KOMPAS.com – Hari ini 421 tahun lalu, tepatnya 20 Maret 1602, VOC atau Vereenigde Oost-Indische Compagnie didirikan.
VOC merupakan kongsi dagang negara Belanda yang juga menjadi tanda penjajahan di Indonesia.
Lalu, bagaimana VOC didirikan dan bertahan selama ratusan tahun?
Latar belakang pendirian VOC
Dikutip dari Kompas.com (6/2/2020), wilayah Belanda berada di bawah kekuasaan Kerajaan Spanyol pada abad ke-16.
Namun sejak pada 1560-an, terjadi Revolusi atau perang kemerdekaan Belanda yang mendorong Belanda mempunyai jalur perdagangan sendiri.
Diketahui sebelumnya, Belanda hanyalah perantara atau pengecer rempah-rempah yang dibawa Portugis dari Nusantara.
Maka pada 1598, Belanda melancarkan ekspedisi untuk mencari “kepulauan rempah-rempah”.
Setidaknya empat kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat dipimpin oleh Cornelis de Houtman.
Baca juga: Sejarah dan Isi Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, Siasat Licik VOC Memecah Mataram
Pada Juni 1596, kapal-kapal itu sampai di Banten, pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat.
Kesuksesan ekpedisi tersebut memberikan peluang kepada Belanda untuk kembali menggelar ekspedisi besar-besaran ke Nusantara di tahun berikutnya.
Pada saat itu juga, dimulai zaman yang dikenal sebagai zaman pelayaran-pelayaran liar atau tidak teratur (wilde vaart), yaitu ketika perusahaan-perusahaan ekspedisi Belanda saling bersaing memperoleh bagian dari rempah-rempah Indonesia.
Pada 1598, sebanyak 22 kapal miliki perusahaan Belanda yang berbeda berlayar menuju Nusantara.
Kapal-kapal milik armada pimpinan Jacov van Neck diketahui yang pertama sampai di “kepulauan rempah-rempah” Maluku pada Maret 1599.
Kemudian kapalnya kembali ke Belanda pada 1599-1600 dengan mengangkut banyak rempah-rempah. Keuntungan yang diperoleh mencapai 400 persen.
Banyaknya keuntungan itu memikat Belanda. Namun persaingan yang dilakukan para pengusaha Belanda ini tidak sehat.
Harga beli dan terlalu banyak pengiriman ke Eropa mengakibatkan keuntungan yang dihasilkan pun terlalu kecil.
Baca juga: Sejarah Gelar Haji di Indonesia: Warisan Kolonial Belanda
Awal berdirinya VOC
Pada 1598, parlemen Belanda (Staten Generaal) mengusulkan perusahaan yang saling bersaing digabung menjadi sebuah kongsi dagang.
Maka pada 20 Maret 1602, terbentulah Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda.
Enam wilayah di Belanda mempunyai perwakilan atau majelis di VOC. Setiap majelis punya sejumlah direktur.
Diketahui, jumlah direktur ada 17 dan disebut dengan De Heeren XVII atau Tuan-tuan Tujuh Belas.
Amsterdam sebagai ibu kota negara mempunyai peran yang besar untuk VOC. Markas VOC juga terletak di Amsterdam.
Oleh karena itu, Amsterdam mendapat jatah delapan dari 17 direktur.
Baca juga: Sejarah dan Hasil Perjanjian Renville 17 Januari 1948: Belanda Mengingkari dan Melakukan Serangan
Pembentukan gubernur jenderal
Pada awal operasi VOC, De Heeren XVII menangani semua urusan VOC dari Amsterdam.
Sehingga mereka menyadari bahwa hal tersebut sulit untuk dilakukan karena jarak tempuh yang jauh dari Amsterdam ke Nusantara yang bisa memakan waktu dua hingga tiga tahun.
Ditambah dengan persaingan dengan Portugis yang datang lebih dulu dan perlawanan dari penduduk lokal.
Agar bisa menangani urusan perdagangan dan ekspansi lebih baik lagi, maka pada tahun 1610 diciptakan jabatan gubernur jenderal.
Gubernur jenderal yang memerintah di Hindia dipilih oleh Dewan Hindia (Raad van indie).
Diketahui bahwa gubernur Jenderal pertama adalah Pieter Both yang memimpin pada 1602 hingga 1614.
Mulai tahun 1610, kegiatan Belanda di Asia dikendalikan oleh gubernur jenderal.
