DALAM pidatonya pada pencanangan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) di Istana Negara tanggal 15 Mei 2023, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya akurasi data pertanian sebagai landasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Terkait hal ini, interval pelaksanaan sensus setiap sepuluh tahun sekali dianggap terlalu lama. Padahal dinamika perubahan sektor pertanian berlangsung relatif cepat yang menuntut ketersediaan data mutakhir sebagai pijakan kebijakan.
Menimbang peran strategis sektor pertanian, Indonesia memang perlu melaksanakan sensus pertanian setiap lima tahun sekali, seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo.
Hal ini dilakukan banyak negara, seperti Vietnam, India, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.
Sensus pertanian setiap lima tahun sekali akan memperkuat kualitas data pertanian dan sistem statistik pertanian nasional (national agricultural statistical system).
Sensus pertanian pada dasarnya didedikasikan untuk memotret aspek pertanian yang membutuhkan waktu panjang untuk mengalami perubahan.
Karena itu, data yang dikumpulkan difokuskan pada aspek struktural hingga satuan wilayah administrasi terkecil, seperti penggunaan dan kepemilikan lahan, karakteristik usaha pertanian, jumlah ternak, irigasi, penggunaan input pertanian, dan praktik budidaya pertanian lainnya.
Perubahan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk sektor pertanian berlangsung lebih cepat sehingga dalam interval waktu satu dekade telah terjadi banyak perubahan.
Perubahan yang berlangsung cepat itulah yang mendasari India melaksanakan sensus pertanian setiap lima tahun sekali sejak 1976 dan Vietnam sejak 2001.
Interval pelaksanaan sensus menyangkut soal bagaimana perubahan struktur pertanian dipotret secepat mungkin sehingga respons kebijakan yang tepat dapat dirumuskan dengan berpijak pada data yang memotret kondisi terkini.
Sensus pertanian lazimnya tidak dirancang untuk mengumpulkan data yang bersifat detail, mendalam, dan memiliki dinamika perubahan relatif cepat setiap tahun, seperti produksi dan harga produk pertanian.
Data dengan kriteria tersebut biasanya dikumpulkan melalui survei pertanian yang dilakukan secara rutin pada tahun-tahun antarsensus.
Karena itu, persoalan akurasi data pertanian bukan hanya soal interval waktu pelaksanaan sensus, tapi bagaimana mengintegrasikan program sensus dan survei pertanian dalam sistem statistik pertanian yang solid untuk saling melengkapi dan memperkuat dalam penyediaan data pertanian yang akurat dan mutakhir dari waktu ke waktu secara kontinu.
Hal tersebut menjadi salah satu rekomendasi pokok Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) dalam Strategi Global untuk Peningkatan Statistik Pertanian dan Perdesaan (Global Strategy to Improve Agricultural and Rural Statistics).
Bahkan, kebutuhan data pangan dan pertanian yang sangat luas tidak hanya membutuhkan integrasi program sensus dan survei, tapi juga dukungan sumber-sumber data lain, seperti data administrasi yang dikumpulkan K/L terkait dan Big Data yang dihasilkan oleh sektor swasta.
Pada titik ini, kita berbicara isu yang lebih besar terkait penyediaan data pertanian, yakni tata kelola data pertanian nasional yang melibatkan Badan Pusat Statistik sebagai kantor statistik, K/L terkait, dan sektor swasta untuk berkolaborasi memperkuat sistem statistik pertanian nasional.
ST2023 dirancang untuk mengintegrasikan program sensus dan survei sesuai rekomendasi FAO tersebut.
Dalam sepuluh tahun mendatang, kebutuhan data pertanian yang lebih detail, mendalam, dan dinamis tahun-tahun antarsensus akan dipenuhi melalui berbagai pengumpulan data rutin dan Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI).
