SELASA, 11 Oktober 2022, di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna.
“Yang berkaitan dengan Presidensi G20, saya minta gaungnya diangkat lagi; sehingga betul-betul menuju ke G20 Summit ini, betul-betul gregetnya di dalam maupun di luar negeri itu betul-betul ada,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga merilis pengarahan konsolidasi kementerian dan lembaga melalui menteri koordinator (Menko) guna antisipasi dan respons pelambatan ekonomi dunia, krisis pangan, krisis energi, dan keuangan global.
Sehari kemudian yaitu pada Rabu, 12 Oktober 2022 di New York, Amerika Serikat (AS), Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, mengirim surat kepada para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20, jelang agenda Presidensi G20 November 2022 di Bali.
Baca juga: Merasa “Dikhianati” Usai Produksi Minyak Dipangkas, Biden Tak Akan Temui MBS di KTT G20
“Excellencies, allow me to begin by acknowledging the leadership of the Group of Twenty (G20) in the difficult context posed by the current state of world affairs... Today, the G20 is at a crossroads: it can proceed with the status quo, or it can take a new course to steer a global economic recovery for all. I believe a new course is the right choice,” begitu bunyi cuplikan surat António Guterres.
G20 saat ini, papar António Guterres, berada di persimpangan jalan: G20 memilih status quo atau memilih arah baru guna memimpin pemulihan ekonomi global bagi seluruh dunia. Syok ekonomi global akibat perang di Ukraina saat ini, diperburuk oleh ketidakadilan tata keungan global selama ini.
Solusinya ialah penerapan dan percepatan program pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Dalam suratnya itu, Guterres menyebut lima pilihan program ‘arah-arus baru’ yang strategis bagi G20 saat ini, yakni (1) Segera tingkatkan keringanan utang untuk negara-negara yang rentan krisis; (2) Manfaatkan lebih baik pinjaman dari Bank Pembangunan Multilateral (MDB) dan Bank Pembangunan Publik (PDB) guna mendukung SDGs; (3) Libatkan pemegang obligasi swasta dan sovereign-debtor dalam upaya-upaya penghapusan utang; (4) Tingkatkan dukungan likuiditas secara struktural untuk negara- negara rentan krisis melalui Special Drawing Rights (SDRs); dan (5) Menyelaraskan arus keuangan dengan SDGs dan Perjanjian Paris (Paris Agreement) 2016.
G20 adalah forum antar-pemerintah dari 19 negara plus Uni Eropa. G20 dibentuk oleh menteri keuangan negara G7 tahun 1999.
Meski G20 tanpa skretariat kantor pusat, grup itu membahas isu ekonomi, seperti stabilitas keuangan global, mitigasi perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan, khususnya sejak krisis peso Meksiko (1994), krisis keuangan Asia (1997-1998), dan krisis rubel Rusia (1998).
Krisis GlobalDari AS, Selasa, 11 Oktober 2022, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) merilis World Economic Outlook.
“In short, the worst is yet to come, and for many people 2023 will feel like a recession,” papar laporan IMF itu.
Singkatnya, ekonomi dunia berisiko resesi tahun 2023. Laporan IMF (2022) menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi global berkisar 3,2 persen tahun 2022 dan sekitar 2,7 persen tahun 2023.
Ekonom IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, merinci akumulasi risiko krisis global saat ini. Misalnya, kira-kira 1/3 ekonomi global secara teknis, sudah resesi atau kontraksi selama dua kuartal berturut-turut tahun 2022 (Alan Rappeport / The New York Times, 2022; Jonathan Ponciano/Forbes, 11/10/2022).
Saat ini, ekonomi AS mengalami lonjakan inflasi dan suku bunga; Sedangkan zona ekonomi euro 19 negara Uni Eropa dan dan Tiongkok mengalami pelambatan.
“In short, the worst is yet to come... for many people, 2023 will feel like a recession,” papar Pierre-Olivier Gourinchas.
Laporan IMF (Oktober 2022) menyebut bahwa ekonomi AS mungkin tumbuh 1,6 persen tahun ini dan sekitar 1 persen tahun 2023. Ekonomi Tiongkok mungkin tumbuh sekitar 3,2 persen akibat lock-down guna mencegah penyebaran Covid-19 dan krisis properti.
