KOMPAS.com - Pemerintah terus mengebut penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang sebelumnya ditargetkan rampung pada 2019.
Pada era Menteri BUMN Rini Soemarno, tujuan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ini yakni untuk membangun kota-kota baru sehingga membentuk perekonomian baru.
"Jadi harapannya ini hanya suatu permulaan, 142,7 km jarak kereta cepat Jakarta-Bandung dan InsyaAllah nanti ada terusnya atau kelanjutannya," ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (14/5/2019).
Sementara itu, pada Kamis (13/10/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meninjau pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut di Stasiun Tegalluar, Bandung.
Rencananya, uji coba kereta api cepat tersebut akan dilakukan pada November 2022.
Baca juga: Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cuma 46 Menit, Berapa Kecepatannya?
Lantas, sejauh mana perkembangan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tersebut:
Berikut 6 fakta soal kereta cepat Jakarta-Bandung:
1. Progres Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah 88 persen
Dikutip dari Kompas.com, Kamis (13/10/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, progres pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 88,8 persen.
"Saya tadi mendapatkan keterangan bahwa progresnya sudah mencapai 88,8 persen secara keseluruhan," kata Jokowi saat meninjau lokasi proyek pembangunan KCJB di Stasiun Tegalluar, Kamis.
Jokowi menuturkan, kendala sempat terjadi saat membangun terowongan untuk proyek ini akibat kondisi tanah, tetapi hal itu sudah teratasi.
Baca juga: Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Target Molor Terus dan Tak Sesuai Janji
2. Direncanakan beroperasi Juni 2023
Jokowi berharap KCJB dapat mulai beroperasi pada Juni 2023.
"Peluncuran nanti untuk operasional insyaAllah nanti kurang lebih di bulan juni 2023," kata dia.
Setelah beroperasi kelak, Kereta Cepat Jakarta-Bandung diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan mobilitas orang maupun barang.
3. Bukan bantuan China
Jokowi juga menegaskan bahwa KCJB bukan bantuan dari China.
Ia menjelaskan, adanya proyek ini merupakan kerja sama antara Indonesia dan China.
"Ini bukan bantuan, ini adalah kerja sama antara Indonesia dan China. Ada investasi di sini, jadi bukan bantuan," ujar Jokowi masih dalam kesempatan yang sama.
Selain itu, Presiden China Xi Jinping juga bakal berkunjung ke Indonesia untuk memantau pembangunan kereta cepat.
Namun, hal tersebut masih dalam tahap pembicaraan atau tahap dialog.
Baca juga: Viral Proyek Kereta Cepat Disebut Tidak Kokoh dan Roboh, Ini Klarifikasi Dishub Jabar
4. Kecepatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung 350 km/jam
Dikutip dari Kompas.com, Kamis (13/10/2022), KCJB disebut memiliki kecepatan hingga 350 km per jam.
Dengan kecepatan tersebut, tujuan Bandung-Jakarta atau sebaliknya bisa ditempuh hanya dengan waktu 30 menit saja.
Selain itu, adanya KCJB ini disebut menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara.
Hal tersebut juga disampaikan oleh Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi.
Ia mengatakan, dengan kereta cepat, waktu tempuh Jakarta menuju wilayah pinggiran Kota Bandung itu hanya 36 menit.
Stasiun akhir berada di Tegalluar yang masuk wilayah Kabupaten Bandung.
Baca juga: Beredar Kabar Uang JHT Dipakai Pemerintah untuk Proyek Kereta Cepat dan Ibu Kota Baru, Benarkah?
5. Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek lawas
Untuk diketahui, pembangunan KCJB dimulai pada 2016.
Proyek KCJB diwacanakan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pada Maret 2021, pemerintah membuka sebuah wacana untuk mengembangkan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung.
Proyek ini mulai dieksekusi di masa Kepemimpinan Presiden Jokowi.
Pada Maret 2015, Jokowi menyetujui proyek kereta cepat dalam sebuah rapat terbatas.
Baca juga: Spesifikasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Desainnya Terinspirasi Komodo
6. Biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung membengkak
Sementara itu, proyek KCJB ini mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun.
Hal ini disebabkan karena terjadinya perbedaan penghitungan pembengkakan biaya antara pihak Indonesia dan China.
Pembengkakan biaya tersebut pun masih dalam upaya negosiasi.
"Sekali lagi ya ini masih negosiasi pemerintah Indonesia dengan Tiongkok," kata Dwiyana kepada Kompas.com di Stasiun Tegalluar Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kabupaten Bandung, Kamis (13/10/2022).
Dwiyana mengatakan, perbedaan perhitungan terjadi karena kedua pihak memiliki asumsi yang berbeda soal jumlah cost overrun.
"Contohnya konsultan Tiongkok menghitung biaya GSMR untuk 900 megahertz itu free charge, enggak ada biaya di Tiongkok, pemerintah sana menyediakan frekuensi itu dedicated untuk kereta api," ujarnya.
Sementara itu, kata Dwiyana, frekuensi 900 megahertz untuk GSMR di Indonesia sudah dipakai industri telekomunikasi untuk jaringan seluler sehingga KCIC bekerja sama dengan Telkomsel.
"Di situ ada investasinya, hampir sekitar Rp 1,3 triliun untuk clearence frekuensi dan lainnya sehingga tidak mengganggu antara frekuensi telekomunikasi dengan kami," katanya lagi.
(Sumber: Kompas.com/Ardito Ramadhan, M. Elgana Mubarokah, Aisyah Sekar Ayu Maharani, Haryanti Puspa Sari | Editor: Diamanty Meiliana, David Oliver Purba, Gloria Setyvani Putri, Hilda B Alexander, Erlangga Djumena)