsat asal)
Untuk Pembebasan Pokok PKB Tunggakan Tahun Kelima persyaratannya:
- STNK asli
- KTP asli sesuai STNK
- BPKB asli
- Bukti check fisik (karena sudah masuk masa habis STNK.
Baca juga: Korlantas Usul Biaya Balik Nama dan Pajak Progresif Kendaraan Dihapus
Cara mengurus pemutihan pajak
Danang mengatakan, untuk mengikuti program BEBAS baik pemutihan pajak kendaraan, pengurusan BBNKB II, atau pembebasan pokok PKB bisa dilakukan di Samsat terdekat.
"Jika tidak bersamaan dengan habis STNK bisa lewat aplikasi New Sakpole," ujar Danang.
Ia menambahkan, untuk syarat dan dokumen yang dibutuhkan masih sama, hanya saja proses penghitungannya mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 ayat (2).
Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK, maka dihapus regidentnya.
Ilustrasi penghitungan
Selain itu, dijelaskan juga mengenai ilustrasi penghitungan Pembebasan Denda PKB dan Pokok PKB Tahun 2022.
Tunggakan jalan: Rp 1.000.000 (PKB)
Tunggakan 1: Rp 1.000.000 (PKB) + Rp 240.000 (denda)
Tunggakan 2: Rp 1.000.000 + Rp 480.000 (denda)
Tunggakan 3: Rp 1.000.000 + Rp 480.000 (denda)
Tunggakan 4: Rp 1.000.000 + Rp 480.000 (denda)
Tunggakan 5: Rp 1.000.000 + Rp 480.000 (denda)
Total: Rp 8.160.000 (dengan rincian PKB Rp 6.000.000, dan denda Rp 2.160.000).
- Yang dihapuskan dalam program BEBAS:
Rp 2.160.000 (denda) + Rp 1.000.000 (pokok PKB tahun ke-5) = Rp 3.160.000
- Yang harus dibayarkan oleh wajib pajak:
Rp 8.160.000 (total) - Rp 3.160.000 (yang dihapus) = Rp 5.000.000
Untuk denda SWDKLLJ di bawah tahun 2022 juga dibebaskan.