Ekonomi negara-negara Uni Eropa mengalami krisis akibat lonjakan harga minyak dan gas serta ketergantungan pada pasokan gas Rusia. Kontraksi ekonomi usia berkisar 3,4 persen tahun ini dan 2,3 persen tahun 2023.
Sinyal krisis juga melanda banyak negara, khususnya krisis pangan (kelaparan), krisis energi, dan krisis keuangan. Kondisi ini memicu ketidakpastian skala global akibat perang di Ukraina belum memperlihatkan tanda-tanda berakhir.
Rusia dan Ukraina selama ini adalah produsen gandum terbesar dunia untuk negara-negara Afrika, Timur Tengah, dan Asia.
Data United Nations Development Programme (UNDP) menyebut sekitar 71 juta orang saat ini terperangkap pada kemiskinan ekstrem di negara-negara miskin (Kristalina Georgieva, 2022).
Lonjakan harga gas dan minyak di negara-negara Eropa Barat terjadi selama perang Rusia vs Ukraina di Ukraina. Kini terjadi krisis energi global mirip krisis minyak tahun 1970-an akibat embargo minyak oleh negara-negara eksportir minyak asal Timur Tengah.
Selasa, 12 Oktober 2022, pers dunia mulai merilis arahan Presiden Joko Widodo ke para menteri pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.
“Nanti beberapa menteri dan menko akan saya ajak untuk berbicara yang berkaitan dengan stress test,” kata Presiden.
Stress test hendak menguji daya-tahan sosial-ekonomi Indonesia melalui varian-varian rencana dan program terhadap krisis global, khusus nilai tukar rupiah, inflasi, krisis energi, krisis pangan, dan resesi.
Ekonom IMF, Pierre-Olivier Gourinchas menyebut stress skala global saat ini akibat lonjakan biaya hidup (cost of living) dan lonjakan harga-harga, beban utang (debt distress) pada banyak negara miskin, krisis pangan, dan krisis energi.
Sedangkan Sekjen PBB António Guterres, dalam pesan video pada International Day for Disaster Risk Reduction, menyebut stres dan risiko akibat bencana iklim (climate disaster).
“People need adequate warning to prepare for extreme weather events. That is why I am calling for universal earlywarning coverage in the next five years,” kata Guterres (Xinhua, 14/10/2022).
Awal Oktober 2022, sejumlah ahli energi seperti Meckling et al. merilis hasil riset krisis energi di Eropa dan Amerika Utara. Krisis energi saat ini mendorong beberapa negara beralih ke energi bersih misalnya angin dan panas matahari; sedangkan sejumlah negara lain justru melipat-gandakan produksi bahan bakar fosil (minyak, gas, batubara).
Lonjakan harga bahan bakar fosil selama operasi militer khusus Rusia di Ukraina, tidak memacu akselerasi transisi dari sistem energi fosil ke sistem energi ramah-lingkungan.
“Many suggest that the crisis may accelerate transitions away from fossil fuels and reduce greenhouse gas (GHG) emissions. Yet, governments have responded very differently to the price shock. Though some are prioritizing clean energy, others are doubling down on fossil fuel production,” ungkap Jonas Meckling et al.pada jurnal Science edisi 6 Oktober
2022.
Jadi, beberapa negara melipat-gandakan produksi bahan bakar fosil.
Agenda SDGs 2030 PBB juga berisiko gagal di banyak negara.
“The likely failure of many countries to meet the UN’s 2030 Sustainable Development Goals will have the largest impact on middle-income societies,” papar The National Intelligence Council (NIC,2021:29) asal AS tentang risiko gagal program agenda SDGs 2030 PBB di banyak negara.
Kebutuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan yang sehat dari masyarakat kelas menengah sosial-ekonomi, bakal meningkat kini dan masa datang.
Khusus Paris Agreement 2016, NIC (2021:39) menduga bahwa kenaikan pemanasan global akan mendorong negara-negara dan aktor-aktor non-negara giat melakukan riset, uji coba, dan mengembangkan program-program ‘geoengineering’ guna meredam perubahan
iklim.
Namun, tren global versi NIC (2021) itu masih sangat umum dan sangat sedikit memberi solusi konkret terhadap risiko bencana iklim kini dan ke depan.
