KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak menduduki jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) setelah lengser dari jabatannya.
Pernyataan itu muncul menanggapi ucapan Jokowi yang menyebut akan fokus pada sektor lingkungan hidup setelah tak lagi menjadi presiden.
Diketahui, masa jabatan Jokowi akan habis pada 20 Oktober 2024 atau dua tahun lagi.
"Karena legacy yang luar biasa, maka layak mantan Presiden Jokowi berhenti atau 20 Oktober itu layak dijadikan Sekjen PBB," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/11/2022).
Baca juga: Diminta Promosikan IKN ke Dunia oleh Jokowi, Siapa Tony Blair?
Lantas, apakah mungkin Jokowi bisa menjadi Sekjen PBB?
Sekjen PBB merupakan jabatan politik
Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhadi Sugiono mengatakan, Sekjen PBB merupakan jabatan politik di tingkat internasional.
Karena PBB merupakan perwakilan dari negara-negara, maka ia menyebut seorang Sekjen PBB harus bisa diterima oleh semua anggotanya, khususnya negara besar.
"Dilihat dari sisi itu, tentu saja dengan posisi kita saat ini, (Jokowi) bisa saja (jadi Sekjen PBB)," kata Muhadi kepada Kompas.com, Selasa (15/11/2022).
Baca juga: PBB dan Kontroversi soal Ganja...
Baca juga: Sepak Terjang Benny Wenda, Disebut Dalang Kerusuhan Papua hingga Datangi Sidang PBB
Akan tetapi, posisi tersebut sejauh ini diisi oleh mereka yang sudah lama berkarier di PBB.
Sekjen PBB saat ini, Antonio Guterres misalnya, ia sebelumnya pernah berkiprah di United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) pada Juni 2005 hingga Desember 2015.
Karena itu, Sekjen PBB tidak terkait dengan posisi suatu negara, melainkan lebih pada personalitas.
"Personalitas itu juga harus ditunjukkan juga dalam kaitannya dengan konstelasi politik negara-negara besar di sana," jelas dia.
"Karena PBB itu sebagai sebuah lembaga negara yang paling universal dan memberi legitimasi pada kebijakan sebuah negara, maka peran Sekjen PBB sangat penting bagi negara-negara besar," lanjutnya.
Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: PBB Didirikan, Bagaimana Awal Mulanya?
Jarang berasal dari negara-negara besar
Dilihat dari sejarahnya, para Sekjen PBB sejauh ini jarang berasal dari negara-negara besar. Bahkan, tidak ada tokoh Amerika Serikat yang pernah menduduki jabatan itu.
Dari Asia, beberapa nama yang pernah menjabat sebagai Sekjen PBB adalah Ban Ki-moon (2007-2016) dari Korea Selatan dan U Thant dari Myanmar.
Terlepas dari itu, Muhadi menuturkan bahwa isu dukungan tokoh Indonesia menjadi Sekjen PBB bukan kali pertama berembus.
Sebelumnya, Presiden kelima Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah diisukan menjadi Sekjen PBB.
"Saya kira apa yang dilakukan Pak SBY dan Jokowi sebenarnya relatif sama, dalam artian posisi luar negeri kita dan prestasi di dalam negeri," kata dia.
"Tapi itu kan semuanya wacana domestik, politik internasional kan beda sekali," sambungnya.
Baca juga: Indonesia Kembali Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Apa Peran Pentingnya?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.