KOMPAS.com - Pengadilan Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat (17/3/2023), atas tudingan kejahatan perang yang ia lakukan.
Dikutip dari TheGuardian, surat perintah ini adalah yang pertama dikeluarkan ICC untuk kejahatan yang dilakukan dalam perang Ukraina.
Surat ini merupakan momen yang langka bagi pengadilan karena memerintahkan penangkapan atas kepala negara yang masih menduduki posisinya.
Sebelumnya, hal ini pernah dilakukan pada Pemimpin Libya, Muammar Gaddafi dan Presiden Sudan Omar al-Bashir.
Gaddafi saat itu digulingkan dan dibunuh beberapa bulan usai adanya surat perintah penangkapan tersebut. Sedangkan Bashir digulingkan dan kemudian mendekam di penjara Sudan.
Alasan Putin minta ditangkap
Meskipun ICC mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Putin, Rusia tidak mengakui yuridiksi pengadilan, dan Jumat (17/3/2023) Rusia bersikeras tak terpengaruh dengan surat perintah tersebut.
Dalam rilis yang disampaikan, Putin dan Komisaris Rusia untuk Hak-hak Anak, Maria Lvova-Belova dianggap bertanggung jawab atas kejahatan perang yang terkait deportasi penduduk terutama anak-anak.
Putin dianggap melanggar hukum karena memindahkan penduduk anak-anak dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia.
"Putin bertanggung jawab atas dugaan kejahatan, karena telah melakukannya secara langsung bersama orang lain, dan untuk kegagalannya melakukan kontrol atas bawahan sipil dan militer yang melakukan tindakan tersebut," kata pengadilan dikutip dari CNN.
Sebelumnya Laboratorium Riset Kemanusiaan Yale menerbitkan laporan adanya sekitar 6.000 anak dari Ukraina yang dikirim ke kamp untuk pendidikan ulang di Rusia dalam satu tahun terakhir.
"Insiden yang diidentifikasi oleh kantor saya termasuk deportasi setidaknya ratusan anak yang diambil dari panti asuhan," kata Jaksa ICC Karim Khan.
Khan menyebut anak-anak ini disiapkan untuk diadopsi di Rusia.
Kewarganegaraan Rusia
Putin juga telah mengeluarkan keputusan mempercepat pemberian kewarganegaraan Rusia ke anak-anak tersebut agar mudah diadopsi.
“Kantor saya menuduh tindakan ini, antara lain, menunjukkan niat untuk secara permanen mengeluarkan anak-anak ini dari negara mereka sendiri,” kata Khan
Ia menambahkan, tidak seharusnya anak-anak diperlakukan seolah-olah mereka rampasan perang.
Menurutnya Putin harus mengembalikan anak-anak ini ke keluarga atau komunitas mereka.
Rusia anggap perintah tersebut tak berlaku
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, keputusan pengadilan pidana internasional tak ada artinya bagi Rusia dari sudut pandang hukum.
“Rusia bukan pihak dalam undang-undang Roma tentang pengadilan pidana internasional dan tidak memiliki kewajiban di bawahnya," kata dia.
Lvova-Belova justru mempertanyakan hal tersebut, menurutnya tindakan Rusia adalah tidak meninggalkan anak-anak di zona perang.
Ia menilai, tindakan memindahkan anak-anak dari Ukraina ke Rusia adalah untuk memindahkan anak-anak dari lokasi perang.
Baca juga: China Turun Gunung, Berharap Rusia dan Ukraina Bahas Perdamaian, Xi Akan Temui Putin
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.