KOMPAS.com - Isu reshuffle atau perombakan kabinet kembali muncul menjelang Rabu Pon yang jatuh pada 1 Februari 2023.
Pasalnya, Presiden Joko Widodo kerap menggunakan Rabu Pon sebagai momen-momen bersejarah dalam pemerintahannya, termasuk perombakan kabinet.
Para menteri dari Partai Nasdem beberapa kali diyakini akan menjadi "korban" reshuffle dalam waktu dekat.
Keyakinan ini bukan tanpa alasan. Sebab, hubungan antara Partai Nasdem dan PDI-P belakangan semakin memburuk.
Memburuknya hubungan kedua partai ini terjadi setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada tahun lalu.
Baca juga: Jokowi soal Bakal Reshuffle pada Rabu Pon 1 Februari: Masa? Tunggu Saja...
Sinyal dari pertemuan Surya Paloh-Jokowi
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dikonfirmasi telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Kamis (26/1/2023).
Pertemuan ini, semakin menguatkan isu reshuffle jelang Rabu Pon.
Bahkan, PDI-P mengakui telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri sebagai masukan dari partai.
PDI-P sebelumnya juga terang-terangan meminta para menteri dari Partai Nasdem untuk dievaluasi.
Sementara, Jokowi hanya irit berbicara saat ditanya awak media terkait kemungkinan reshuffle pada Rabu Pon.
"Rabu Pon? Bener? Ya nanti tunggu saja," kata Jokowi saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023).
Baca juga: Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis
Reshuffle menteri Nasdem tak terhindarkan
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, Nasdem kemungkinan besar akan terkena reshuffle kabinet.
Hal ini didadasari atas kerasnya desakan PDI-P terhadap Nasdem usai pencapresan Anies Baswedan.
Namun, ia menganggap kondisi ini seharusnya sudah diantisipasi dengan baik oleh Nasdem setelah pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi.
"Tentu ada skema kompensasi atas konsekuensi reshuffle yang dilakukan presiden," kata Umam saat dihubungi Kompas.com, Senin (30/1/2023).
Dalam konteks ini, Umam menyebut Jokowi akan sangat berhati-hati dalam menyikapi Nasdem karena beberapa alasan.
Pertama, ia melihat bahwa Nasdem adalah partai pengusung utama Jokowi yang berjasa besar pada Pilpres 2014 dan 2019.
Baca juga: PPP Perkirakan Reshuffle Bisa Terjadi pada Rabu Pon 1 Februari
"Nasdem bukan 'partai yang numpang' untuk memperbaiki nasib pasca-kekalahannya di Pilpres, seperti Gerindra dan PAN," jelas dia.
"Karena itu, wajar jika sikap Jokowi lebih khusus kepada Nasdem, terlebih Nasdem juga telah menyatakan dukungan penuh tanpa syarat pada pemerintahan Jokowi hingga 2024," sambungnya.
Serangan balik Nasdem
Kedua, Umam menjelaskan bahwa Surya Paloh memegang "kartu truf" banyak dari kekuasaan Jokowi saat ini.
Artinya, akan ada potensi serangan balik terkait informasi-informasi penting tentang kelemahan-kelemahan pemerintah, jika Istana Presiden bersikap keras terhadap Nasdem.
"Kelemahan-kelemahan di lingkaran terdalam pemerintahan bisa keluar dan mendelegitimasi pemerintahan Jokowi saat ini," ujarnya.
Kendati demikian, Umam menilai Surya Paloh sangat siap dengan adanya reshuffle.
Sebab, ini merupakan konsekuensi atas perjuangan untuk menghadirkan gelombang perubahan yang diyakininya ke depan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.