KOMPAS.com - Twit soal Waroeng Spesial Sambal (WSS) yang diduga tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) selama 2 tahun, viral di media sosial, Selasa (1/11/2022).
Dalam unggahan salah satu warganet itu disebutkan, bahwa pada tahun 2020 dan 2021, manajemen WSS tidak memberikan THR kepada karyawannya.
Bahkan, karyawan yang mempertanyakan haknya itu justru mendapatkan kabar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Padahal warung spesial sambal udah curang dari beberapa tahun lalu, gaji suamiku dipotong karena BSU. 2 tahun 2020 & 2021 THR nggak cair. Kalau ada yg protes / tidak sependapat langsung di PHK waktu ituuu," ujar salah satu warganet ke akun Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Hingga Rabu (2/11/2022), utas twit tersebut telah dikomentari oleh 64 warganet, dibagikan kepada lebih dari 1.000 akun, dan disukai hampir 3.000 pengguna Twitter.
Baca juga: Alasan Direktur Waroeng Spesial Sambal Potong Gaji Karyawan yang Mendapatkan BSU
Cerita mantan karyawan WSS
Kompas.com menghubungi pengunggah yang kemudian memberikan kontak salah satu mantan karyawan WSS pada Senin (31/10/2022).
Mantan karyawan WSS yang tidak mau disebutkan namanya itu membenarkan bahwa WSS selama dua tahun tidak memberikan THR kepada karyawannya.
"Betul, kami para karyawan tidak dapat THR sama sekali," terang dia kepada Kompas.com.
Berdasarkan pengakuannya, THR itu tidak dibagikan kepada seluruh karyawan WSS cabang manapun.
"Kalau melalui SK dari direktur semua," ucap dia.
Adapun dalih manajemen WSS pada saat itu menyatakan, THR tidak cair karena sedang kesulitan biaya.
"Dengan alasan tidak ada biaya," kata dia.
Sebagai gantinya, selama dua tahun itu, seluruh karyawan WSS mendapatkan sembako sebagai pengganti THR.
"Kalau sembako itu cuma pas Covid-19 setahu saya," ucapnya.
Kemudian pada 2022, dia mengaku bahwa manajemen WSS memberikan THR kepada karyawannya sebesar Rp 500.000.
Melakukan PHK karyawan
Mantan karyawan WSS itu, juga mengatakan bahwa salah satu karyawan WSS yang mempertanyakan hak THR justru di-PHK oleh manajemen WSS.
"Dan memang benar adanya yang bersangkutan diberhentikan karena menanyakan terkait THR dan ada bukti suratnya," imbuh dia.
"(Waktu itu kami) datang ke kantor untuk menuntut haknya tapi malah diberhentikan," ungkap mantan karyawan itu.
Kompas.com mendapatkan salinan surat PHK tersebut, yang berbunyi sebagai berikut:
"Yang bertandatangan di bawah ini saya selaku Manager SDM Waroeng Spesial Sambal 'SS' memutuskan bahwa setelah dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Tim Manajemen Area Solo terhadap perilaku Saudara dalam bekerja dan/ di tempat kerja, Anda telah melanggar Prinsip Dasar Bekerja dan Kepribadian Personel (Etika Bekerja) dengan pelanggaran berupa:
Tidak menghargai atasan
Sehubungan dengan pelanggaran yang telah Saudara lakukan, maka dengan surat ini kami dengan terpaksa memutuskan untuk memberikan sanksi berupa:
Penutusan Hubungan Kerja (PHK)
Demikian surat keputusan ini kami tetapkan, semoga dapat dijadikan pelajaran untuk di kemudian hari, dan tulus doa kami semoga Anda mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
Yogyakarta, 19 Mei 2020
Waroeng Spesial Sambal 'SS'
Tak hanya tidak memberikan THR dan melakukan PHK kepada karyawan yang menuntut haknya, manajemen WSS juga menerapkan aturan mengenai pencairan BPJS Ketenagakerjaan para karyawannya.
"Mengenai BPJS Ketenagakerjaan, para karyawan yang sudah resign kalau mau dicairkan, kita para eks karyawan harus memberikan jaminan berupa BPKB atau apa yang bisa buat jaminan supaya bisa cair uangnya," jelasnya.
Kompas.com telah menghubungi pihak Direktur WSS Indonesia, Yoyok Herry Wahyono pada Senin (31/10/2022).
Namun, hingga Rabu (2/11/2022), pihak Waroeng SS belum memberikan jawaban.
Baca juga: Manajemen Waroeng SS Diperiksa Tidak Hanya Sebatas Pemotongan Gaji Karyawan
Pemeriksaan Disnakertrans
Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan akan melakukan pemeriksaan kepada manajemen WSS.
Pemeriksaan tidak hanya berhenti pada pemotongan gaji karyawan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dilakukan oleh manajemen WSS pada 21 Oktober 2022 lalu.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus.
"Masalah Warung SS ini tidak hanya berhenti pada kasus ini, ada pemeriksaan lain terkait tidak diikutsertakan semua pekerjanya (BPJS Ketenagakerjaan)," ujarnya, dilansir dari Kompas.com, Rabu (2/11/2022).
Amin menduga dengan adanya surat edaran tersebut ada karyawan WSS yang tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, proses pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama yakni memastikan tidak ada karyawan penerima BSU yang gajinya dipotong.
"Iya prosesnya kita bertahap dulu, kita pastikan tidak ada potongan, digagalkan atau dicabut," ungkap Amin.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.