KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal resesi ekonomi global pada 2023.
Ia memproyeksikan, ekonomi dunia akan masuk jurang resesi seiring dengan tren kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan sebagian besar bank sentral di dunia secara bersamaan.
Diberitakan Kompas.com, Selasa (27/9/2022), proyeksi resesi ekonomi pada 2023 mengacu pada studi Bank Dunia atau World Bank.
Bank Dunia menilai, kebijakan pengetatan moneter oleh bank-bank sentral akan berimplikasi pada krisis pasar keuangan dan pelemahan ekonomi.
Baca juga: Diproyeksi Akan Terjadi pada 2023, Apa Itu Resesi Global?
Lantas, apa yang terjadi jika ekonomi global resesi?
Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di bawah 5 persen
Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia terancam bisa di bawah 5 persen pada 2023.
Menurutnya, ancaman resesi ekonomi global cukup nyata dan dapat berdampak pada beberapa hal.
Pertama, neraca perdagangan yang selama ini ditopang oleh harga komoditas yang naik.
"Dengan resesi, maka permintaan bahan baku industri menurun. Ini akibatnya terjadi penurunan harga komoditas ekspor unggulan, bisa menyebabkan tekanan pada sisi ekspor," ujarnya, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (29/9/2022).
Baca juga: Amerika Serikat Resesi, Ini Dampaknya pada Ekspor Indonesia
Resesi mengancam realisasi investasi
Kemudian, ancaman terhadap realisasi investasi.
Ia menjelaskan, selain melihat efek dari naiknya harga BBM terhadap inflasi, yang bahkan tahun ini melebihi pertumbuhan ekonomi, itu berarti secara riil sudah terjadi tekanan.
Investor pun akan masuk kepada aset-aset yang lebih aman.
Sedangkan untuk investasi langsung, tutur dia, terjadinya inflasi membuat permintaan konsumen lebih rendah dari proyeksi awal. Ditambah rencana bisnis yang berubah.
Lebih lanjut, Bhima menyoroti soal tingkat suku bunga.
"Kalau suku bunga acuan naik secara agresif untuk mengendalikan inflasi, maka biaya pinjaman bagi sektor investasi pun akan melemah," bebernya.
Baca juga: Peran Intelijen Menangkal Persepsi Ancaman Resesi bagi Indonesia
Diperlukan kebijakan dari pemerintah menghadapi resesi
Pertumbuhan kredit bisa terkoreksi dan hal itu, menurut Bhima, bisa mengganggu realisasi investasi langsung.
Terlebih, pada 2023 merupakan tahun politik. Sehingga, risiko politik juga membuat pelaku para pelaku usaha menghindari ekspansi.
Bhima menyebut, ancaman resesi yang terjadi di Inggris, kawasan Eropa, Amerika, bahkan Cina yang sedang bermasalah karena zero Covid policy dan bubble sektor properti, bisa menjalar dan berdampak kepada tekanan ekonomi domestik.
"Jadi sekarang dibandingkan pemerintah hanya memberi sinyal bahwa ada ancaman resesi dan membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebenarnya hanya terbantu dengan komoditas, yang diperlukan ini kan kebijakan-kebijakan apa," ucapnya.
Baca juga: Amerika Resesi, Apa Dampaknya terhadap Indonesia? Ini Kata Pengamat
Menambah subsidi energi jika terdapat ancaman resesi
Seharusnya, tutur Bhima, jika terdapat ancaman resesi ekonomi, pemerintah harus menambah subsidi energi.
"Harga BBM harusnya dijaga, bukan dinaikan," kata dia.
Tarif pajak untuk PPN juga perlu diturunkan dari 11 persen menjadi 8 atau 7 persen. Tujuannya, agar ada relaksasi pada konsumsi masyarakat.
"Bukannya pajaknya semakin mengejar, khususnya kelas menengah," ucapnya.
Baca juga: Daftar Negara yang Telah Keluar dari Resesi Ekonomi
Tidak ingin kasus Century terulang lagi
Kemudian pemberian subsidi di sektor perumahan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), subsidi uang muka, agar sektor properti tidak terdampak terlalu dalam dari kenaikan suku bunga.
Begitu juga dengan kendaraan bermotor, menurutnya, pemerintah seharusnya banyak memberikan relaksasi. Berikutnya, sektor perbankan yang memiliki risiko dari efek resesi ekonomi global ini.
"Konglomerasi keuangan di Indonesia juga perlu diawasi secara ketat, karena kita tidak ingin kasus Century itu terulang kembali," ujar Bhima.
Resesi secara global, dapat berimbas pada gagalnya pembayaran perbankan dari sektor keuangan. Jadi, kata dia, protokol krisisnya juga harus segera dinyalakan.
Baca juga: Resesi dan Pandemi, Bagaimana Melihatnya sebagai Peluang, Bukan Ancaman?