Diumumkan Hari Ini, Berikut Update Daftar UMK 2023

KOMPAS.com - Sejumlah daerah telah mengumumkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023.

Sesuai ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pengumuman UMK 2023 maksimal harus diumumkan pada hari ini, Rabu (7/12/2022).

Tepatnya, hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.

Periode penetapan dan pengumuman UMK 2023 yang sebelumnya paling lambat 30 November 2022, menjadi paling lambat 7 Desember 2022.

Baca juga: Diumumkan 7 Desember 2022, Ini Cara Cek Perhitungan UMK 2023!

Berikut update sejumlah daerah yang telah mengumumkan penetapan UMK 2023?

Daerah yang telah menetapkan UMK 2023

1. Kabupaten Jembrana: Rp 2.738.698
2. Kabupaten Tabanan: Rp 2.824.613
3. Kabupaten Badung: Rp 3.163.837
4. Kabupaten Gianyar: Rp 2.837.680
5. Kabupaten Klungkung: Rp 2.714.642
6. Kabupaten Karangasem: Rp 2.730.264
7. Kabupaten Buleleng: Rp 2.716.206
8. Kabupaten Bangli: Rp 2.713.672
9. Kabupaten Luwu: Rp 3.385.145
10. Kabupaten Pandeglang: Rp 2.980.351
11. Kabupaten Lebak: Rp 2.944.665
12. Kabupaten Serang: Rp 4.492.961
13. Kabupaten Tangerang: Rp 4.527.688
14. Kota Tangerang: Rp 4.584.519
15. Kota Tangerang Selatan: Rp 4.551.451
16. Kota Cilegon: Rp 4.657.222
17. Kota Serang: Rp 4.090.799
18. Kota Denpasar: Rp 2.994.646
19. Kota Makassar: Rp 3.523.219
20. Kota Mataram: Rp 2.598.079.

Baca juga: UMP di Sejumlah Daerah Sudah Diumumkan, UMK Kapan?

Formula penghitungan upah minimum 2023

Dilansir dari kemnaker.go.id, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan, formula penghitungan upah minimum 2023 mencakup beberapa hal, antara lain:

• Variabel inflasi
• Pertumbuhan ekonomi, dan
• Variabel alfa.

Variabel alfa merupakan kontribusi tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi yang bentuknya berupa suatu nilai tertentu dari rentang nilai yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu antara 0,10-0,30.

Di antara rentang itulah, Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) melakukan perhitungan atau penentuan dengan mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja sesuai daerahnya.

Hal ini yang menjadi letak ruang diskusi atau dialog bagi anggota Depeda.

Serta, menjadi kesempatan bagi Depeda untuk melaksanakan peran strategisnya dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada gubernur selaku pejabat pemerintah yang berwenang menetapkan UM 2023.

Baca juga: Aturan Penetapan Upah Minimum 2023 Berubah, Ini Batas Akhir Penetapan UMP dan UMK