KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan aturan baru tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024.
Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tersebut, tercantum pula pengaturan tentang pemberian gaji satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti di lingkungan kementerian atau lembaga.
Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo menjelaskan, lampiran PMK Nomor 49 Tahun 2023 mengatur soal pagu anggaran sebagai standar.
Sebagai standar, menurut Yustinus, kementerian atau lembaga bisa mengacu pada ketentuan dalam aturan tersebut.
"Ya namanya pagu, sebagai standar. Bedakan dengan pengadaan. Kalau mau pengadaan, itu standarnya," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (13/5/2023).
Dia menerangkan, biaya masukan bukan berarti mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menganggarkan honorarium sesuai angka yang terdapat pada PMK.
Sebaliknya, standar biaya masukan ini menjadi batas tertinggi, sehingga besarannya tidak dapat dilampaui untuk efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Justru ini untuk memastikan tak ada belanja yang ugal-ugalan," kata dia.
Baca juga: Gaji Ke-13 2023 Cair Juni, Berikut Komponen dan Besarannya
Besaran standar biaya masukan gaji satpam dll
Merujuk PMK Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2024, honorarium atau gaji dapat diberikan kepada pegawai non-aparatur sipil negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pegawai non-aparatur sipil negara yang dimaksud, yakni satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti.
Besaran honorarium atau gaji bagi para satpam dan pengemudi alias sopir, tertinggi berada di wilayah DKI Jakarta sebesar Rp 5.615.00.
Sedangkan petugas kebersihan dan pramubakti di wilayah yang sama, maksimal bisa digaji hingga Rp 5.104.000.
Sementara itu, standar biaya masukan gaji terkecil ada di DI Yogyakarta, masing-masing sebesar Rp 2.425.000 dan Rp 2.205.000.
Berikut rincian standar biaya masukan honororium satpam dan pengemudi:
- Aceh: Rp 4.020.000
- Sumatera Utara: Rp 3.247.000
- Riau: Rp 3.741.000
- Kepulauan Riau: Rp 3. 984.000
- Jambi: Rp 3.389.000
- Sumatera Barat: Rp 3.211.000
- Sumatera Selatan: Rp 3.931.000
- Lampung: Rp 3.039.000
- Bengkulu: Rp 2.849.000
- Bangka Belitung: Rp 4.200.000
- Banten: Rp 3.175.000
- Jawa Barat: Rp 3.777.000
- DKI Jakarta: Rp 5.615.000
- Jawa Tengah: Rp 2.280.000
- DI Yogyakarta: Rp 2.425.000
- Jawa Timur: Rp 4.135.000
- Bali: Rp 3.217.000
- Nusa Tenggara Barat: Rp 2.826.000
- Nusa Tenggaran Timur: Rp 2.531.000
- Kalimantan Barat: Rp 3. l 17.000
- Kalimantan Tengah: Rp 3.731.000
- Kalimantan Selatan: Rp 3. 753.000
- Kalimantan Timur: Rp 3.867.000
- Kalimantan Utara: Rp 4. l 91.000
- Sulawesi Utara: Rp 4.239.000
- Gorontalo: Rp 3.654.000
- Sulawesi Barat: Rp 3.443.000
- Sulawesi Selatan: Rp 4.038.000
- Sulawesi Tengah: Rp 3. 044.000
- Sulawesi Tenggara: Rp 3.487.000
- Maluku: Rp 3.330.000
- Maluku Utara: Rp 3.627.000
- Papua: Rp 4.604.000
- Papua Barat: Rp 4.124.000
- Papua Barat Daya: Rp 4.124.000
- Papua Tengah: Rp 4. 604.000
- Papua Selatan: Rp 4.604.000
- Papua Pegunungan: Rp 4.604.000.
Baca juga: Pengertian Gaji Ke-13, Besaran, dan Tanggal Pencairannya untuk ASN
Berikut standar biaya masukan honororium petugas kebersihan dan pramubakti:
- Aceh: Rp 3.654.000
- Sumatera Utara: Rp 2.952.000
- Riau: Rp 3.401.000
- Kepulauan Riau: Rp 3.622.000
- Jambi: Rp 3.081.000
- Sumatera Barat: Rp 2.919.000
- Sumatera Selatan: Rp 3.574.000
- Lampung: Rp 2.763.000
- Bengkulu: Rp p2.590.000
- Bangka Belitung: Rp 3.818.000
- Banten: Rp 2.887.000
- Jawa Barat: Rp 3.433.000
- DKI Jakarta: Rp 5.104.000
- Jawa Tengah: Rp 2.073.000
- DI Yogyakarta: Rp 2.205.000
- Jawa Timur: Rp 3. 759.000
- Bali: Rp 2. 924.000
- Nusa Tenggara Barat: Rp 2.569.000
- Nusa Tenggaran Timur: Rp 2.301.000
- Kalimantan Barat: Rp 2.834.000
- Kalimantan Tengah: Rp 3.392.000
- Kalimantan Selatan: Rp 3.412.000
- Kalimantan Timur: Rp 3.515.000
- Kalimantan Utara: Rp 3.810.000
- Sulawesi Utara: Rp p3.854.000
- Gorontalo: Rp 3.321.000
- Sulawesi Barat: Rp 3.130.000
- Sulawesi Selatan: Rp 3.671.000
- Sulawesi Tengah: Rp 2.767.000
- Sulawesi Tenggara: Rp 3.170.000
- Maluku: Rp 3.028.000
- Maluku Utara: Rp 3.297.000
- Papua: Rp 4.185.000
- Papua Barat: Rp 3.749.000
- Papua Barat Daya: Rp 3.749.000
- Papua Tengah: Rp 4.185.000
- Papua Selatan: Rp 4.185.000
- Papua Pegunungan: Rp 4.185.000.
Baca juga: Ramai di Media Sosial, Berapa Gaji Pokok Awal PNS?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.