KOMPAS.com - Ribuan kepala desa (kades) menuntut penambahan masa jabatan mereka dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Tuntutan tersebut mereka utarakan ketika menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Dikutip dari Kompas.com, para kades meminta masa jabatannya ditambah lantaran jangka waktu enam tahun dirasa tidak cukup bagi mereka.
Baca juga: Viral Video Kades di Wonosobo Sumbang Tanah untuk Makam Pasien Virus Corona
Mengingat kontestasi politik di desa sering kali menimbulkan persaingan politik sehingga tensi antarkandidat usai pemilihan perlu diperhatikan.
Untuk itulah para kades yang berunjuk rasa meminta agar pemerintah bersama DPR merevisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
"Bahwa apa yang disampaikan untuk merevisi UU Nomor 6 mengenai poin penambahan menjadi 9 tahun tanpa periodisasi," kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Ahmad Dasco, ketika menemui kades di depan Gedung DPR.
"Saya sudah sampaikan bahwa untuk revisi itu ada dua yang berkompeten yaitu pemerintah dan DPR," tambahnya.
Baca juga: Sering Salah Arti, Ini Beda antara PNS dan ASN
Lantas, berapa gaji yang diterima kepala desa sehingga mereka mengusulkan penambahan masa jabatan menjadi 9 tahun?
Perincian gaji kepala desa
Besaran gaji kepala desa sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pada Pasal 81 ayat (1) disebutkan, kades berhak mendapatkan penghasilan tetap yang dibebankan dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
Tak hanya kepala desa, sekretaris desa (sekdes) dan perangkat desa lainnya juga berhak mendapatkan penghasilan tetap.
Penetapan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa lainnya diatur oleh bupati atau wali kota.
Baca juga: Viral, Video Kades di Wonosobo Sumbangkan Gajinya untuk Tangani Virus Corona
Mereka yang berstatus sebagai kepala desa berhak mendapatkan penghasilan tetap paling sedikit Rp 2.426.640,00.
Besaran tersebut setara dengan 120 persen dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a.
Baca juga: Beredar Video Kades Selamatkan Warganya yang Terjebak Banjir, Bagaimana Ceritanya?
Gaji sekretaris desa
Sementara itu, sekretaris desa juga mendapatkan penghasilan tetap paling sedikit Rp 2.224.420,00 setara 110 persen dari gaji PNS golongan II/a.
Penghasilan tetap turut diberikan kepada perangkat desa lainnya sebesar Rp 2.022.200,00 setara 100 persen dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a.
"Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa," bunyi Pasal 81 ayat (3).
Adapun, besaran penghasilan tetap kepala desa ditetapkan setelah PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 Febuari 2019 yang lalu.
Baca juga: Daftar Gaji PPPK Tenaga Kesehatan 2022 Tiap Jabatan, dari Dokter hingga Perekam Medis