KOMPAS.com - Media sosial diramaikan dengan unggahan warganet yang berisi laman pemerintah ramai-ramai berubah jadi situs judi online.
Tak tanggung-tanggung, ada puluhan laman yang berubah jadi situs judi online, mulai dari pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat.
"Hai @kemkominfo @BSSN_RI nyenyak tidur kalian? situs pemerintah promosi judi ini sejak kapankah? masih punya stok malu ndak?" tulis akun ini.
Baca juga: Website Diretas Menjadi Dewan Penghianat Rakyat, Ini Penjelasan Sekjen DPR
Bahkan menurut penelusuran akun tersebut, ia menemukan laman pemerintah berubah jadi situs judi online hingga nomor pencarian di Google yang paling akhir, yakni 24.
Hingga Minggu (12/2/2023) siang, unggahan tersebut telah dilihat lebih dari 463 ribu kali, disukai oleh 2.646 warganet, dan dibagikan sebanyak 1.284 kali.
Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Minggu (12/2/2023) pukul 09.00 WIB, laman pemerintah pusat yang berubah jadi situs judi online adalah inlis.kemenpppa.go.id, data-inovasi.brin.go.id, dan lptkdn.kemnaker.go.id.
Namun, laman instansi pemerintah daerah merupakan yang paling banyak berubah jadi situs judi online.
Baca juga: Nomor WhatsApp Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti Diretas, Ini Kronologinya...
Baca juga: Mengenal Binary Option, Alasan Mengapa Disebut Judi dan Bahayanya
Situs judi online
Jika Anda mengetikkan kata kunci "situs judi online" dalam kolom pencarian Google, maka akan banyak muncul laman pemerintah dengan domain go.id yang menampilkan situs judi online.
Saat diklik, tidak ada sama sekali tanda bahwa laman tersebut merupakan laman khas pemerintah yang menampilkan logo dan sejumlah menu layanan.
Sebagai contoh pada laman registrasi.kki.go.id, tampilan yang muncul adalah artikel berisi 12 situs slot online terbaru 2023.
Laman itu juga memiliki beberapa menu pilihan judi dan lengkap dengan link pendaftaran.
Baca juga: Marak Penipuan Modus Undangan Pernikahan Digital, Begini Cara Bedakan yang Asli dan Palsu
Dikutip dari pemberitaan Kompas.com, pengamat keamanan siber sekaligus chairman lembaga riset siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center), Pratama Persadha mengeklaim, laman pemerintah sudah lama menjadi sasaran.
Setelah Kominfo gencar melakukan pemblokiran, Pratama menyebut domain pemerintah kerap menjadi sasaran peretasan karena dinilai lebih aman.
Maksudnya, dengan menggunakan domain pemerintah, situs judi online tersebut terhindar dari pemblokiran.
Baca juga: Viral, Video Pria Ancam Polisi yang Akan Bubarkan Judi Sabung Ayam di Toraja Utara
Kominfo tidak merespons
Terlebih, Kominfo sudah memasang CSIRT (computer security insident respond team) di berbagai lembaga negara dan kementerian termasuk pemerintah daerah.
"CSIRT ini dibuat untuk memitigasi serangan siber, termasuk melakukan pengecekan terhadap situs mereka, sehingga kemungkinan di takedown situs judi penyusup lebih besar," ujar Pratama.
Sementara itu, upaya Kompas.com untuk meminta tanggapan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga tidak mendapatkan jawaban hingga Minggu (12/2/2023) siang.
Baca juga: Alasan Kominfo Buka Blokir PayPal dan Bagaimana Nasib Situs Lainnya?
Saat dimintai konfirmasi, Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Slamet Santoso justru meminta untuk menghubungi Sub Koordinator Layanan Aduan Masyarakat dan Institusi Ditjen Aptika, Taruli.
Begitu pula upaya konfirmasi kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Samuel Pangerapan juga tidak membuahkan hasil.
Pesan singkat WhatsApp yang dirimkan tidak mendapatkan balasan.
Baca juga: Ramai Kasus Penipuan Undangan Pernikahan Online, Kominfo: Belum Mendapatkan Laporan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.