Baca juga: Sejarah Lomba Balap Karung 17 Agustus, Ada Sejak Zaman Belanda
Pembangunan markas VOC
Di Nusantara, selama tiga masa kepemimpinan gubernur jenderal pertama, VOC bermarkas di Ambon.
Meski menjadi pusat rempah-rempah, Ambon tak masuk dalam jalur perdagangan Asia yang strategis.
Maka untuk mendekatkan markas VOC dengan wilayah dagang lainnya yang dimulai dari Afrika hingga Jepang, VOC memindahkan pos perdagangannya ke Banten pada 1610.
Di timur Banten, Pangeran Wijayakrama menyambut perdagangan VOC dan para pedagang dari belahan dunia lain.
Pada 1611, Gubernur Jenderal Pieter Both mengadakan perjanjian dengan Pangeran Wijayakrama untuk memanfaatkan Jayakarta dan Pelabuhan Sunda Kelapanya.
VOC membeli sebidang tanah seluas 50 x 50 vandem (satu vandem sama dengan 182 sentimeter) yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung.
Tanah ini menjadi cikal bakal Batavia yang menjadi pusat kekuasaan VOC di Nusantara.
Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Nama Jayakarta Diubah Jadi Batavia oleh JP Coen
Kebijakan VOC dalam bidang ekonomi
Dilansir dari Kompas.com (16/6/2022), berikut sejumlah kebijakan yang diterapkan VOC dalam bidang ekonomi:
1. Monopoli perdagangan rempah-rempahMonopoli ini bertujuan untuk mengeruk kekayaan alam sebanyak-banyaknya di Indonesia.
Diketahui, VOC paling gencar melakukan monopoli perdagangan di Maluku.
2. Hak ekstirpasiMerupakan hak untuk menebang atau memusnahkan tanaman rempah-rempah saat hasil hasil produksinya melebih ketentuan.
Tujuan utamanya adalah untuk mencegah harga rempah-rempah merosot di pasaran.
3. Verplichte LeverantieMerupakan kebijakan VOC yang mengharuskan rakyat untuk menyerahkan hasil buminya kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan.
Selain itu, kebijakan ini juga tidak memperbolehkan rakyat untuk menjual hasil buminya ke pihak lain.
Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Penyerahan Kedaulatan Belanda kepada Indonesia
4. ContingentenMerupakan kewajiban rakyat untuk membayar pajak sewa tanah sesuai dengan harga yang ditentukan VOC.
Pembayaran pajak ini menggunakan hasil bumi dan tanpa sistem ganti rugi.
5. Hak OctroiVOC membuat dan menerapkan hak octroi atau hak istimewa yang merugikan rakyat.
Berikut merupakan isi dari hak octroi VOC:
- Melakukan monopoli perdagangan di sekitar wilayah Tanjung Harapan hingga Selat Magelhaens, termasuk wilayah Kepulauan Nusantara.
- Membentuk Angkatan perangnya sendiri.
- Melakukan peperangan.
- Mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Nusantara.
- Memiliki hal untuk memilih serta mengangkat pegawainya sendiri.
- Memiliki hak untuk memerintah di negara jajahan.
Baca juga: Sejarah Tempe, Makanan Kaya Protein yang Lahir dari Era Tanam Paksa
6. Peraturan ketentuan areal tanam dan jenis rempahVOC mempunyai hak untuk mementukan area lahan yang bisa digunakan untuk menanam rempah-rempah.
Selain itu, VOC juga berhak untuk menentukan tanaman rempah apa saja yang boleh ditanam oleh rakyat.
7. Pelayaran HongiMerupakan kebijakan VOC untuk mengawasi tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku serta menghukum pelanggarnya.
Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mencegah penyelundupan hasil bumi ke pihak lain selain VOC.
Pelayaran ini dilakukan dengan menggunakan perahu kora-kora atau perahu perang saat itu.
8. PreangerstelselMerupakan kebijakan yang memaksa dan mewajibkan rakyat untuk menanam kopi dan memberikan hasilnya ke VOC.
Kebijakan yang juga dikenal dengan sistem tanam paksa kopi diberlakukan di wilayah Parahyangan.
Baca juga: Citayam, Desa di Kabupaten Bogor yang Tersohor sejak Zaman Kolonial Belanda
(Sumber: Kompas.com/ Nibras Nada Nailufar, Vanya Karunia Mulia Putri I Editor: Nibras Nada Nailufar)