KOMPAS.com - Hong Kong adalah sebuah wilayah yang terletak di sebelah timur muara Sungai Mutiara (Zhu Jiang) di pantai selatan Republik Rakyat Tiongkok atau China.
Banyak orang yang mengetahui bahwa Hong Kong adalah bagian dari negara China, namun tidak sedikit juga yang menganggap Hong Kong adalah sebuah negara.
Hal itu karena Hong Kong memiliki bendera dan diizinkan menjalankan kebijakan ekonomi dan politiknya sendiri.
Baca juga: Kisah Polisi Paling Korup dalam Sejarah Kepolisian Hong Kong
Lalu, apakah Hong Kong adalah sebuah negara?
Hong Kong bagian dari China
Meski memiliki bendera dan menjalankan kebijakan ekonomi-politiknya sendiri, Hong Kong bukanlah sebuah negara.
Dilansir dari BBC, Hong Kong merupakan wilayah bekas jajahan Inggris. Saat ini telah menjadi wilayah administrasi khusus China sejak 1997.
Hong Kong diatur berdasarkan prinsip "satu negara, dua sistem", di mana China telah setuju untuk memberikan otonomi ekonomi-politik tingkat tinggi kepada wilayah tersebut.
Namun, pada 2021, Beijing mengubah sistem pemilu Hong Kong, mengurangi jumlah kursi yang dipilih langsung di Dewan Legislatif.
Hal itu kemudian mengharuskan semua kandidat diperiksa dan disetujui terlebih dahulu oleh komite yang ditunjuk Beijing.
Hong Kong disewa oleh Inggris selama 99 tahun
Dilansir dari Britannica, melalui perjanjian sewa dengan China pada abad ke-19, pulau-pulau dan wilayah daratan yang sekarang dikenal sebagai Hong Kong, berada di bawah kendali Inggris Raya.
Sejak saat itu, hingga dipindahkan kembali ke China pada akhir abad ke-20, Hong Kong berkembang di jalur yang berbeda secara politik dan ekonomi dari wilayah utama China.
Wilayah Hong Kong, awalnya diserahkan oleh China ke Inggris Raya pada 1842.
Pulau Hong Kong dan beberapa pulau lainnya disewa Inggris Raya selama 99 tahun, dimulai sejak 1898-1997.
Baca juga: Menilik Bandara Hong Kong yang Gunakan Bilik Robot Disinfeksi Pertama untuk Seluruh Tubuh
Kemudian deklarasi bersama China-Inggris yang ditandatangani pada 19 Desember 1984, membuka jalan bagi seluruh wilayah yang disewa untuk dikembalikan ke China.
Akhirnya, penyerahan terjadi pada 1 Juli 1997, di mana Undang-Undang Dasar Daerah Administratif Khusus Hong Kong mulai berlaku.
Undang-Undang Dasar tersebut mengusung konsep “satu negara, dua sistem”, yang mana Hong Kong, meskipun sekarang menjadi bagian dari China, diizinkan untuk mempertahankan ekonomi kapitalisnya.
Selain itu, Hong Kong juga diizinkan untuk mempertahankan otonomi politik yang luas, selain kebijakan luar negeri dan pertahanan, untuk jangka waktu 50 tahun.
Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Merebak Flu Burung, Hong Kong Musnahkan 1,2 Juta Ekor Ayam
Masyarakat dan bahasa di Hong Kong
Masih dari laman yang sama, mayoritas penduduk Hong Kong adalah orang China dan ada sebagian kecil penduduk non-China
Kelompok non-Cina terdiri dari orang Asia, seperti Filipina, Indonesia, dan Asia Selatan, dan juga orang non-Asia seperti Amerika, Kanada, dan Australia.
Bahasa resmi yang digunakan di Hong Kong adalah bahasa China atau Mandarin dan Inggris. Namun, Mandarin (Kanton) adalah bahasa yang umum dan hampir dipahami secara universal.
Berbagai dialek dan bahasa lain hanya digunakan di antara etnis minoritas. Selain bahasa Kanton, dialek umum seperti Teochew, Hakka, dan Tanka juga digunakan dalam komunitas terpisah.
Penggunaan bahasa Mandarin telah meningkat setelah Hong Kong berintegrasi kembali dengan Cina.
Baca juga: Ibu dan Balita Terpisah di Hong Kong Akhirnya Bertemu di Surabaya, Ini Kisahnya
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.