Program Kartu Prakerja Akan Dilanjutkan pada 2023 dengan Skema Normal

KOMPAS.com – Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2023 mendatang dengan skema normal.

Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Cipta Kerja dalam Rapat Komite Cipta Kerja, Senin (3/10/2022).

“Program Kartu Prakerja akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi Covid-19,” kata Airlangga, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, dari sumber resmi Kemenko Bidang Perekonomian ekon.go.id, Selasa (4/10/2022).

Anggota komite sepakat memulai skema normal pada 2023 dan akan melanjutkan hingga akhir kuartal IV-2022 dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif sama dengan sebelumnya.

“Pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp 5 triliun dengan target 1,5 juta orang,” ujarnya.

Airlangga mengingatkan, seluruh pihak memulai persiapan dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait adanya berbagai perubahan.

Hal ini mengingat skema normal akan segera dilaksanakan pada awal 2023.

Baca juga: Cara Cek Lolos Kartu Prakerja hingga Membeli Pelatihan Prakerja

Bantuan dengan skema normal lebih besar

Terkait dengan pelaksanaan skema normal tersebut, Airlangga mengatakan, pada 2023 pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta.

Besaran bantuan senilai Rp 4,2 juta per individu dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp 600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Program Kartu Prakerja tersebut akan diimplementasikan secara daring, luring, maupun bauran.

Kartu Prakerja juga memungkinkan bagi penerima bantuan sosial (bansos) dari kementerian/lembaga lainnya seperti bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk dapat menerima manfaat dari Kartu Prakerja.

Untuk mendukung pelaksanaan skema normal tersebut, Komite Cipta Kerja juga meminta kerja sama dan pendampingan antara Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.

Baca juga: Gandeng Lembaga Pelatihan, Bukalapak Gelar Pelatihan Gratis Alumni Kartu Prakerja

Telah menyasar jutaan penerima manfaat

Total penerima sejak awal pelaksanaan program mencapai 14,9 juta penerima.

Sebanyak 53,6 persen peserta Kartu Prakerja di tahun 2022 ini di antaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon pekerja migran Indonesia.