KOMPAS.com - Hari ini, 10 Januari 2023, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), genap berusia 50 tahun.
Dilansir dari laman pdiperjuanganlampung.id, kelahiran PDI-P diawali dengan berdirinya Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
PDI adalah gabungan dari lima partai politik. Salah satunya, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Soekarno pada 4 Juli 1927.
Baca juga: 5 Fakta soal Partai Buruh yang Kembali Dideklarasikan
Selain PNI, ada Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik.
Tepat pada 10 Januari 1973, kelimanya sepakat membentuk wadah baru bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Tanggal itulah yang hingga kini diperingati sebagai hari lahir PDI Perjuangan.
Baca juga: PDI-P Minta Menteri dari Nasdem Mundur, Bagaimana Tingkat Kepuasan Publik terhadap Mereka?
Konflik internal di PDI
Sejak awal terbentuk, konflik internal PDI terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintah.
Untuk mengatasi konflik tersebut, anak kedua dari Soekarno, Megawati Sukarnoputri, didukung untuk menjadi ketua umum (Ketum) PDI.
Namun, pemerintahan Orde Baru tidak menyetujui dukungan tersebut.
Kemudian, diterbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Sukarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, pada 2-6 Desember 1993.
Larangan tersebut berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB, kemudian secara de facto Megawati dinobatkan sebagai Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI periode 1993-1998.
Megawati lalu dikukuhkan di Musyawarah Nasional (Munas) PDI yang digelar pada 22-23 Desember 1993 di Jakarta.
Baca juga: PDI-P Sebut Jokowi Layak Jadi Sekjen PBB, Seberapa Besar Peluangnya?
Peristiwa Kudatuli
Konflik internal PDI terus terjadi hingga diadakan kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan.
Pada 20 Juni 1996, para pendukung Megawati melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres.
Kemudian, pada 15 Juli 1996, pemerintah Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto mengukuhkan Soerjadi sebagai Ketum DPP PDI.
Baca juga: Survei Nama-nama Capres Potensial di 2024, Ganjar Nomor 1
Akhirnya, pada 27 Juli 1996 pendukung Megawati menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.
Kemudian, muncul rombongan berkaus merah kubu Soerjadi, dan terjadi bentrok dengan kubu Megawati.
Peristiwa tersebut dikenal dengan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli.
Baca juga: Apa Opsi bagi Ganjar jika PDI-P Lebih Memilih Puan untuk Capres 2024?
Perubahan nama PDI menjadi PDI Perjuangan
Setelah peristiwa tersebut, PDI di bawah pimpinan Soerjadi hanya memperoleh 11 kursi DPR.
Dukungan Megawati di PDI kembali menguat setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya pada 21 Mei 1998.
Dengan berakhirnya era rezim Orde Baru ini, Megawati ditetapkan sebagai Ketua Umum PDI periode 1998-2003.
Ia ditetapkan pada saat digelarnya Kongres ke-V PDI di Denpasar, Bali.
Hingga akhirnya, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999.
Adapun maksudnya adalah agar dapat mengikuti Pemilu.
Nama PDI Perjuangan kemudian dideklarasikan beserta lambang baru pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta.
Baca juga: Sederet Jabatan Megawati dari Jokowi: Ketua BRIN hingga Duta Pancasila