KOMPAS.com - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta menerbitkan aturan terbaru penyelenggaraan konser musik di Ibu Kota Indonesia.
Aturan baru penyelenggaraan konser musik itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) No e-1963/PW.01.02 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level I Covid-19 di sektor usaha pariwisata.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Andhika Permata mengatakan, aturan tersebut sebagai upaya mitigasi dampak aktivitas event musik yang menimbulkan potensi kerumunan, kerawanan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengunjung.
"Dengan adanya ketentuan ini dapat menjadi acuan bagi penyelenggara menghadirkan konser yang aman dan kondusif," ujarnya, dikutip dari Antara.
Baca juga: Manfaat Mendengarkan Musik bagi Ibu Hamil, Janin, dan Bayi
Aturan terbaru penyelenggaraan konser musik di Jakarta
Berikut beberapa poin-poin aturan baru penyelenggaraan konser musik di DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam SK No e-1963/PW.01.02 Tahun 2022:
1. Kapasitas maksimal 70 persenDisparekraf DKI Jakarta membatasi kapasitas penonton konser musik maksimal 70 persen.
Tujuannya untuk keamanan dan keselamatan pengunjung.
"Penyelenggara event wajib membatasi pengunjung dengan kapasitas maksimal 70 persen," kata Andhika, dilansir dari Kompas.com, Sabtu (12/11/2022).
Baca juga: Mengenang Ismail Marzuki, Maestro Musik Indonesia yang Meninggal di Pangkuan Sang Istri...
Selain mengatur kapasitas penonton, konser musik di DKI Jakarta juga hanya bisa digelar dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
3. Surat rekomendasi Satgas Covid-19Penyelenggaran juga wajib melengkapi surat rekomendasi dari Satgas Covid-19 dan Tanda Daftar Pertunjukan Temporer (TDPT).
Tak hanya itu, penyelenggara juga wajib mengantongi izin keramaian dari otoritas kepolisian.
Baca juga: 5 Tempat yang Wajib Bayar Royalti Musik dan Besaran Tarifnya
4. Penggunaan aplikasi PeduliLindungiSelain itu, aplikasi PeduliLindungi juga wajib digunakan untuk melakukan pemeriksaan. Artinya, pengunjung yang diizinkan masuk hanya mereka yang berkategori hijau.
Disparekraf juga mengimbau agar pihak penyelenggara mengatur alur kedatangan dan kepulangan pengunjung serta tata letak.
Begitupun dnegan tempat pertemuan atau kegiatan, seperti meja, kursi, lorong, jalur vakuasi, serta penerapan 5M untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Selain itu, penyelenggara juga wajib menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengunjung.
Penyelenggara juga wajib menyediakan sistem pembayaran digital untuk proses transaksi dan registrasi tiket.
Baca juga: Profil WR Supratman, Sosok di Balik Peringatan Hari Musik Nasional 2021
Arahan dari PJ Gubernur
Aturan baru mengenai pembatasan penyelenggaraan konser di DKI Jakarta ini merupakan arahan langsung dari Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Masih dilansir dari sumber yang sama, Heru meminta Disparekraf DKI Jakarta agar membatasi perizinan konser imbas kenaikan kasus Covid-19.
"Iya, diperketat. Kemarin saya minta kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk mengurangi perizinan," ujar Heru.
Pengetatan aturan izin konser musik di DKI Jakarta ini juga belajar dari kasus festival musik "Berdendang Bergoyang" yang melakukan penjualan tiket melebihi kapasitas.
Baca juga: Profil dan Harta Kekayaan Heru Budi Hartono, Pj Gubernur DKI Jakarta
Pada September 2022 lalu, panitia konser itu diketahui menjual sekitar 13.000 tiket konser. Kemudian, pada Oktober 2022, sebanyak 14.000 tiket kembali dijual sehingga total ada 27.000 tiket terjual.
Padahal, dalam surat izin keramaian dari panitia menyebutkan bahwa jumlah penonton tidak sebanyak tiket yang dijual.
Sementara itu, dari pengajuan jumlah kapasitas penonton juga berbeda. Jumlah kapasitas penonton yang diajukan kepada Satgas Covid-19 dan Disparekraf DKI Jakarta hanya 3.000 dan 5.000 orang.
Baca juga: Menyoal Aturan Pilkada 2020 yang Membolehkan Konser Musik dan Kerumunan Massa...