SITASI akan mengumpulkan informasi pokok pertanian (produksi tanaman dan peternakan serta variabel kunci lainnya) setiap tahun dan berbagai informasi mendalam yang mencakup tema ekonomi pertanian, tenaga kerja, metode produksi dan lingkungan, serta alat dan mesin pertanian secara periodik.
Secara teknis, integrasi program sensus dan survei pertanian yang dilakukan mendapatkan asistensi dari tim ahli statistik pertanian FAO.
Hal ini dijalankan melalui program 50x2030 initiative untuk menutup gap ketersediaan dan penggunaan data pertanian di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.
Pelaksanaan sensus pertanian lima tahun sekali akan memperkokoh integrasi program sensus dan survei yang telah dirancang tersebut melalui penyediaan kerangka sampel untuk pelaksanaan SITASI.
Salah satu isu krusial dalam perancangan survei adalah ketersediaan kerangka sampel yang lengkap dan terkini sebagai basis pemilihan sampel.
Sensus pertanian yang lebih sering juga akan meningkatkan akurasi data dengan menekan dua musuh utama sensus, yakni kesalahan cakupan (coverage errors) dan kesalahan muatan (content errors).
Hal ini dimungkinkan karena perencanaan sensus menjadi lebih matang dan presisi melalui proses perulangan atau siklus perencanaan yang lebih sering.
Di Amerika Serikat yang sensus pertaniannya setiap lima tahun sekali, proses perencanaan untuk sensus pertanian berikutnya langsung dimulai setelah hasil sensus resmi dirilis.
Dengan demikian, pengalaman dan lesson learned yang diperoleh dari sensus sebelumnya dapat segera diterapkan untuk meningkatkan kualitas sensus berikutnya tanpa menunggu jeda waktu yang cukup lama, yakni sekitar empat tahun, seperti yang dialami di Indonesia selama ini.
Pada saat yang sama, engagement dengan unit usaha pertanian (responden), mitra pengumpul data lapangan, dan stakeholders kunci lainnya dapat lebih terjaga.
Di luar konteks akurasi data, satu hal yang sering luput dari perhatian adalah bahwa pelaksanaan sensus pertanian sangat membantu dalam menggerakkan ekonomi di wilayah pedesaan.
Sebagian besar dana sensus sebetulnya dihabiskan untuk operasional lapangan, khususnya upah petugas lapangan, yang dikelola oleh kantor statistik di level kabupaten/kota.
Pelaksanaan sensus yang lebih sering tentu saja akan memperkuat dampak ekonomi yang terjadi selama ini.
Jika diimplementasikan, ada dua hal yang menjadi tantangan utama dalam melaksanakan sensus pertanian setiap lima tahun sekali: ketersediaan anggaran dan kapasitas teknis penyelenggara sensus.
Terkait tantangan pertama, Presiden Joko Widodo telah menyatakan dalam pidato sembutannya saat pencanangan ST2023 bahwa itu bukan menjadi persoalan.
Selain itu, secara teknis statistik, desain sensus dapat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran tanpa mengorbankan kualitas data.
Terkait tantangan kedua juga bukan merupakan isu dalam konteks Indonesia. Pengalaman kita dalam melaksanakan sensus pertanian sangat panjang, yakni sejak tahun 1963, jauh sebelum Vietnam melaksanakan sensus pertanian pertamanya pada 1994, bahkan Tingkok yang baru melaksanakan sensus pertanian pada 1997.
Karena itu, harapan Presiden Joko Widodo agar sensus pertanian dapat dilaksanakan setiap lima tahun sekali sudah sepatutnya ditindaklanjuti.
Negara dengan populasi besar seperti Indonesia sudah semestinya memiliki basis data pertanian yang kuat.
Inilah spirit yang tersirat dalam pidato Bung Karno pada pencanangan sensus pertanian pertama tahun 1963 dan juga pidato Presiden Joko Widodo pada pencanangan ST2023.
Hanya dengan data pertanian yang akurat dan berkualitas sektor pertanian negeri ini dapat diurus dengan baik.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.