Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2 Menteri Jokowi Ada di PSSI, Konflik Kepentingan Jadi Sorotan

Baca di App
Lihat Foto
Antara Foto/Dhemas Reviyanto
Ketua Umum PSSI terpilih Erick Thohir (tengah), Wakil Ketua Umum PSSI terpilih Zainudin Amali (kiri) dan Ratu Tisha (kanan) bertumpu tangan bersama usai menyampaikan pidato dalam Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (KLB PSSI) 2023 di Jakarta, Kamis (16/2/2023). Dalam kongres tersebut Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, sementara Zainudin Amali dan Ratu Tisha terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI untuk kepengurusan PSSI periode 2023-2027.
|
Editor: Farid Firdaus

KOMPAS.com - Kepengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang saat ini dijabat dua menteri yang masih aktif bertugas.

Berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa PSSI, Kamis (16/2/2023), PSSI kini dipimpin Erick Thohir yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sementara di posisi wakil ketua umum I dijabat Zainudin Amali yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga. 

Baca juga: 7 Menteri Jokowi Pimpin Federasi Olahraga, Terbaru Erick Thohir dan Zainudin Amali di PSSI

Keterlibatan kedua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pengurus PSSI memicu komentar dari warganet melalui media sosial Twitter.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mereka menanyakan boleh tidaknya pejabat negara rangkap jabatan di federasi olahraga. 

Ada juga yang memberikan komentar dengan menyebut Erick Thohir dan Zainudin Amali seperti tidak punya waktu luang karena harus rangkap jabatan.


UU Nomor 39 Tahun 2008

Menurut pakar politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat, Erick Thohir dan Zainudin Amali tidak melanggar aturan meskipun mereka rangkap jabatan sebagai menteri di pemerintahan dan kepengurusan PSSI.

Ia menjelaskan, UU Nomor 39 Tahun 2008 menyebutkan menteri dilarang merangkap jabatan di organisasi yang dibiayai dari APBN/ABPD.

"Kalau berdasarkan UU ini, katanya PSSI sudah tidak menerima dana dari APBN sejak 2015. Sebenarnya, secara aturan, rangkap jabatan tidak melanggar," jelasnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/2/2023).

Cecep menjelaskan Erick Thohir dan Zainudin Amali bisa rangkap jabatan karena PSSI disebut sudah tidak menerima dana dari APBN sejak 2015.

Selain itu, keduanya dinilai memiliki cukup pengalaman dalam bidang sepak bola. Pengalaman ini merupakan salah satu syarat menjadi pengurus PSSI.

Baca juga: Erick Thohir Terpilih Jadi Ketum PSSI, Haruskah Jabatan Menteri Dilepas?

Soroti soal konflik kepentingan

Meski begitu, ia menyoroti dampak buruk yang akan muncul saat ada menteri yang merangkap jabatan di organisasi lain.

"Saya khawatir terjadinya konflik kepentingan ketika dia memegang dua posisi strategis di pemerintahan dan PSSI," ujarnya.

Sebagai Menteri BUMN, Cecep khawatir Erick Thohir menggunakan kekuatannya untuk mendukung PSSI. Contohnya, ada program PSSI yang diberi dana dari BUMN.

Ia juga mengungkapkan Erick Thohir dan Zainudin Amali bisa rangkap jabatan karena presiden dan sekretariat negara saat ini berkaca dari keputusan pemerintahan sebelumnya.

Sejak dulu, sudah ada menteri-menteri yang pihak istana biarkan memegang posisi sebagai ketua di suatu federasi olahraga. Hal ini lalu menjadi alasan tindakan Erick Thohir dan Zainudin Amali dibolehkan.

Selain itu, menurutnya, Presiden Joko Widodo mengizinkan para menteri rangkap jabatan sebagai ketua federasi olahraga asalkan bisa membagi waktu.

Namun Cecep menyoroti juga soal beban kerja sebagai pengurus PSSI dan sebagai menteri. 

"Ketika Erick Thohir memiliki beban menyelesaikan banyak PR sebagai ketum PSSI, penanganannya terhadap Kementerian BUMN akan kurang atau tidak?" lanjutnya.

Baca juga: Profil Erick Thohir Ketua Umum PSSI Periode 2023-2027

Dukungan politik

Dukungan politik dari sepak bola

Cecep mengungkapkan Erick Thohir mungkin akan mendapatkan dukungan politik yang besar dari posisinya sebagai ketua umum PSSI.

Hal ini terjadi karena mayoritas warga Indonesia yang menyukai sepak bola akan melihat kemampuannya saat memimpin PSSI.

"Kalau dia berhasil punya prestasi bagus di PSSI, ini jadi tabungan politik penting bagi Erick Thohir sebagai salah satu capres atau cawapres 2024," jelasnya.

Cecep tidak menampik Erick Thohir memang berpengalaman di bidang olahraga. Namun, tetap ada kemungkinan unsur politik di balik posisinya memimpin PSSI.

Ia hanya menyayangkan adanya potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan niat politik yang mungkin dilakukan menteri yang rangkap jabatan.

Untuk menghindari hal tersebut, menurut Cecep, presiden seharusnya dari awal tidak boleh mengizinkan ada menteri yang rangkap jabatan.

Apalagi kalau izin itu hanya turun dengan mempertimbangkan kejadian serupa di pemerintahan sebelumnya.

Baca juga: Harta Kekayaan Erick Thohir Vs La Nyalla Mattalitti, Dua Calon Ketum PSSI yang Dinilai Terkuat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman
Tag

Artikel Terkait

Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua

Terpopuler
Komentar
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi