KOMPAS.com - Partai Buruh berencana kembali menggelar demo besar-besaran pada awal Februari 2023.
Aksi demo besar-besaran tersebut rencananya dilakukan pada Senin (6/2/2023) bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa demo tersebut akan dipusatkan di gedung DPR RI dengan jumlah massa mendekati 10.000 buruh.
Selain di Jakarta, aksi akan dilakukan di berbagai kota industri seperti Serang-Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Batam, Pekanbaru, Ternate, Ambon, Kupang, dan beberapa kota industri lain.
Baca juga: Pantarlih Pemilu 2024: Jadwal Pendaftaran, Syarat, Tugas, serta Kewajibannya
Lantas apa alasan aksi demo besar-besaran yang akan dilakukan partai buruh tersebut?
Alasan demo buruh
Iqbal menyampaikan, isu yang akan disampaikan dalam aksi demo tersebut adalah menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan Pembahasan RUU terkait omnibus law Cipta Kerja.
Setidaknya ada 9 poin yang disoroti dalam omnibus law Cipta Kerja.
Poin-poin yang disoroti tersebut meliputi: upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, PHK, pengaturan cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, dan sanksi pidana.
Baca juga: Tingkat Kemiskinan di Jawa, Yogyakarta Jadi Daerah Termiskin
Baca juga: May Day 2022 dan Sejarah Peringatan Hari Buruh...
Terkait dengan upah minimum, demo yang dilakukan akan meminta tidak adanya perubahan formula dalam Perppu.
“Intinya, kami meminta upah minimum naiknya harus sesuai dengan inflansi dan pertumbuhan ekonomi," kata dia.
Menurut Iqbal, jika ada perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum seharusnya cukup diatur dalam penjelasan pasal.
Serta bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum, diharuskan mensyaratkan laporan keuangan dan diaudit akuntan publik serta boleh mengajukan penangguhan.
Baca juga: 5 Fakta soal Partai Buruh yang Kembali Dideklarasikan
Selain itu, pihaknya juga akan meminta upah minimum sektoral harus tetap ada.
"Hal lain yang dipermasalahkan, Partai Buruh menolak negara menjadi agen outsourcing," kata dia.
Iqbal menyebutkan, di dalam Perppu disebutkan bahwa pemerintah akan menentukan jenis pekerjaan apa saja yang bisa di-outsourcing.
Hal tersebut menurutnya mengesankan bahwa pemerintah sebagai agen outsourcing.
Baca juga: Perincian UMK 2023 Banten, Jabar, Jatim, Jateng, dan DIY
Tuntutan lain
Tuntutan lain yang akan disampaikan adalah terkait uang penggantian 15 persen agar tidak dihilangkan.
Selain itu terkait karyawan kontrak, periode kontrak dan masa kontrak menurutnya harus dibatasi.
"Begitu pun dengan pengaturan cuti untuk perempuan yang haid dan melahirkan, harus tertuang dengan tegas bahwa upahnya dibayar," katanya lagi.
Baca juga: Mengenang Sosok Marsinah, Aktivis Buruh yang Tak Mau Mengalah pada Nasib
Soal petani, Iqbal menyebutkan aksi yang dilakukan nanti juga akan membahas mengenai ketentuan bank tanah yang dihapus dari Perppu Cipta Kerja.
"Karena hal itu hanya menguntungkan korporasi. Kami meminta land reform diwujudkan, distribusi tanah untuk petani,” papar Iqbal.
Lebih lanjut, pihaknya juga meminta agar UU Nomor 19 Tahun 2019 terkait perlindungan petani yang melarang impor saat panen raya agar dikembalikan.
Serta terkait sanksi bagi importir yang tetap mengimpor bisa dipidana 6 bulan dan denda Rp 2 miliar yang dihapus agar dikembalikan.
Baca juga: Apa Itu Omnibus Law Cipta Kerja, Isi, dan Dampaknya bagi Buruh?