Agenda G20 BaliSemangat isi surat Sekjen PBB juga muncul pada harapan Presiden Joko Widodo. Agenda Presidensi G20 di Bali pada awal November 2022, menurut Presiden Joko Widodo, adalah momen katalis pemulihan ekonomi dunia.
Momentum itu semakin terbuka, saat tahun kini, Indonesia menjadi anggota Champion Group of the Global Crisis Response PBB. Sebelumnya, pada 1 Desember 2021 di Jakarta, Presiden merilis tema Presidensi G20 Indonesia: Recover Together, Recover Stronger.
Agenda Presidensi G20 Indonesia ialah (1) arsitektur kesehatan global inklusif dan tanggap krisis; (2) transformasi sosial-ekonomi digital; dan (3) sistem energi berkelanjutan.
Baca juga: Luhut: Sektor Kemaritiman Cukup Kuat Hadapi Krisis Global Seperti Covid-19
G20 mengisi 90 persen produk bruto global (G20 Foundation, 2020), 75-80 persen perdagangan dunia, 2/3 penduduk dunia, dan separuh wilayah negara-negara dunia (G20.org, 2014).
G20 adalah forum antar-pemerintah terdiri dari Uni Eropa dan 19 negara (Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Republik Indonesia (RI), Italia, Jepang,
Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat (AS). PBB, Bank Dunia, Spanyol, Uni Afrika, ASEAN, dan organisasi internasional lain menjadi tamu-undangan permanen
Sebagai anggota G20 dan tuan-rumah Presidensi G20, Indonesia dapat mewujudkan nilai universal alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yakni menciptakan tata-dunia tertib berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Peluang Indonesia adalah peran “jembatan” mewujudkan suatu kemitraan multilateral guna mewujudkan arsitektur keuangan global yang mendukung dan mewujudkan SDGs PBB yang bernilai strategis dan jangka-panjang.
Kita baca pesan Kristalina Georgieva (2022). “Facing a Darkening Economic Outlook: How the G20 Can Respond”. Ia mengutip kearifan Bhinneka Tunggal Ika Bangsa Indonesia dalam merespons dan antisipasi krisis. “As the G20 meets to navigate the current sea of troubles, we can all take inspiration from a Balinese phrase that captures the spirit that is
needed more than ever— menyama braya, “everyone is a brother or sister,” tulis Kristalina
Georgieva.
Bangsa Indonesia memiliki filosofi navigasi gelombang dan badai yakni nilai-nilai asli dan universal Pancasila. Pilihan bangsa Indonesia, antara lain, melahirkan dan mengelola ilmu pengetahuan dan teknologi yang mewujudkan nilai-nilai universal Pancasila yang menyehatkan dan merawat nilai-nilai kebaikan dan kebenaran ciptaan Tuhan Maha Esa di planet Bumi, kini dan masa datang.
Misalnya, tanam-ulang hutan krisis, perawatan mangrove, tropical forest, dan nursery enam juta bibit pada Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai di Kota Denpasar, Bali, nanti adalah contoh program dengan gaung global dalam rangka G20 Bali.
Peserta Summit G20 Bali dapat melihat model kearifan dan filosofi alam Bhinneka Tunggal Ika Bangsa Indonesia yang perlu didukung oleh model arsitektur keuangan multilateral.
Kita baca hasil riset sejumlah ahli iptek ramah lingkungan, misalnya, Qian Wang, Shafeer Kalathil, Chanon Pornrungroj, Constantin D. Sahm, Erwin Reisner (2022): ‘Bacteria– photocatalyst sheet for sustainable carbon dioxide utilization’ dalam jurnal Nature Catalysis edisi Agustus 2022.
Teknologi baru dapat meredam krisis iklim. Dr Shafeer Kalathil asal Northumbria University dan koleganya menggunakan proses kimiawi mengubah energi sinar matahari, air, dan karbon-dioksida menjadi asetat dan oksigen untuk energi terbarukan.
Manfaat riset tim Dr Shafeer Kalathil, Profesor Erwin Reisner asal University of Camdrige, Dr Qian Wang asal Nagoya University itu ialah mengurai kenaikan CO2 di atmosfer, menghasilkan energi hijau, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Jadi, kini arsitektur keuangan multilateral perlu mendukung proyek-proyek iptek ramah lingkungan seperti ini.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.